Tag Archives: UU ITE

Policy Assessment TII 2022 – Partisipasi Publik dan Faktor Penghambat Proses Legislasi RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

Read More »

Peretasan Ponsel Koordinator Pusat BEM SI Dianggap sebagai Pelanggaran Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyebutkan, peretasan ponsel milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin merupakan pelanggaran konstitusi. Adapun peretasan ponsel milik Kaharuddin tersebut sudah berlangsung selama tiga hari sebelum aksi demonstrasi digelar hari ini, Senin (11/4/2022). “Peretasan yang dialami oleh warga negara sebelum hingga sesudah ...

Read More »

Indonesia Report 2021

INDONESIA 2021 The Indonesian Institute tahun ini masih mengangkat tema-tema kebijakan publik dalam konteks pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Selain itu, laporan kebijakan TII tahun ini juga mengulas tentang tahun 2024, di mana Pemilu akan berlangsung dengan keriuhan politik yang sudah bergema jauh sebelumnya. Di bidang ekonomi, INDONESIA 2021 mengangkat topik tentang realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVI, No.1 – Januari 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Januari 2022 mengangkat laporan utama mengenai sejumlah kebijakan peningkatan tarif dan harga yang diterapkan di awal tahun 2022. Terutama kenaikan tarif dan harga untuk kebutuhan energi dan konsumsi. Peningkatan tarif dan harga perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro, serta para pemangku kepentingan terkait, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang kembali dibahasnya ...

Read More »

Madu dan Racun dalam Rencana Revisi UU ITE

Dorongan untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya sudah hampir menemukan titik terang. Pasalnya, lewat keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE. Surat tersebut ...

Read More »

Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital – Hemi Lavour Febrinandez

Kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik. TII merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. Kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia. Saat ini, TII telah menyelesaikan laporan tahunan ...

Read More »

Aturan Hukum Moderasi Konten di Indonesia

Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Hal ini terbukti dalam Content Removal Transparency Report yang dirilis oleh Google. Dalam laporan tersebut, terungkap daftar negara yang mengajukan permintaan untuk menghapus konten dari Google selama periode bulan Januari hingga Juni 2021. Indonesia sendiri berada di urutan pertama dalam kategori negara dengan permintaan penghapusan konten tertinggi berdasarkan jumlah ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.9 – September 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

Read More »

Jerat Karet UU ITE Pasca SKB

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dipanggil polisi terkait unggahan karikatur dua manusia berkepala tikus yang berseragam tahanan dan polisi di akun Instagram milik LBH Padang, @lbh_padang pada 29 Juli 2021 lalu (kompas.com, 13/08/2021). Pemanggilan ini berkaitan dengan unggahan akun Instagram LBH Padang, yang mengkritik penghentian penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat. ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XV, No.7 – July 2021 (English Version)

The July 2021 edition of the Indonesian Update features a main report regarding the polemics over the issuance of a Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information (Menkominfo), the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri), and the Attorney General, which will serve as guidelines for law enforcement officers to handle the cases of violation of the ...

Read More »