Tag Archives: RUU TPKS

Update Indonesia — Volume XVI, No.6 – Juni 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

Read More »

UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/4/2022), menjadi momentum bagi negara untuk hadir bagi para korban kekerasan seksual. Perjalanan untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual masih panjang. Komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sangat penting. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan ...

Read More »

Update Indonesia – Volume XVI, No.2 – Februari 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Februari 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih tertinggal. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta.  Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang penggunaan burden sharing untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 sangat berdampak positif. ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 82 – Merancang Penghukuman Pelaku dan Pemulihan Korban dalam RUU TPKS

Hari, tanggal : Kamis, 27 Januari 2022 Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Tempat : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi : “Merancang Penghukuman Pelaku dan Pemulihan Korban dalam RUU TPKS”. Pengantar diskusi oleh: 1. Maidina Rahmawati, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform 2. Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Fraksi PDI-Perjuangan 3. Siti Aminah Tardi, ...

Read More »