Tag Archives: the indonesian institute

BI Tahan Suku Bunga Acuan, Ini Pendapat Ekonom

Bank Indonesia atau BI dalam Rapat Dewan Gubernur atau RDG memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate tahun 2019. Suku bunga acuan BI tetap berada di level 6 persen. Ekonom The Indonesian Institute, Muhamad Rifki Fadilah menilai kebijakan ini bersifat akomodatif, responsif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan adanya risiko terhadap pelemahan kurs Rupiah. “Keputusan ini tepat meskipun ...

Read More »

Geger Mahalnya Tiket Pesawat, Bobroknya Industri Penerbangan Bukan Kaleng-kaleng!

Mahalnya tiket pesawat pada lebaran Idulfitri tahun 2019, membuat penulis harus kembali berhitung ulang jika ingin menggunakan moda transportasi udara. Pasalnya harga tiket pesawat via Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng-Bandar Lampung mencapai lebih dari Rp400.000. Untuk maskapai Sriwijaya Air saja harganya Rp532.200,00, sementara untuk Garuda Indonesia kami harus mengeluarkan rupiah yang lebih besar diangka Rp621.700,00. Adapun untuk tiket Lion Air sedikit lebih murah sekitar Rp450.600,00. ...

Read More »

Pengamat: ada potensi gugatan BPN Prabowo ditolak MK

Pengamat bidang hukum lembaga The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah menilai gugatan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memiliki potensi untuk ditolak Mahkamah Konstitusi apabila menitikberatkan pada dalil dugaan kecurangan pasangan lawan. “Jika gugatan yang diajukan memang dikehendaki untuk lebih menitikberatkan dalil-dalil kecurangan paslon 01, maka dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut telah salah dialamatkan dan oleh karenanya berpotensi untuk ...

Read More »

Pengamat: Partisipasi pemilih jadi catatan positif Pemilu 2019

Peneliti bidang politik, The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif pelaksanaan Pemilu 2019. Capaian itu menurut dia dicapai di tengah rapor merah penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS. “Penilaian ini dikarenakan jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 dibayang-bayangi rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat ...

Read More »

Layanan Jaminan Kesehatan di Daerah Belum Optimal

Peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Rifki Fadilah mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian The Indonesian Institute saat ini tercatat dari 17 Provinsi yang diamati, baru 4 provinsi saja yang sudah mencapai persentase 10 persen untuk alokasi anggaran kesehatan seperti di Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara barat (NTB). Sisanya, masih ada 10 Provinsi dari daerah tersebut yang masih belum memberikan porsi yang sesuai untuk ...

Read More »

The Indonesian Institute: Belum Semua Daerah Maksimal Dukung JKN

The Indonesian Institute menyoroti komitmen daerah yang belum maksimal mendukung terselenggaranya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui sigi untuk memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, lembaga penelitian kebijakan publik itu menemukan banyak provinsi belum mengalokasikan 10 persen APBD untuk bidang kesehatan. Mengacu hasil pengamatan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terhadap 17 daerah penyelenggara JKN, ada 10 daerah yang belum memberikan porsi yang ...

Read More »

Puluhan Tahun Otonomi Daerah, Anggaran Kesehatan Daerah Belum Memuaskan

Memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, The Indonesian Institute mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan suatu program bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan ...

Read More »

Pranata Pengawasan Otonomi Daerah

Tahun ini kita memperingati peristiwa reformasi yang telah memasuki usia 21 tahun. Peristiwa itu merupakan salah satu momentum penting yang menjadi suluh perubahan dalam merestrukturisasi tata kelola negara dan pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan desentralistis. Salah satu perubahan itu adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Ini sebagai tuntutan atas trauma penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masa lalu yang begitu tersentralisasi ...

Read More »

Masih Ada Ketimpangan Partisipasi Kerja, Pengamat: Perlu Kolaborasi!

Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat adanya ketimpangan dalam partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang dirilis BPS pada Senin (6/5/19) tingkat partisipasi angkatan kerja per Februari 2019 untuk laki-laki mencapai 83,18 persen, sedangkan perempuan hanya 55,50 persen. Meskipun angka ini mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan data Februari 2018 kemarin. Dimana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki naik lebih tinggi dari ...

Read More »

Srikandi Wanita Indonesia Perlu Diberi Ruang Duduki Posisi Strategis

Pengamat Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah mengatakan bahwa kaum Perempuan merupakan salah satu srikandi Indonesia yang bisa membawa perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya. Oleh karenanya, Perempuan harus bisa mengubah kesadaran dan persepsinya supaya bisa berkarya di lingkungan kerja manapun. Untuk itu, Perempuan harus bisa melawan pola pikir diri yang membatasi prospek kariernya. “Yang utama adalah mindset dari Perempuan dulu untuk membuang pola pikir yang mengekang kariernya dengan begitu mereka ...

Read More »