The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute (TII) Hemi Lavour Febrinandez menilai pemblokiran beberapa situs oleh Komindo sebagai kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia. Sebab, langkah itu bisa dilakukan untuk membungkam suara kritik masyarakat. “Ini kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia,” kata Hemi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/8/2022). Hemi melihat kasus ...

tirto.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Yahoo, PayPal, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Origin, dan beberapa aplikasi lainnya lantaran belum mendaftarkan diri ke Kominfo meski telah dikirimi surat teguran. Tapi hanya PayPal yang saat ini berstatus diblokir sementara. Kewajiban pendaftaran ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Hemi Lavour ...

tirto.id – Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Kodam IV Diponegoro bekerja sama mengungkap penembakan Rina Wulandari, istri dari Kopral Dua Muslimin, yang ditembak di depan rumahnya Jalan Cemara III, Banyumanik, Kota Semarang, Jateng, Senin, 18 Juli 2022. Rina didor dua kali oleh si eksekutor, sekira pukul 12 siang, usai menjemput anaknya dari sekolah. Kelar beraksi, empat pelaku angkat kaki. Satu ...

tirto.id – Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menuai polemik. Bukan hanya persoalan administrasi PSE dan ancaman pemblokiran saja, tapi juga ada ‘pasal karet dan multitafsir’ termaktub dalam regulasi yang diteken Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Salah satunya Pasal 9 ayat (4) huruf b yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen ...

Harapan untuk memunculkan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara paripurna kepada masyarakat tampaknya sulit untuk terwujud. Beberapa pasal kontoversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ditolak oleh publik pada tahun 2019 ternyata tidak dihapus maupun diubah oleh pembentuk undang-undang. Padahal, terdapat potensi tergerusnya nilai demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital ketika pasal-pasal ...

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

PERBINCANGAN terkait pengangkatan sejumlah penjabat kepala daerah menyeruak pasca-pelantikan lima penjabat gubernur dan empat puluh tiga penjabat bupati dan wali kota sepanjang Mei 2022. Pelantikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut dilakukan tanpa ketersediaan peraturan pemerintah yang mumpuni, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang kembali dipertegas oleh putusan Nomor 15/PUU-XX/2022. MK melalui putusannya meminta pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana ...

Akun resmi Instagram Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengunggah dua konten berisi dukungan kepada Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, agar menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024. Dukungan tersebut datang dari beberapa orang kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pare-Pare (katadata.co.id, 31/5/2022). Saat ini, kedua unggahan tersebut telah dihapus. Terkait dengan adanya ...

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan laporan terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2021 di 200 negara, termasuk Indonesia. Pada laporan berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia,” Pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia melalui aplikasi pelacakan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), PeduliLindungi. Laporan resmi yang dikeluarkan U.S Embassy & Consulates di ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyebutkan, peretasan ponsel milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin merupakan pelanggaran konstitusi. Adapun peretasan ponsel milik Kaharuddin tersebut sudah berlangsung selama tiga hari sebelum aksi demonstrasi digelar hari ini, Senin (11/4/2022). “Peretasan yang dialami oleh warga negara sebelum hingga sesudah ...