Author Archives: Hemi Lavour Febrinandez

State Capture dalam Proses Legislasi

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

Read More »

Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang dilakukan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful partcipation). Terdapat kecenderungan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sepanjang tahun 2022. Permasalahan ...

Read More »

Menggerogoti Independensi Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan sikapnya untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaganya atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah (sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik) sebagai hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI, dalam Rapat Paripurna DPR ketujuh masa sidang pertama tahun sidang 2022-2023 (kompas.id, 29/9/2022). Penggantian Aswanto sebagai ...

Read More »

Bjorka, Kebocoran Data, dan Cara Mengatasinya

Ulah peretas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka menjadi buah bibir di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir berkat aksi pencurian data yang dilakukannya. Terdapat sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka, antara lain dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) (kompas.com, 12/9/2022). Tidak hanya membobol dokumen milik presiden, Bjorka juga melakukan ...

Read More »

Ancaman Kemerdekaan Berpendapat di Ruang Digital

Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menginjak usia 77 Tahun pada tahun ini ternyata masih belum mampu untuk mengatasi pelbagai persoalan hukum di negara ini. Meskipun kita telah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dan terbebas dari imperialisme sejak tahun 1945, namun ternyata masih terdapat bentuk penindasan lain seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Keamanan masyarakat di ruang digital masih terancam oleh ...

Read More »

Sengkarut Kasus Brigadir J & Pertaruhan Kepercayaan Publik ke Polri

tirto.id – Irjen Pol Ferdy Sambo, eks Kadiv Propam Mabes Polri harus menjalani pemeriksaan etik lantaran diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo diduga terlibat dalam penyitaan kamera pengawas di sekitar rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 6 Agustus 2022, Sambo dipindahkan dari gedung Bareskrim Polri ke Mako ...

Read More »

Menkominfo: Kreativitas di Ruang Digital Didukung, tapi Hukum Tetap Harus Ditaati

JAKARTA, KOMPAS — Kewajiban setiap perusahaan teknologi untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE adalah bentuk penegakan kedaulatan digital dan mendorong kepastian hukum di Indonesia. Semua penyelenggara platform digital, baik lokal maupun internasional, perlu menaatinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menepis tudingan bahwa pemerintah tidak mendukung kreativitas digital. ”Kami memberikan dukungan kuat untuk kreativitas digital, inovasi-inovasi ...

Read More »

Pemblokiran PayPal-Steam Dinilai Tanda Kegagalan Tata Kelola Hukum Digital

Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute (TII) Hemi Lavour Febrinandez menilai pemblokiran beberapa situs oleh Komindo sebagai kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia. Sebab, langkah itu bisa dilakukan untuk membungkam suara kritik masyarakat. “Ini kegagalan Kominfo dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia,” kata Hemi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/8/2022). Hemi melihat kasus ...

Read More »

Pemblokiran PSE Dinilai Wujud Kegagalan Kominfo Urus Digitalisasi

tirto.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Yahoo, PayPal, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Origin, dan beberapa aplikasi lainnya lantaran belum mendaftarkan diri ke Kominfo meski telah dikirimi surat teguran. Tapi hanya PayPal yang saat ini berstatus diblokir sementara. Kewajiban pendaftaran ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Hemi Lavour ...

Read More »

Bagaimana TNI & Polri Tangani Kasus Penembakan Terkait Anggotanya?

tirto.id – Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Kodam IV Diponegoro bekerja sama mengungkap penembakan Rina Wulandari, istri dari Kopral Dua Muslimin, yang ditembak di depan rumahnya Jalan Cemara III, Banyumanik, Kota Semarang, Jateng, Senin, 18 Juli 2022. Rina didor dua kali oleh si eksekutor, sekira pukul 12 siang, usai menjemput anaknya dari sekolah. Kelar beraksi, empat pelaku angkat kaki. Satu ...

Read More »