The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 (antaranews.com, 10/1/2023). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan ...

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 (kemenkumham.go.id, 6/12/2022). Kita perlu untuk kembali mengingat bahwa gagasan pembaruan hukum pidana nasional telah dimulai sejak digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada ...

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang dilakukan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful partcipation). Terdapat kecenderungan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sepanjang tahun 2022. Permasalahan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan sikapnya untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaganya atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah (sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik) sebagai hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI, dalam Rapat Paripurna DPR ketujuh masa sidang pertama tahun sidang 2022-2023 (kompas.id, 29/9/2022). Penggantian Aswanto sebagai ...

Ulah peretas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka menjadi buah bibir di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir berkat aksi pencurian data yang dilakukannya. Terdapat sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka, antara lain dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) (kompas.com, 12/9/2022). Tidak hanya membobol dokumen milik presiden, Bjorka juga melakukan ...

Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menginjak usia 77 Tahun pada tahun ini ternyata masih belum mampu untuk mengatasi pelbagai persoalan hukum di negara ini. Meskipun kita telah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dan terbebas dari imperialisme sejak tahun 1945, namun ternyata masih terdapat bentuk penindasan lain seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Keamanan masyarakat di ruang digital masih terancam oleh ...

tirto.id – Irjen Pol Ferdy Sambo, eks Kadiv Propam Mabes Polri harus menjalani pemeriksaan etik lantaran diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo diduga terlibat dalam penyitaan kamera pengawas di sekitar rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 6 Agustus 2022, Sambo dipindahkan dari gedung Bareskrim Polri ke Mako ...

JAKARTA, KOMPAS — Kewajiban setiap perusahaan teknologi untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE adalah bentuk penegakan kedaulatan digital dan mendorong kepastian hukum di Indonesia. Semua penyelenggara platform digital, baik lokal maupun internasional, perlu menaatinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menepis tudingan bahwa pemerintah tidak mendukung kreativitas digital. ”Kami memberikan dukungan kuat untuk kreativitas digital, inovasi-inovasi ...