The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Jelang akhir 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan INDONESIA 2025. Publikasi ini hadir di tengah dinamika, jika bukan kegaduhan, kebijakan nasional di berbagai sektor. Laporan tahunan ini menegaskan komitmen kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik untuk terus berkontribusi melalui analisis dan rekomendasi yang kontekstual, relevan, responsif, serta kritis secara konstruktif terhadap proses kebijakan di Indonesia.
Di usia ke-21 tahun, kami konsisten mendorong kebijakan yang berlandaskan asas-asas pemerintahan yang baik, menjamin kebebasan, inklusi, dan partisipasi publik yang bermakna, serta menjunjung penegakan hukum. Komitmen ini kami wujudkan melalui penelitian berbasis data dan bukti, serta kerja kolaboratif lintas pihak.
Dalam INDONESIA 2025, kami menyoroti empat bidang kebijakan utama.
Di bidang ekonomi, kami mencatat dampak kebijakan berbasis kebebasan ekonomi terhadap pembangunan berkelanjutan. Temuan kami menekankan pentingnya kelembagaan kuat, komitmen politik, kolaborasi multipihak, serta kebijakan yang tepat sasaran agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan.
Di bidang hukum, kami menelaah efektivitas Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Kajian menunjukkan dasar hukum yang belum jelas serta tumpang tindih fungsi dengan mekanisme aspirasi yang sudah ada, sehingga peran BAM menjadi tidak efektif. Kami mendorong adanya kejelasan mandat, akuntabilitas, serta landasan hukum yang tegas untuk memastikan BAM benar-benar menjalankan fungsinya dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Di bidang sosial, kami menyoroti masih terbatasnya pendidikan reproduksi untuk remaja, meski mereka merupakan generasi kunci menuju Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045. Kebijakan saat ini hanya menyasar remaja menikah, sementara data menunjukkan remaja belum menikah pun sudah aktif secara seksual namun minim akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kami mendorong kebijakan yang responsif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan remaja agar mereka mendapat informasi yang tepat serta memahami hak-hak reproduksinya.
Di bidang politik, kami mengangkat dua isu besar. Pertama, dinamika narasi kebijakan dalam revisi UU TNI. Kami menelusuri relasi kuasa antara pemerintah, DPR, TNI, masyarakat sipil, dan media yang saling berebut pengaruh dalam memperkuat atau menolak revisi yang dinilai problematis. Kajian ini menegaskan pentingnya supremasi sipil, tata kelola demokratis, dan penguatan masyarakat sipil untuk mencegah hegemoni aktor-aktor dominan.
Kedua, kami meninjau pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada sebagai peluang memperbaiki kualitas penyelenggaraan, integritas demokrasi, serta kepercayaan publik. Permasalahan pada pemilu serentak sebelumnya menjadi pelajaran penting yang perlu ditangani melalui manajemen Pemilu dan Pilkada yang lebih komprehensif, strategis, dan kontekstual. Kami menekankan perlunya ekosistem demokrasi yang kondusif, penyelenggara yang berintegritas, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan INDONESIA 2025. Semoga laporan ini menjadi rujukan penting untuk analisis dan rekomendasi kebijakan, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
