Tag Archives: dpr

Peninjauan Kembali Dana Aspirasi DPR

Belum lama ini temperatur politik Indonesia kembali meningkat dengan adanya gagasan Dana Aspirasi atau secara aturan disebut dengan ‘Program Pembangunan Daerah Pemilihan’ yang kembali diusulkan oleh DPR. Besaran Dana Aspirasi yang diajukan oleh DPR ialah Rp 20 miliar untuk setiap anggotanya. Artinya apabila ini disepakati maka Negara harus menyediakan anggaran sebesar Rp 200 triliun untuk memenuhi anggaran tersebut. Sebenarnya political ...

Read More »

DPR Revisi UU Pilkada-UU Parpol, Kepentingan Siapa?

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar Kamis (30/4) malam akhirnya menetapkan sepuluh Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di 269 daerah. Gelombang pertama Pilkada serentak akan dimulai pada 26-28 Juli 2015 mendatang. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa, PKPU pencalonan yang telah dirumuskan dan disepakati KPU bahwa parpol (partai politik) ...

Read More »

Reshuffle Kabinet Harus Berdasarkan Kinerja

Memasuki enam bulan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) banyak kalangan yang menginginkan adanya reshuffle kabinet kerja. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-JK, melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristyanto, menyatakan bahwa perombakan kabinet memang harus jika diperlukan. PDIP menyarankan agar Presiden dan Wapres, melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya. (republika.co.id, 11/4). ...

Read More »

Update Indonesia Volume IX No 03 Januari 2015 (Bahasa Indonesia)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan ...

Read More »

Pengamat: Jokowi Seharusnya Tak Perlu Tunggu Sidang Paripurna DPR

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Raja Juli Antoni, mengatakan, sejatinya Presiden Joko Widodo tak perlu menunggu Sidang Paripurna DPR untuk membatalkan pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, Jokowi semestinya langsung menarik surat pengajuan dari DPR begitu Kepala Lemdikpol tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ia menilai jika DPR sudah mengesahkan Budi Gunawan, akan sulit bagi Jokowi untuk membatalkan pelantikannya. ...

Read More »

Repolitisasi Pancasila

Sejarah demokrasi Indonesia akan mencatat tanggal 26 September 2014 sebagai momentum titik balik demokrasi pasca gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Koalisi partai politik yang pada Pemilu Presiden lalu mengusung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa memotori pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang salah satu substansinya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu argumentasi yang sering diungkapkan ...

Read More »

Revitalisasi Fungsi Penganggaran DPR RI

Pada masa sidang pertama setelah reses saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki banyak agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang termaktub di dalam Prolegnas maupun yang dinilai mendesak. Salah satu agenda pembahasan RUU yang menjadi sorotan adalah RUU Revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pembahasan RUU MD3 menjadi sorotan karena pengaturan kelembagaan DPR ...

Read More »

Menghukum Para Pembolos

[nggalbum id=1 template=extend]Perilaku wakil rakyat yang terhormat kembali mendapat sorotan publik. Kali ini ulah sekelompok wakil rakyat tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada sidang paripurna DPR. Paripurna yang sedianya membahas dan mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang, seperti dua Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Indonesia dan Korea Selatan-India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, harus ditinggal sepi oleh ...

Read More »

Mencegah Legislator Mangkir Rapat

Beberapa waktu yang lalu, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) merilis daftar legislator yang sering tidak mengikuti rapat paripurna. Berbagai tanggapan yang pada umumnya negatif bermunculan di media. Di tengah terpuruknya citra lembaga legislatif tersebut, rilis nama legislator pembolos menambah daftar panjang citra negatif tersebut. Sebagai sebuah lembaga legislatif, DPR RI memiliki mekanisme kerja yang sangat ...

Read More »

Menunggu Wakil Rakyat Yang Berkualitas

Penyelenggaraan pemilihan umum telah memasuki tahap pendaftaran calon anggota legislatif sementara (DCS) untuk Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka jadwal penyerahan berkas DCS pada tanggal 9–22 April 2013. Setelah itu, berkas pendaftaran akan diverifikasi secara administratif dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat. Tahapan ini salah satu bagian yang penting bagi partai politik untuk mendaftarkan calon anggota legislatifnya guna mendulang suara ...

Read More »