Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

The April 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the issue of government debts that has resurfaced recently. Empirical evidence notes that the position of Government debts as of the end of February 2021 was already at IDR 6,361.02 trillion, with a ratio of government debts to Gross Domestic Product (GDP) of 41.10 percent. The government ...

Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi ...

Persoalan terkait pemidanaan hingga rekayasa perkara merupakan dua isu yang kerap diarahkan untuk mengkritik subtansi hingga implementasi UU ITE. Hingga akhir tahun 2020, SAFEnet mencatat sebanyak 324 kasus pidana terkait masalah undang-undang tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, sebanyak 209 orang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik (kontan.co.id, 2020). Data tersebut menunjukan bahwa mayoritas perkara yang ...

Semaraknya pemaknaan kita pada ruang digital, yang dianggap sebagai medium berekspresi secara bebas, rasanya harus kembali direnungkan. Isu-isu yang menyasar hak-hak digital kita sebagai pengguna internet semakin mengemuka belakangan ini. Misalnya saja kasus pemadaman koneksi internet yang terjadi di India, atau pembatasan konten-konten kritis yang menyasar pada kekuasaan monarki di Thailand (internetshutdowns.in, 2020; dw.com, 18/10). Dengan kenyataan bahwa arus lintas ...

Ancaman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada warganet yang melontarkan kritik menghadirkan kesadaran bahwa upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masih menjadi soal yang nyata. Cuitan tertanggal 4 Agustus tersebut memang telah dihapus oleh akun twitter Kemenkes. Akan tetapi, persoalan ancaman dan aduan atas kritik tetap saja memunculkan kekhawatiran banyak kalangan. Lantas, kebebasan berekspresi di dunia digital seakan tidak terlepas dari tindak pengintaian. ...

Sudah menjadi kemahfuman bersama, jika umat manusia saat ini, telah benar-benar memasuki dunia yang belum pernah mememiliki preseden sama sekali. Sebuah dunia, dimana segalanya diidentikkan dengan kata “data, informasi dan digitalisasi”, dan relasi antar individu, kelompok ataupun sebuah entitas fiksi, telah melampaui sekat-sekat sakral yang bernama kedaulatan negara. Masa yang dimana perubahan dan informasi, bergerak dan terdistrupsi sebegitu demikian cepat ...

Jakarta, Direktur Eksekutif lembaga kajian The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar menilai kasus puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul ‘Ibu Indonesia’ merupakan wujud ancaman terhadap kebebasan berekspresi. “Dengan adanya kasus ini, makin terancam kebebasan berekspresi kita. Ini jelas sangat mengkhawatirkan apalagi pada dasarnya justru salah satu hal yang diperjuangkan reformasi 1998 adalah soal kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM,” ujar Adinda melalui pesan ...

JAKARTA,  Direktur Eksekutif lembaga kajian The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar menilai kasus puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul “Ibu Indonesia” merupakan wujud ancaman terhadap kebebasan berekspresi. “Dengan adanya kasus ini, makin terancam kebebasan berekspresi kita. Ini jelas sangat mengkhawatirkan apalagi pada dasarnya justru salah satu hal yang diperjuangkan reformasi 1998 adalah soal kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM,” ujar Adinda melalui pesan singkat di ...

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media sosial sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah informasi bohong bisa dibuat oleh siapa saja. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika informasi bohong tersebut mengandung konten berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih lagi jika konten berbahaya tersebut diproduksi dengan tujuan “bisnis” ...