Author Archives: Hemi Lavour Febrinandez

Sengkarut Kasus Brigadir J & Pertaruhan Kepercayaan Publik ke Polri

tirto.id – Irjen Pol Ferdy Sambo, eks Kadiv Propam Mabes Polri harus menjalani pemeriksaan etik lantaran diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo diduga terlibat dalam penyitaan kamera pengawas di sekitar rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 6 Agustus 2022, Sambo dipindahkan dari gedung Bareskrim Polri ke Mako ...

Read More »

Menkominfo: Kreativitas di Ruang Digital Didukung, tapi Hukum Tetap Harus Ditaati

JAKARTA, KOMPAS — Kewajiban setiap perusahaan teknologi untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE adalah bentuk penegakan kedaulatan digital dan mendorong kepastian hukum di Indonesia. Semua penyelenggara platform digital, baik lokal maupun internasional, perlu menaatinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menepis tudingan bahwa pemerintah tidak mendukung kreativitas digital. ”Kami memberikan dukungan kuat untuk kreativitas digital, inovasi-inovasi ...

Read More »

Pemblokiran PayPal-Steam Dinilai Tanda Kegagalan Tata Kelola Hukum Digital

Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute (TII) Hemi Lavour Febrinandez menilai pemblokiran beberapa situs oleh Komindo sebagai kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia. Sebab, langkah itu bisa dilakukan untuk membungkam suara kritik masyarakat. “Ini kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia,” kata Hemi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/8/2022). Hemi melihat kasus ...

Read More »

Pemblokiran PSE Dinilai Wujud Kegagalan Kominfo Urus Digitalisasi

tirto.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Yahoo, PayPal, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Origin, dan beberapa aplikasi lainnya lantaran belum mendaftarkan diri ke Kominfo meski telah dikirimi surat teguran. Tapi hanya PayPal yang saat ini berstatus diblokir sementara. Kewajiban pendaftaran ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Hemi Lavour ...

Read More »

Bagaimana TNI & Polri Tangani Kasus Penembakan Terkait Anggotanya?

tirto.id – Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Kodam IV Diponegoro bekerja sama mengungkap penembakan Rina Wulandari, istri dari Kopral Dua Muslimin, yang ditembak di depan rumahnya Jalan Cemara III, Banyumanik, Kota Semarang, Jateng, Senin, 18 Juli 2022. Rina didor dua kali oleh si eksekutor, sekira pukul 12 siang, usai menjemput anaknya dari sekolah. Kelar beraksi, empat pelaku angkat kaki. Satu ...

Read More »

Polemik PSE Lingkup Privat: Ancaman Blokir hingga Pasal Karet

tirto.id – Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menuai polemik. Bukan hanya persoalan administrasi PSE dan ancaman pemblokiran saja, tapi juga ada ‘pasal karet dan multitafsir’ termaktub dalam regulasi yang diteken Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Salah satunya Pasal 9 ayat (4) huruf b yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen ...

Read More »

Penyimpangan Pengaturan Hukum Elektronik dalam RKUHP

Harapan untuk memunculkan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara paripurna kepada masyarakat tampaknya sulit untuk terwujud. Beberapa pasal kontoversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ditolak oleh publik pada tahun 2019 ternyata tidak dihapus maupun diubah oleh pembentuk undang-undang. Padahal, terdapat potensi tergerusnya nilai demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital ketika pasal-pasal ...

Read More »

Policy Assessment TII 2022 – Partisipasi Publik dan Faktor Penghambat Proses Legislasi RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

Read More »

Meneropong Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

PERBINCANGAN terkait pengangkatan sejumlah penjabat kepala daerah menyeruak pasca-pelantikan lima penjabat gubernur dan empat puluh tiga penjabat bupati dan wali kota sepanjang Mei 2022. Pelantikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut dilakukan tanpa ketersediaan peraturan pemerintah yang mumpuni, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang kembali dipertegas oleh putusan Nomor 15/PUU-XX/2022. MK melalui putusannya meminta pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana ...

Read More »

Numpang Nampang di Media Sosial DPD

Akun resmi Instagram Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengunggah dua konten berisi dukungan kepada Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, agar menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024. Dukungan tersebut datang dari beberapa orang kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pare-Pare (katadata.co.id, 31/5/2022). Saat ini, kedua unggahan tersebut telah dihapus. Terkait dengan adanya ...

Read More »