Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: DPR RI

Prolegnas 2020-2024: Potret Politik Hukum Legislasi yang Acak Kadut

Selasa, 17 Desember 2019 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kembali menetapkan dan mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Dari yang terlihat, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode-periode yang telah lalu. Jika sebelumnya dapat ditemui jumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 59 “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif”

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 59 “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif”

Hari, tanggal     :  Selasa, 26 November 2019 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Tempat               :  Kantor The Indonesian Institute (TII) Jl. HOS Cokroaminoto No.92 RT 2/RW 5,    Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 (sebelah kiri Dunkin Donuts    Menteng) Fokus Diskusi   :  “Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif” PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DAN GAUNG KEBIJAKAN INKLUSIF   Rilis Keputusan ...

Read More »

Memilih Calon Anggota Legislatif

Pada tanggal 17 April nanti, kita akan melaksanakan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia akan melakukan pemilu secara serentak, dengan skema pemilihan calon presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Dengan skema tersebut, diharapkan sistem presidensial kita menjadi semakin kuat. Namun, Pemilu Serentak 2019 juga menghasilkan ekses ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 45 “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?”

Hari, tanggal  :  Rabu, 25 April 2018 Waktu                 :  14.00 s/d 16.00 WIB Tempat              :   Tjikinii Lima Restaurant, Jl. Cikini 1 No.5 RT.13/RW.5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Fokus Diskusi :  “Defisit BPJS: Tanggung Jawab Siapa?”   Indonesia ditargetkan harus mencapai Universal Health Coverage 2019 mendatang. BPJS Kesehatan selaku badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan tetap bertahan di tengah defisit ...

Read More »

Minim Sosialisasi Tak Bisa Dijadikan Alasan DPR Bikin UU

Alasan DPR RI yang menyebut revisi UU MD3 minim sosialisasi dirasa tidak masuk akal. Seharusnya, DPR bisa lebih transparan sebelum mengeluarkan Revisi UU MD3 yang dirasa lebih menguntungkan lembaga tersebut. Begitu dikatakan pengamat politik dari The Institute Indonesia, Adinda Tenriangke Muchtar dalam diskusi di Jakarta Timur, Kamis (15/2). “Minim sosialisasi itu tak bisa dijadikan alasan bagi DPR RI untuk selalu membuat ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.9 – November 2017 (English Version)

Speaker of the House of Representatives (DPR) Setya Novanto, through his attorney on October 10, 2017, reported a number of social media accounts to the police. There are a total of 31 accounts, consisting of 15 twitter accounts, 9 Instagram accounts, and 8 Facebook accounts. They were all reported for allegedly making and disseminating insultimg memes about Setya Novanto. The ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XI, No. 9 – November 2017 (Bahasa Indonesia)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ada 31 akun yang terdiri dari 15 akun twitter, 9 akun Instagram, dan 8 akun Facebook. Mereka semua dilaporkan karena diduga membuat dan menyebarkan meme sindiran terhadap Setya Novanto. Laporan utama Update Indonesia bulan November 2017 kali ...

Read More »

Perlukah Pengawasan terhadap KPK?

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17). Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji ...

Read More »

Mengawal Pansus Hak Angket KPK

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...

Read More »