Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai hasil buah perjuangan masyarakat sipil selama masa pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi. Sejalan UU TPKS, pemerintah juga mengeluarkan produk kebijakan yang senada dalam bentuk beberapa peraturan. Diskusi The Indonesian Forum Seri Ke-112 ini mengangkat judul “Refleksi Pemerintahan Jokowi: Tantangan Implementasi UU TPKS”. Forum diskusi ini dimaksudkan untuk membahas topik tersebut bersama narasumber, ...

Update Indonesia edisi September 2024 mengangkat laporan utama mengenai perdebatan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 60) yang mengatur syarat usia minimal Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 70) yang memutus ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Putusan 60 dan 70 dinilai ...

Tanggal 9 Mei 2024 menjadi tahun kedua pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasca disahkannya UU tersebut, pemerintah juga telah menyusun empat rancangan peraturan presiden (ranperpres) serta tiga rancangan peraturan pemerintah (PP). Dua dari ranperpres tersebut telah disahkan. Peraturan presiden yang telah disahkan tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan ...

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute, INDONESIA REPORT 2023, mencoba mengevaluasi tentang penerapan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta mengidentifikasi kesesuaian peran dan tugas Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sebelum dan pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 lalu ...

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan di Indonesia. Baik di ruang publik maupun ruang privat, kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual masih banyak terjadi. Sementara, satuan pendidikan masih menjadi salah satu tempat yang rawan kekerasan seksual. Padahal seharusnya satuan pendidikan menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi agar semua siswa/mahasiswa ...

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/4/2022), menjadi momentum bagi negara untuk hadir bagi para korban kekerasan seksual. Perjalanan untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual masih panjang. Komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sangat penting. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan ...