Membubarkan atau Memperkuat KPK?

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengusulkan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru. Menurut Zainal, KPK di bawah UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatam pada saat seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) (nasional.tempo.co, 20/4/2021).

Hemi Lavour Febrinandez – Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Terlalu naif untuk menyebut yang terjadi saat ini hanya sebatas upaya pelemahan terhadap KPK. Melihat rentetan pukulan yang menghantam lembaga antirasuah tersebut pasca perubahan UU KPK, hal ini tentunya bukan lagi hanya sebatas pelemahan, tetapi merupakan upaya pembunuhan. Pernyataan radikal yang menghendaki pembubaran KPK adalah kesadaran bahwa lembaga tersebut telah sekarat. Karena, sebagai alat yang digunakan untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, maka menjadi sebuah ketidakmungkinan untuk berharap pada KPK yang tersandera oleh regulasi bermasalah.

Namun pertanyaannya, apakah membubarkan KPK merupakan langkah yang paling bijak untuk diambil? Di tengah semakin menjamurnya korupsi hingga lunturnya integritas segelintir pegawai KPK, masih terdapat jalan sempit yang dapat dilalui untuk menyelamatkan KPK. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK harus diselamatkan dengan melakukan beberapa langkah strategis.

Upaya penyelamatan KPK dapat diawali dengan melakukan pengujian (toetsing/review) terhadap UU KPK. Terdapat dua pintu pengujian undang-undang yang dapat ditempuh. Pertama, pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, pengujian terhadap sebuah undang-undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melakukan pengujian sebagai bagian dari evaluasi atas implementasi UU KPK menjadi hal yang penting, karena akar masalah yang terjadi di tubuh KPK hari ini berakar dari muatan isi bermasalah dalam undang-undang lembaga tersebut.

Walaupun putusan MK terkait dengan pengujian (judicial review) terhadap UU KPK cukup mengecewakan, karena MK menolak pengujian terhadap UU KPK. Putusan tersebut dapat dijadikan oleh pemerintah dan DPR sebagai penguat argumentasi untuk tetap mempertahankan beberapa pasal bermasalah dalam undang-undang itu.

Karena usaha untuk membatalkan pasal bermasalah dalam UU KPK melalui judicial review tidak berhasil, maka yang dapat dilakukan adalah mendorong dilakukannya legislative review oleh DPR. Masyarakat dapat memberikan masukan perubahan melalui ruang partisipasi publik yang dibuka oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pilihan yang paling sulit untuk dilalui mengingat DPR merupakan salah satu lembaga yang tetap memaksa untuk membahas perubahan UU KPK. Sebuah pilihan yang depresif, namun ketika KPK dalam keadaan seperti saat ini, memang itulah yang kita rasakan.

Harus dipahami bahwa inti dari independensi bagi KPK adalah kemampuannya untuk berperilaku objektif dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar proses penegakan hukum tidak diintervensi oleh kepentingan kelompok orang tertentu. Oleh karena itu, DPR bersama dengan pemerintah harus menunjukan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mengembalikan independensi KPK. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kembali merevisi UU KPK.

Pelemahan KPK secara sistematis ini sebenarnya telah dikaji oleh pelbagai kelompok masyarakat sipil sejak sebelum UU KPK perubahan disahkan. Namun, DPR bersama dengan pemerintah tidak menghiraukan masukan publik dan tetap melakukan pembahasan hingga pengesahan perubahan undang-undang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dampak pengabaian masukan publik dalam pembentukan sebuah undang-undang memiliki efek negatif yang besar.

Terakhir, kembali menata internal kelembagaan KPK. Sebagai mesin penggerak lembaga, pegawai KPK memiliki peran sentral dalam menjaga independensi lembaga. Oleh karena itu, mengembalikan proses rekrutmen secara mandiri hingga status pegawai harus menjadi hal yang diprioritaskan. Karena hal itu menjadi satu hal yang dibutuhkan untuk kembali memperkuat kelembagaan KPK.

 

Hemi Lavour Febrinandez

Peneliti Bidang Hukum

hemi@theindonesianinstitute.com

Komentar