The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih setengah hati dalam menerapkan kebijakan afirmasi. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan komitmen yang kuat dari partai politik.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang dampak perang antara Rusia-Ukraina terhadap kenaikan harga komoditas. Hal tersebut saat ini sudah terjadi pada beberapa negara berupa lonjakan harga pada beberapa komoditas pangan dan energi. Selanjutnya, kami juga membahas tentang permintaan dan penawaran pembiayaan baik dari rumah tangga, korporasi maupun lembaga peminjam selalu terjadi peningkatan. Namun, realisasi PEN untuk penguatan pemulihan ekonomi masih rendah.
Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pengaturan terkait kekerasan seksual berbasis teknologi dalam UU TPKS dapat diimplementasikan dengan baik ketika penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—memiliki perspektif korban, gender, dan HAM yang baik. Selanjutnya, kami juga membahas tentang pengaturan hukum kampanye media sosial pada Pemilu 2024. Ketika DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang telah sepakat untuk tidak merevisi UU Pemilu, maka menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu untuk menyediakan peraturan teknis untuk menutupi kekurangan dalam undang-undang a quo, termasuk pengaturan hukum atas kampanye media sosial.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang tahapan dan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, maka ada beberapa hal yang partai politik dapat lakukan, seperti membangun koalisi sejak dini dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diusungnya. Dalam hal ini, waktu 16 bulan yang tersisa harus dapat dimanfaatkan untuk persiapan partai dan kandidat.
Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang blended learning merupakan sebuah opsi pembelajaran yang memaksimalkan kelebihan yang ada pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Metode pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kami juga membahas tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Perlu ada percepatan pembangunan berbasis KLA yang terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan, sebab pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
