The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) digunakan oleh beberapa pasangan calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan kontestasi menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satunya melalui penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan electoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana dengan menggunakan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Dalam kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian ...

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD. Kepastian tersebut diperoleh pemerintah berdasarkan hasil tim kajian yang dibentuk melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor ...

Lembaga penelitian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), menilai penambahan pasal 45C dalam rencana revisi UU Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) hanya memperbanyak pasal karet alias multitafsir dalam perundangan itu. penambahan pasal 45C itu sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa (8/6). Peneliti Bidang Hukum TII Hemi Lavour Febrinandez mengaku kecewa dengan rencana penambahan pasal tersebut. Alih-alih menghapus sejumlah pasal karet dalam UU ITE, ...

JAKARTA – Pusat kajian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), telah melakukan studi tentang kondisi terkini kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya terkait kritik warga negara terhadap pemerintah di ruang digital dan catatan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Peneliti Bidang Hukum TII Hemi Lavour Febrinandez menjelaskan salah satu catatan penting dalam studi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ...

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengusulkan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru. Menurut Zainal, KPK di bawah UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatam pada saat ...

JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pengabaian aspirasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dalam proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Proses pembahasan kedua undang-undang tersebut tetap melaju di tengah aksi massa dan kritik publik untuk menghentikan ...

Persoalan terkait pemidanaan hingga rekayasa perkara merupakan dua isu yang kerap diarahkan untuk mengkritik subtansi hingga implementasi UU ITE. Hingga akhir tahun 2020, SAFEnet mencatat sebanyak 324 kasus pidana terkait masalah undang-undang tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, sebanyak 209 orang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik (kontan.co.id, 2020). Data tersebut menunjukan bahwa mayoritas perkara yang ...

JAKARTA – Sinyal dari Presiden Jokowi agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) direvisi ternyata sulit direalisasikan. Kenyataannya, pemerintah tidak benar-benar menginginkan perubahan UU tersebut. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez mengatakan, tidak dimasukkannya undang-undang tersebut ke dalam daftar 33 RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 menjadi petunjuk awal arah implementasi ...

SEPUTARTANGSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam daftar 33  Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Para Wakil Rakyat di Senayan tidak memasukan draf revisi UU ITE alias tidak menganggap undang-undang kontroversial tersebut sebagai prioritas yang harus dikaji dalam rapat Prolegnas. Hemi Lavour Febrianandez, Peneliti Bidang ...

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez, curiga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) batal direvisi. Kecurigaan itu muncul karena UU tersebut tidak masuk ke dalam 33 Rancangan Undang-undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. “Revisi terhadap UU ITE bukan menjadi pilihan utama yang akan diambil, pemerintah hanya melihat permasalahan pada undang-undang tersebut pada tahap ...