Tag Archives: UU ITE

TIF seri 104 – Kesiapan Indonesia untuk Merdeka Berekspresi di Tahun 2024

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu cerminan negara kita sebagai negara yang demokratis. Namun, di tahun 2024 sudah terjadi beberapa momentum yang membawa pencerahan atau malah menguji kebebasan berekspresi masyarakat. Diantaranya adalah putusan tidak terbukti bersalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, pengesahan perubahan kedua UU ITE, dan masa kampanye Pemilu dan Pileg besar-besaran di sosial media. Untuk itu, The Indonesian Institute, ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XVIII , No.1 – January 2024 (English Version)

The January 2024 edition of the Indonesian Update highlights a main report regarding the formal suitability analysis of the preparations for the second amendment to the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) as well as the material of the second amendment to the ITE Law, as well as how this Law addresses the problems of regulating freedom of ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVIII, No.1 – Januari 2024 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Januari 2024 mengangkat laporan utama mengenai analisis kesesuaian formiil dari penyusunan perubahan kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga materiil dari perubahan kedua UU ITE, serta bagaimana UU ini menjawab permasalahan pengaturan kebebasan berpendapat di ranah digital. Karena pelaksanaan UU ITE sudah seharusnya selalu menghormati hak kebebasan berpendapat. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XVII , No.9 – September 2023 (English Version)

The September 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report on legal clarity, the uniformity of interpretation, and differentiating indicators between hate speech and an insult. This is very important so that Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19/2016 on the Amendments to Law Number 11/2008 concerning on Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVII, No.9– September 2023 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...

Read More »

UU ITE Berkaca Dari Sidang Wahyu Dwi Nugroho

Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVI, No.11 – November-Desember 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di ...

Read More »

Policy Assessment TII 2022 – Partisipasi Publik dan Faktor Penghambat Proses Legislasi RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

Read More »

Peretasan Ponsel Koordinator Pusat BEM SI Dianggap sebagai Pelanggaran Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyebutkan, peretasan ponsel milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin merupakan pelanggaran konstitusi. Adapun peretasan ponsel milik Kaharuddin tersebut sudah berlangsung selama tiga hari sebelum aksi demonstrasi digelar hari ini, Senin (11/4/2022). “Peretasan yang dialami oleh warga negara sebelum hingga sesudah ...

Read More »

Indonesia Report 2021

INDONESIA 2021 The Indonesian Institute tahun ini masih mengangkat tema-tema kebijakan publik dalam konteks pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Selain itu, laporan kebijakan TII tahun ini juga mengulas tentang tahun 2024, di mana Pemilu akan berlangsung dengan keriuhan politik yang sudah bergema jauh sebelumnya. Di bidang ekonomi, INDONESIA 2021 mengangkat topik tentang realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ...

Read More »