Author Archives: Hemi Lavour Febrinandez

Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital – Hemi Lavour Febrinandez

Kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik. TII merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. Kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, TII telah menyelesaikan laporan tahunan ...

Read More »

Aturan Hukum Moderasi Konten di Indonesia

Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Hal ini terbukti dalam Content Removal Transparency Report yang dirilis oleh Google. Dalam laporan tersebut, terungkap daftar negara yang mengajukan permintaan untuk menghapus konten dari Google selama periode bulan Januari hingga Juni 2021. Indonesia sendiri berada di urutan pertama dalam kategori negara dengan permintaan penghapusan konten tertinggi berdasarkan jumlah ...

Read More »

Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi

Jakarta – Beredarnya data pribadi Presiden Joko Widodo, seperti sertifikat vaksinasi COVID-19 kembali menjadi sinyal tanda bahaya dari tidak terlindunginya data pribadi masyarakat di ruang digital. Sulit untuk mendapat rasa aman atas data yang kita simpan di ruang digital ketika informasi pribadi milik Presiden pun dapat dicuri dan dibocorkan kepada publik. Kasus kebocoran data pribadi bukan merupakan hal yang pertama ...

Read More »

Memecah Kebuntuan Pembahasan RUU PDP

Rancangan undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) tahun 2021 yang merupakan usulan dari pemerintah. Perkembangan teknologi informasi yang beriringan dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi di ruang digital merupakan salah satu alasan munculnya RUU PDP. Namun, hingga Masa Sidang I tahun 2021, RUU PDP tak kunjung disahkan. RUU PDP mulai dibahas ...

Read More »

Desain Hukum Digital Terpadu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pelbagai aktivitas di ruang digital. Namun, laju perkembangan teknologi ini tidak mampu diiringi oleh regulasi hukum yang melindungi aktivitas masyarakat tersebut. Selain terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) terhadap beberapa aspek seperti perlindungan data pribadi masyarakat, pengaturan hukum digital lainnya juga tersebar di pelbagai undang-undang yang berbeda. Contohnya adalah ...

Read More »

Jerat Karet UU ITE Pasca SKB

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dipanggil polisi terkait unggahan karikatur dua manusia berkepala tikus yang berseragam tahanan dan polisi di akun Instagram milik LBH Padang, @lbh_padang pada 29 Juli 2021 lalu (kompas.com, 13/08/2021). Pemanggilan ini berkaitan dengan unggahan akun Instagram LBH Padang, yang mengkritik penghentian penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat. ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez menilai pemerintah inkonsisten dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan kasus Covid-19. Menurutnya, inkosistensi aturan pembatasan yang diterapkan pemerintah menunjukkan masih kaburnya peta jalan dalam menanggulangi Covid-19. “Awal pandemi, kita mengenal aturan pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat dengan PSBB. Meskipun mendapat kritik karena terdapat suara publik yang menginginkan agar dilakukan lockdown, ...

Read More »

Problematika Rancangan Pasal Baru dalam UU ITE

Dalam mengatasi permasalahan terkait dengan beberapa pasal multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah telah selesai membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung. SKB tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi ...

Read More »

Langkah Strategis Pembahasan Omnibus Law Bidang Digital

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyusun Omnibus Law Bidang Digital. Aturan sapu jagat tersebut akan mengatur pelbagai hal di dunia digital, termasuk soal transaksi berita. Omnibus Law Bidang Digital nantinya juga akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, hingga transaksi elektronik dalam bentuk uang (e-money). Diungkapkan bahwa pembahasan omnibus law tersebut ...

Read More »

Policy Assesment TII 2021 – Korupsi Politik Bantuan Sosial pada Pilkada Serentak 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) digunakan oleh beberapa pasangan calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan kontestasi menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satunya melalui penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan electoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana dengan menggunakan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Dalam kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian ...

Read More »