Author Archives: Hemi Lavour Febrinandez

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez menilai pemerintah inkonsisten dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan kasus Covid-19. Menurutnya, inkosistensi aturan pembatasan yang diterapkan pemerintah menunjukkan masih kaburnya peta jalan dalam menanggulangi Covid-19. “Awal pandemi, kita mengenal aturan pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat dengan PSBB. Meskipun mendapat kritik karena terdapat suara publik yang menginginkan agar dilakukan lockdown, ...

Read More »

Problematika Rancangan Pasal Baru dalam UU ITE

Dalam mengatasi permasalahan terkait dengan beberapa pasal multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah telah selesai membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung. SKB tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi ...

Read More »

Langkah Strategis Pembahasan Omnibus Law Bidang Digital

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyusun Omnibus Law Bidang Digital. Aturan sapu jagat tersebut akan mengatur pelbagai hal di dunia digital, termasuk soal transaksi berita. Omnibus Law Bidang Digital nantinya juga akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, hingga transaksi elektronik dalam bentuk uang (e-money). Diungkapkan bahwa pembahasan omnibus law tersebut ...

Read More »

Policy Assesment TII 2021 – Korupsi Politik Bantuan Sosial pada Pilkada Serentak 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) digunakan oleh beberapa pasangan calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan kontestasi menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satunya melalui penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan electoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana dengan menggunakan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Dalam kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Gagal Paham Revisi UU ITE

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD. Kepastian tersebut diperoleh pemerintah berdasarkan hasil tim kajian yang dibentuk melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor ...

Read More »

TII soal Usulan Pasal 45C UU ITE: Cuma Tambah Pasal Karet

Lembaga penelitian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), menilai penambahan pasal 45C dalam rencana revisi UU Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) hanya memperbanyak pasal karet alias multitafsir dalam perundangan itu. penambahan pasal 45C itu sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa (8/6). Peneliti Bidang Hukum TII Hemi Lavour Febrinandez mengaku kecewa dengan rencana penambahan pasal tersebut. Alih-alih menghapus sejumlah pasal karet dalam UU ITE, ...

Read More »

Muncul Usulan Pidana UU ITE Dikembalikan ke KUHP

JAKARTA – Pusat kajian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), telah melakukan studi tentang kondisi terkini kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya terkait kritik warga negara terhadap pemerintah di ruang digital dan catatan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Peneliti Bidang Hukum TII Hemi Lavour Febrinandez menjelaskan salah satu catatan penting dalam studi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ...

Read More »

Membubarkan atau Memperkuat KPK?

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengusulkan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru. Menurut Zainal, KPK di bawah UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatam pada saat ...

Read More »

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU Minim, Pemerintah dan DPR Dikritik

JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pengabaian aspirasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dalam proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Proses pembahasan kedua undang-undang tersebut tetap melaju di tengah aksi massa dan kritik publik untuk menghentikan ...

Read More »

Mengembalikan Haluan UU ITE

Persoalan terkait pemidanaan hingga rekayasa perkara merupakan dua isu yang kerap diarahkan untuk mengkritik subtansi hingga implementasi UU ITE. Hingga akhir tahun 2020, SAFEnet mencatat sebanyak 324 kasus pidana terkait masalah undang-undang tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, sebanyak 209 orang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik (kontan.co.id, 2020). Data tersebut menunjukan bahwa mayoritas perkara yang ...

Read More »