Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 yang semakin dekat membuat beberapa nama calon presiden potensial mencuat beserta dukungan dari partai politik. Sebut saja Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada 12 Agustus 2022. Selain itu, ada pula nama Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh ...

Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Meski demikian, satu hal yang menjadi keberhasilan Anies Baswedan adalah merealisasikan janji politik untuk membuka ...

VIVA Politik – Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII), Ahmad Hidayah, mengaku tidak heran dengan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Selain itu, Ahmad juga mengatakan, pergantian Ketua Umum PPP ini dapat berpotensi mengubah arah koalisi PPP dalam Pemilu 2024 mendatang. Seperti diketahui, saat ini PPP sedang berada dalam ...

Pada 1 Agustus 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pendaftaran partai politik dari akan dilakukan selama dua minggu terhitung dari tangal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022. Pada proses pendaftaran, partai ...

Hasil Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 yang lalu masih menyisakan persoalan terkait keterpilihan perempuan yang masih belum mampu mencapai 30 persen. Padahal, sudah terdapat kebijakan afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia. Menurut Nadezhda Shvedova, kebijakan afirmasi merupakan alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan (Shvedova, 2000). Salah satu ...

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

Kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik. TII merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. Kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, TII telah menyelesaikan laporan tahunan ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Kajian kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik ...

Partai politik memiliki peran penting untuk melakukan konsolidasi rezim demokrasi. Untuk menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis, partai politik memainkan beberapa fungsi yang saling terkait. Mengutip V.O. Key dalam Aldrich (2011), fungsi partai politik terdiri dari tiga bagian, yaitu fungsi dalam pemilu, partai sebagai organisasi, dan partai dalam lembaga pemerintahan. Sayangnya, transisi Indonesia menuju rezim demokrasi pasca reformasi menjadi terhambat karena ...

Dua partai politik berbasis massa Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk membentuk koalisi partai politik Islam untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Rencana ini muncul setelah pimpinan pusat kedua partai tersebut bertemu pada hari Rabu (14/4). Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan waktu untuk membahas kemungkinan terbentuknya koalisi partai masih ...