Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan INDONESIA 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan. INDONESIA 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara. Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 2 ...

The November-December 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the 16-Day  Campaign on Anti-Violence against Women (16 HAKTP). The campaign, which was initiated by the activists from the Center for Women’s Global Leadership Institute in 1991, continues to be coordinated every year as a strategy for organizing individuals and organizations around the world to call for ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di ...

The October 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the performance evaluation of the DKI Jakarta Provincial government during the leadership of Anies Baswedan. Looking at the four variables used to measure the performance of the DKI Jakarta Provincial government during the leadership of Anies Baswedan, it can be said that there are no significant changes. ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan sikapnya untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaganya atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah (sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik) sebagai hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI, dalam Rapat Paripurna DPR ketujuh masa sidang pertama tahun sidang 2022-2023 (kompas.id, 29/9/2022). Penggantian Aswanto sebagai ...

Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Meski demikian, satu hal yang menjadi keberhasilan Anies Baswedan adalah merealisasikan janji politik untuk membuka ...

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

tirto.id – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mempertanyakan apakah penggantian gorden dapat memperbaiki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Itu kan tidak,” kata Adinda kepada reporter Tirto, Selasa (29/3/2022) sore. Hal itu disampaikan Adinda menanggi rencana pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp48,7 miliar. Meski begitu, dia memahami ...

The March 2022 edition of the Indonesian Update edition raises a main on the lack of public participation in the law-making process in Indonesia. Since 2019, there have been several laws made in short periods with a minimal public participation. It is feared that these conditions will give birth to repressive legal products and an authoritarian government. In the economic ...