Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menyampaikan dalam wacana usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa akan ada 15 posisi kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif. Kementerian dan lembaga (K/L) usulan ini, yaitu: 1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara; 2. Pertahanan Negara; 3. Sekretaris Militer Presiden; 4. Inteligen Negara; 5. ...

Pada tanggal 21 Januari 2025, Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dibuka dengan Rapat Paripurna. Dalam masa sidang baru ini, banyak harapan dan ekspektasi yang diberikan di pundak wakil rakyat terutama setelah hujan kritik yang didapat di akhir periode sebelumnya. Masa sidang ini perlu menjadi awal baru untuk DPR bisa kembali membuktikan dirinya dan mau ...

Pada 27 November 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Perhelatan Pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada diwarnai banyak dinamika, dari maraknya politik uang hingga rendahnya pemilih yang berpartisipasi saat hari pemungutan suara tiba. Politik uang yang terus menjadi bagian dari proses pemilihan umum di Indonesia ...

Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan INDONESIA 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan. INDONESIA 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul ”Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania, Peneliti Hukum TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif. Pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali mendapat kritik karena kurangnya pelibatan dan partisipasi publik. Akibatnya, kualitas dan legitimasi undang-undang ...

Hola, Sobi. Kembali lagi di Podcast kebijakan favorit anak muda zaman now, Ngobi by The Indonesian Institute (TII), yang udah di episode 20 nih. Btw, Selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78 bagi seluruh aparat dan keluarga polisi di Indonesia. Di episode ini, Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum TII) dan Felia Primaresti (Peneliti Bidang Politik TII) bakal ngebahas terkait kondisi ...

Pemilihan umum  (Pemilu) 2024  telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 silam. Saat tulisan ini ditulis (7/3), sedang dilakukan proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekapitulasi hasil penghitungan suara direncanakan selesai pada tanggal 20 Maret 2024 jika melihat kembali dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU ...

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu cerminan negara kita sebagai negara yang demokratis. Namun, di tahun 2024 sudah terjadi beberapa momentum yang membawa pencerahan atau malah menguji kebebasan berekspresi masyarakat. Diantaranya adalah putusan tidak terbukti bersalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, pengesahan perubahan kedua UU ITE, dan masa kampanye Pemilu dan Pileg besar-besaran di sosial media. Untuk itu, The Indonesian Institute, ...

Pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan ...

Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...