Tag Archives: the indonesian institute

Rencana Pindah Ibu Kota, Jangan Sampai Menjadi Raksasa Proyek Mangkrak

Rencana pindah ibu kota menjadi isu penting yang muncul ke permukaan belakangan. Pasalnya, untuk memindahkan pusat pemerintah dari DKI Jakarta ke salah satu Provinsi di Kalimantan sesungguhnya bukan perkara gampang. Adapun untuk pindah ibu kota saja, setidaknya pemerintah memerlukan dana Rp466 triliun bahkan guna merealisasikan hal ini pun pemerintah berencana untuk menjual aset negara. Belum lagi dampak lanjutan dimana 1 ...

Read More »

Merdeka Itu… Ketika PNS Bisa Kerja Dari Rumah?

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang bakal digelar pada 17 Agustus 2019. Beragam wacana mengemuka, salah satu topik hangat yang menarik perhatian publik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah menggodok aturan terkait dengan apakah dimungkinkan PNS bisa bekerja dari rumah. Hal dalam rangka menyongsong revolusi 4.0 utamanya pada ranah ...

Read More »

Jual Aset Demi Pindah Ibu Kota, Pengamat: Tak Perlu Khawatir!

Nampaknya pemerintah tidak main-main dengan rencana pindah ibu kota. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mantap untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan. Tetapi perihal pindah ibu kota bukan perkara gampang, mengingat diperlukan dana yang tidak sedikit jika pemerintah akan mengeksekusi rencana pindah ibu kota tersebut. Setidaknya pemerintah harus merogoh kocek Rp466 triliun. Disisi lain, keuangan pemerintah dari APBN misalnya tidak bakal ...

Read More »

Sejarah GBHN yang Kini Ingin Dihidupkan Kembali

Kabar menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali muncul. PDI Perjuangan secara terang-terangan ingin GBHN dihidupkan kembali. Mereka beralasan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Gerindra juga mempunyai keinginan untuk menghidupkan GBHN. Bagi Gerindra GBHN bisa menjadi pijakan pemerintah untuk membangun negara yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat ...

Read More »

Kongres PDIP Rekomendasikan GBHN, Pengamat: Tujuannya Harus Jelas

Kongres kelima PDIP mendorong adanya kewenangan MPR RI menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945. Wacana ini adalah satu di antara 23 rekomendasi dan sikap politik PDIP. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Resarch, Rifqi Rachman mengatakan, usulan PDIP mengenai tujuan dikembalikannya kewenangan MPR RI dalam menetapkan GBHN perlu diperjelas. “Pertanyaan tentang ...

Read More »

Ganjil Genap Dinilai Belum Efektif Kurangi Polusi Udara di Jakarta

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan, pemberlakuan kebijakan perluasan ganjil genap cukup efektif untuk mengurangi kemacetan. Namun, kebijakan ini masih belum cukup efektif mengurangi polusi udara di Jakarta. “Kalau merujuk informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pencemaran udara di DKI Jakarta disebabkan gas buang kendaraan bermotor. Baik roda dua maupun roda empat. Ganjil ...

Read More »

Iuran BPJS Kesehatan Diusulkan Naik Maksimal Rp7.000

Lembaga swadaya masyarakat mengusulkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disubsidi pemerintah, kelas II dan kelas III. Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut iuran peserta BPJS kelas I tak perlu lagi dinaikkan karena sudah berada pada batas keekonomian. Lagipula, pemerintah telah menaikkan iuran kelas I dengan persentase yang ...

Read More »

Ada Ancaman Perang Dagang, BI Disarankan Tak Turunkan Suku Bunga

Jakarta – Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah, menyarankan Bank Indonesia tak buru-buru menurunkan suku bunga acuan. Sebab, menurut dia, posisi negara belum aman lantaran masih ada ancaman eskalasi ketegangan perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Selama ini, kata dia, upaya BI menurunkan bunga acuan dari 6 persen menjadi 5,75 persen dan melorotkan giro wajib minimum atau GMW dari ...

Read More »

Sikapi The Fed, BI Diminta Tak Tergesa-Gesa

Bank Indonesia (BI) memberi sinyal akan kembali melakukan pelonggaran kebijakan moneter yang akomodatif menyusul bank sentral Amerika Serikat atau The Fed menurunkan suku bunganya. Namun, BI diminta untuk tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan tersebut. Menurut Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute Rifki Fadilah, kompensasi yang diberikan BI sebelumnya sudah cukup akomodatif. Rifki mengatakan kompensasi dengan menurunkanbunga acuannya sebanyak 25 basis poin ...

Read More »

BI Diminta Tahan Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk memangkas kembali suku bunga acuannya usai The Fed mengerek turun bunga acuannya. Kompensasi yang diberikan BI sebelumnya dinilai sudah cukup akomodatif. Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute M Rifki Fadilah mengatakan kompensasi dengan menurunkan bunga acuannya sebanyak 25 basis poin dari 6 persen menjadi 5,75 persen dan 50 basis poi untuk Giro ...

Read More »