Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: the indonesian institute

Golkar: Sistem informasi online buat data parpol berantakan.

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum memberlakukan mekanisme sistem informasi partai polilik (sipol) secara online sebagai syarat lolos verifikasi peserta Pemilu 2014, terus menuai kritikan partai politik. Sistem tersebut dinilai belum berfungsi maksimal, bahkan cenderung mempersulit parpol. “Sipol, jadi KPU bikin software, lalu diberikan pada petugas IT masing-masing partai politik, kemudian data di upload oleh masing-masing partai. Namun dalam pelaksanaannya malah berantakan,” ...

Read More »

Sipol KPU Dinilai Bikin Kacau Verifikasi Parpol.

JAKARTA – Verifikasi partai politik (parpol) tahap pertama yang diumumkan pada 8 Oktober lalu, menyatakan parpol-parpol masih gagal. Parpol lama maupun baru sama-sama tidak siap melengkapi berkas yang disyaratkan KPU. Indra J Piliang, Ketua Balitbang Partai Golkar menduga, penyebabnya adalah Sipol (Sistem Informasi Politik) yang diberlakukan KPU. “Sipol ini dari KPU diberikan ke parpol. Kemudian, dimasukkan data oleh parpol ke ...

Read More »

Bikin Verifikasi Kacau, Sipol KPU Dikeluhkan Golkar & NasDem.

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menggunakan sistem informasi partai politik (sipol) untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu 2014. Namun sistem tersebut dikeluhkan sejumlah parpol. Partai Golkar dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai sistem tersebut justru menimbulkan kekacauan. “Sistem informasi partai politik atau sipol ini justru menimbulkan kekacauan,” ujar Ketua Balitbang Golkar, Indra J Piliang, dalam diskusi bertema ‘Profesionalisme KPU ...

Read More »

Banjir Jakarta Bukti Gagalnya Politik Tata Ruang.

JAKARTA – Banjir merupakan salah satu masalah Jakarta selain kemacetan lalu lintas yang terus dicari solusinya oleh tiap pemimpin ibukota. Namun pada kenyataannya, kondisi geografis Jakarta memang berpotensi terjadi banjir. Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat diminimalisir meski secara geografis rentan terhadap banjir. Permasalahannya saat ini pengaturan tata ruang di Jakarta cukup lemah sehingga ...

Read More »

Pengamat: Pilgub DKI Bukan Obat Generik

JAKARTA, Janji manis yang dilontarkan para calon guberbur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan bertarung pada Pilgub DKI 2012, dianggap tidak akan mampu secara signifikan mengatasi permasalahan ibu kota yang terbilang kompleks seperti macet dan banjir. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 11 Juli mendatang tidak akan membawa ...

Read More »

Pilkada Bukan Obat Generik Selesaikan Masalah Jakarta.

JAKARTA – Menuju pemilihan umum kepala daerah pada 11 Juli 2012 nanti, Jakarta banjir visi dan misi dari calon gubernur dan wakil gubernur. Dari enam calon pasangan berlomba menjanjikan mengubah Jakarta keluar dari persoalan pelik, banjir, macet, kesejahteraan dan lainnya. Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai  persoalan Jakarta warisan jaman baheula. Sejak jaman VOC, Jakarta tidak pernah dijadikan ...

Read More »

Tak Mau Kebanjiran, Jangan Tinggal di Jakarta.

JAKARTA – Banjir yang terjadi di Jakarta selama ini dinilai akibat kegagalan politik tata ruang yang diterapkan. Pengamat perkotaan Yayat Supriatna bahkan mengatakan jangan tinggal di Jakarta bila tak mau kebanjiran. “Kalau tidak mau kebanjiran, jangan tinggal di Jakarta. Banjir ini sudah terjadi sejak lama. Inti masalahnya karena politik tata ruang yang gagal dan memperparah banjir,” ujar Yayat, Rabu (20/6/2012) ...

Read More »

Pakar: Banjir Jakarta Akibat Kegagalan Politik Tata Ruang.

JAKARTA – Masalah Banjir di Jakarta adalah bukti kegagalan politik Pemerintah Jakarta akan penataan tata ruang. Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengungkapkan hal itu dalam diskusi ‘Banjir Jakarta: Persoalan Lingkungan atau Politik?’ di The Indonesian Institute, Rabu (20/6). Kegagalan tata ruang Jakarta dalam hal banjir, jelas Yayat, adalah kesalahan dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan. “Pemerintah DKI ...

Read More »

DPR Bahas RUU Penanganan Konflik

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) terdapat ayat-ayat dan pasal-pasal yang bertabrakan dengan RUU Keamanan Nasional yang disiapkan oleh pemerintah. “Ini menjadi persoalan. Tapi ini sudah berjalan, dan kawan-kawan di partai mengambil kesepakatan untuk tidak memperdebatkan masalah itu, yang penting di ketok palu dulu, sama seperti RUU Penyelenggara Pemilu yang masih banyak catatan-catatan,” ujar anggota Komisi II DPR ...

Read More »