Tag Archives: hukum

TIF seri 104 – Kesiapan Indonesia untuk Merdeka Berekspresi di Tahun 2024

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu cerminan negara kita sebagai negara yang demokratis. Namun, di tahun 2024 sudah terjadi beberapa momentum yang membawa pencerahan atau malah menguji kebebasan berekspresi masyarakat. Diantaranya adalah putusan tidak terbukti bersalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, pengesahan perubahan kedua UU ITE, dan masa kampanye Pemilu dan Pileg besar-besaran di sosial media. Untuk itu, The Indonesian Institute, ...

Read More »

TIF seri 103 – Evaluasi PBM 2006 Jelang Tahun Politik 2024

Pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan ...

Read More »

UU ITE Berkaca Dari Sidang Wahyu Dwi Nugroho

Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

Read More »

Policy Talks – Dampak Disahkannya UU Kesehatan terhadap Praktik Kedokteran

Pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, The Indonesian Institute mengadakan diskusi daring “Policy Talks”, dengan tema “Dampak Disahkannya UU Kesehatan Terhadap Praktik Kedokteran”. Diskusi ini menghadirkan dr. Mahesa Paramadipa, MH, Wakil Ketua II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dr. Mahesa menjelaskan bagaimana selama ini UU Kesehatan belum mempraktikkan “meaningful participation” dalam proses perundangan. Dalam hal ini, proses perundangan yang ...

Read More »

Policy Assessment 2023 – Dampak Pemblokiran Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Hak Atas Internet di Indonesia

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik dengan informasi terkait ancaman maupun pemblokiran kepada sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital, seperti Paypal, Stream, dan banyak lainnya. Berikut Policy Assessment 2023 The Indonesian Institute tentang topik tersebut, yang ditulis oleh Galang Taufani.      

Read More »

Urgensi Aspek Non-Penal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Upaya penegakan hukum di Indonesia pada beberapa kasus masih mengedepankan pendekatan retributive atau berasas balas dendam. Pada beberapa kasus narkotika hal ini memantik problematika yang berimplikasi pada over kapasitas di Lapas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada 19 September 2022. Sedangkan menurut jenis ...

Read More »

Urgensi Penguatan Instrumen Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong lahirnya berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Hal ini membutuhkan ekosistem perlindungan hukum yang memadai dan mendukung perlindungan konsumen seiring dengan perkembangan teknologi. Kompleksitas permasalahan yang muncul antara konsumen dan pengusaha merupakan hal yang kerap kali muncul saat ini. Hal ini terlihat dari kondisi seperti minimnya ...

Read More »

Putusan PN Jakpus agar Pemilu 2024 Ditunda, Peneliti TII: Hakim Salah Terapkan Hukum

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Galang Taufani menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilu 2024 ditunda pada Kamis, 2 Maret 2023. Perintah tersebut tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Ia mengatakan putusan hakim PN Jakarta Pusat salah ...

Read More »

Problematika Pengesahan RKUHP

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 (kemenkumham.go.id, 6/12/2022). Kita perlu untuk kembali mengingat bahwa gagasan pembaruan hukum pidana nasional telah dimulai sejak digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVI, No.6 – Juni 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih ...

Read More »