Tag Archives: korupsi

Strategi Golkar cegah kader korupsi bisa perbaiki kepercayaan publik

Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai, langkah Partai Golkar melalui Majelis Etik Golkar merumuskan aturan kode etik untuk mencegah kader melakukan korupsi (antikorupsi) patut ditiru oleh partai lain. “Langkah Majelis Etik Golkar sangat perlu dilakukan oleh partai lain. Karena hal ini untuk memperbaiki kepercayaan publik yang rendah terhadap parpol,” ujar Arfianto di Jakarta, Kamis (9/5) dikutip dari Antara. Sebelumnya, Majelis ...

Read More »

Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK

Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK, persoalan reformasi hukum ini menjadi topik khusus yang menjadi fokus perhatian Pemerintah. Setelah ditahun pertama pemerintahan Jokowi-JK fokus pada upaya membangun fondasi melaui kebijakan fundamental antara lain mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ...

Read More »

Kapan Kita Merdeka dari Korupsi?

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tujuh puluh dua tahun yang lalu, menandai perubahan bangsa ini. Bangsa yang sebelumnya terjajah selama berabad-abad, menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan tujuh puluh dua tahun silam, bukanlah suatu tujuan akhir. Kemerdekaan mengamanatkan sebuah tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun, untuk  mewujudkan hal tersebut, bangsa ini masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Masalah terbesar ...

Read More »

Korupsi Politik di Kasus e-KTP

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/3) yang lalu. Pada sidang perdana tersebut, duduk sebagai terdakwa yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Kasus korupsi ...

Read More »

Korupsi di Lembaga Tinggi Negara

Sabtu 17 September 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman. Irman ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menerima suap sebagai hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog. Tujuannya, agar Bulog memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat. Selain Irman, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Sutanto (Direktur CV ...

Read More »

Waspada Sanksi Ringan Koruptor

Selasa 9 Februari 2016 vonis terhadap Jero Wacik, tersangka kasus korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) dan gratifikasi, telah dibacakan di dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kurungan 4 tahun dan ganti rugi sebesar Rp.5,7 miliar kepada Jero Wacik. Putusan pengadilan tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan ...

Read More »

Update Indonesia Volume IX, No. 11 Oktober 2015 (Bahasa Indonesia)

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2015 kali ini mengangkat judul “Melihat Lagi Posisi Rakyat, Perusahaan, dan Negara dalam Konflik Agraria”. Bidang ekonomi membahas “Asa Kemajuan Ekonomi dalam Sektor Pariwisata”. Bidang politik membahas “Menguji Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Apa Hasil Proyek Revitalisasi Museum 2010-2014?”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para ...

Read More »

Update Indonesia Volume XI No 05 April 2015 (Bahasa Indonesia)

Rasio elektrifikasi (electrification rate) bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya, di era globalisasi yang marak akan penggunaan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan ketengalistrikan khususnya di Indonesia meningkat. Akan tetapi, saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia belum menunjukkan adanya distribusi yang merata terutama di daerah. Penyediaan pasokan listrik yang merata di Indonesia sudah seharusnya bisa terwujud. Sebab,pemerintah sudah memberikan ...

Read More »

Update Indonesia Volume IX No 04 Februari-Maret 2015 (Bahasa Indonesia)

Publikasi bulanan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Update Indonesia — Volume IX, No. 04 – Februari-Maret 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan Februari-Maret 2015 kali ini mengangkat judul “Presiden sebagai Imam Pemberantasan Korupsi”. Bidang ekonomi membahas “Quo Vadis Pembangunan Infrastruktur”. Bidang politik membahas “Menilik Revisi Undang-Undang Pilkada” dan “Politik dalam Rasa dan Kuasa”. Serta bidang sosial ...

Read More »

Politik Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

IKRAR kekalahan yang disampaikan pimpinan KPK yang baru atas keputusan pelimpahan kasus dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan dari KPK kepada Kejaksaan Agung membuat masyarakat pendukung gerakan antikorupsi kecewa. Optimisme terhadap agresivitas pemberantasan korupsi di bawah formasi pimpinan sementara KPK itu menjadi kabur. Tidak ayal, sikap kritis dan aksi penolakan atas keputusan tersebut menyeruak di antara gerakan masyarakat sipil dan ...

Read More »