Tag Archives: hukum

Putusan PN Jakpus agar Pemilu 2024 Ditunda, Peneliti TII: Hakim Salah Terapkan Hukum

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Galang Taufani menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilu 2024 ditunda pada Kamis, 2 Maret 2023. Perintah tersebut tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Ia mengatakan putusan hakim PN Jakarta Pusat salah ...

Read More »

Problematika Pengesahan RKUHP

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 (kemenkumham.go.id, 6/12/2022). Kita perlu untuk kembali mengingat bahwa gagasan pembaruan hukum pidana nasional telah dimulai sejak digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVI, No.6 – Juni 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

Read More »

Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital – Hemi Lavour Febrinandez

Kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik. TII merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. Kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, TII telah menyelesaikan laporan tahunan ...

Read More »

Desain Hukum Digital Terpadu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pelbagai aktivitas di ruang digital. Namun, laju perkembangan teknologi ini tidak mampu diiringi oleh regulasi hukum yang melindungi aktivitas masyarakat tersebut. Selain terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) terhadap beberapa aspek seperti perlindungan data pribadi masyarakat, pengaturan hukum digital lainnya juga tersebar di pelbagai undang-undang yang berbeda. Contohnya adalah ...

Read More »

Kajian Kebijakan The Indonesian Institute 2021

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Kajian kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik ...

Read More »

Antara Rizieq Shihab, Cipta Kerja, dan Tren Pembentukan Legislasi yang Bermasalah

Tidak ada yang tahu pasti, apa yang persisnya menjadi tujuan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia pada tanggal 10 November lalu. Seorang tokoh agamis yang sempat diketahui mentereng akibat pengaruhnya dalam berbagai peristiwa politik yang terjadi beberapa tahun belakangan. Boleh jadi, memang karena murni urusan pribadi. Seperti yang sebagaimana diterangkan dalam beberapa keterangan juru bicaranya, yakni untuk menikahkan putri keempatnya. Bisa ...

Read More »

Policy Assessment TII 2020 – Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi COVID-19

Salah satu topik yang diangkat dalam Policy Assessment tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah tentang menimbang kembali wacana Pilkada elektronik di tengah pandemi. Hal ini berdasar pada kebijakan pemerintah yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah situasi perkembangan kasus COVID-19 yang kian mengkhawatirkan. Sebab membawa situasi dilematis dan problematika tersendiri. Antara pilihan keselamatan ...

Read More »

Meluruskan “Gagal Paham” RKUHP

Aksi demonstrasi yang terjadi pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 September 2019 kemarin, seolah mengingatkan kita pada peristiwa demonstrasi yang nyaris serupa terjadi di 1998. Bedanya, tidak ada tuntutan pelengseran kekuasaan di sini. Hanya ada desakan yang secara umum menuntut pembatalan pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai ngawur. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), adalah satu ...

Read More »

Pilu Pemilu Serentak Dalam Potret Hari Buruh Sedunia

Pemilihan Umum (pemilu) 2019, menjadi pemilu serentak pertama sekaligus yang paling memilukan dalam sejarah. Hal ini dikarenakan jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal akibat kelelahan menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara saat ini, tercatat telah mencapai 380 orang, dengan jumlah yang sakit sebanyak 3.192 orang (detik.com 01/05). Angka tersebut, tentunya terlihat sangat kontras jika dibanding dengan jumlah petugas KPPS ...

Read More »