The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari 2022 menambah deret produk hukum yang dilahirkan tanpa harus memakan waktu lama. Pada dasarnya hal ini patut diapresiasi, dengan catatan jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukannya. Sayangnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti mempersempit ruang partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN. Terburu-burunya DPR dalam ...

    https://koran.tempo.co/read/nasional/472459/kajian-kampus-terbelah-sikapi-penyusunan-pphn

tirto.id – Selasa, 1 Maret 2022, Polri menghentikan kasus Nurhayati. Nurhayati adalah bendahara keuangan di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon yang jadi tersangka dugaan korupsi. Padahal ia adalah pelapor dugaan rasuah yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Supriyadi. Nurhayati mengaku meluangkan waktu dua tahun untuk pengusutan kasus ini, tapi akhir Desember 2021, polisi menetapkannya sebagai tersangka berdasar petunjuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...

Penuntasan pembahasan RUU PDP membutuhkan kehendak politik yang kuat dari DPR dan pemerintah. Alih-alih tindak nyata, setiap kali ada kebocoran data hanya disampaikan janji penuntasan RUU PDP.   JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Masyarakat kini sangat membutuhkan kehadiran undang-undang yang dapat melindungi data pribadi ...

Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional yang di bawahnya terdapat institusi Polri. Usulan itu dianggap untuk perubahan mendasar bagi Korps Bhayangkara. “Ide yang lemparkan Gubernur Lemhanas Bapak Agus (Widjojo) sebenarnya merupakan salah satu peningkatan ekskalasi, itu menginginkan agar dilakukannya perubahan fundamental terhadap kepolisian,” kata Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Center for Public Policy ...

Dorongan untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya sudah hampir menemukan titik terang. Pasalnya, lewat keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE. Surat tersebut ...

Polri merespons usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo agar Polri berada di bawah kementerian. Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Bid Humas Polri Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Polri masih berada pada koridor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. “Polri dalam hal ini masih pada koridor amanah undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

JAKARTA – DPR memutuskan empat puluh rancangan undang-undang (RUU) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil pada Rapat Paripurna DPR pad, Selasa (7/12). Salah satu usulan dari Pemerintah adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Ini menjadi harapan agar pasal-pasal karet dalam undang-undang ...