Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...

Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di ...

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyebutkan, peretasan ponsel milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin merupakan pelanggaran konstitusi. Adapun peretasan ponsel milik Kaharuddin tersebut sudah berlangsung selama tiga hari sebelum aksi demonstrasi digelar hari ini, Senin (11/4/2022). “Peretasan yang dialami oleh warga negara sebelum hingga sesudah ...

INDONESIA 2021 The Indonesian Institute tahun ini masih mengangkat tema-tema kebijakan publik dalam konteks pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Selain itu, laporan kebijakan TII tahun ini juga mengulas tentang tahun 2024, di mana Pemilu akan berlangsung dengan keriuhan politik yang sudah bergema jauh sebelumnya. Di bidang ekonomi, INDONESIA 2021 mengangkat topik tentang realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ...

Update Indonesia edisi bulan Januari 2022 mengangkat laporan utama mengenai sejumlah kebijakan peningkatan tarif dan harga yang diterapkan di awal tahun 2022. Terutama kenaikan tarif dan harga untuk kebutuhan energi dan konsumsi. Peningkatan tarif dan harga perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro, serta para pemangku kepentingan terkait, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang kembali dibahasnya ...

Dorongan untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya sudah hampir menemukan titik terang. Pasalnya, lewat keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE. Surat tersebut ...

Kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik. TII merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. Kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, TII telah menyelesaikan laporan tahunan ...

Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Hal ini terbukti dalam Content Removal Transparency Report yang dirilis oleh Google. Dalam laporan tersebut, terungkap daftar negara yang mengajukan permintaan untuk menghapus konten dari Google selama periode bulan Januari hingga Juni 2021. Indonesia sendiri berada di urutan pertama dalam kategori negara dengan permintaan penghapusan konten tertinggi berdasarkan jumlah ...