[nggalbum id=1 template=extend]Perilaku wakil rakyat yang terhormat kembali mendapat sorotan publik. Kali ini ulah sekelompok wakil rakyat tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada sidang paripurna DPR. Paripurna yang sedianya membahas dan mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang, seperti dua Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Indonesia dan Korea Selatan-India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, harus ditinggal sepi oleh ...

Beberapa waktu yang lalu, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) merilis daftar legislator yang sering tidak mengikuti rapat paripurna. Berbagai tanggapan yang pada umumnya negatif bermunculan di media. Di tengah terpuruknya citra lembaga legislatif tersebut, rilis nama legislator pembolos menambah daftar panjang citra negatif tersebut. Sebagai sebuah lembaga legislatif, DPR RI memiliki mekanisme kerja yang sangat ...

Penyelenggaraan pemilihan umum telah memasuki tahap pendaftaran calon anggota legislatif sementara (DCS) untuk Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka jadwal penyerahan berkas DCS pada tanggal 9–22 April 2013. Setelah itu, berkas pendaftaran akan diverifikasi secara administratif dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat. Tahapan ini salah satu bagian yang penting bagi partai politik untuk mendaftarkan calon anggota legislatifnya guna mendulang suara ...

The Indonesian Institute telah menyelesaikan penelitian kebijakan tentang “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” pada bulan April 2012. Penelitian kebijakan yang dilakukan TII selama 4 bulan sejak bulan Desember 2011 dan didukung oleh Program Representasi, Chemonics  International – USAID ini menghasilkan dua output, yaitu laporan penelitian kebijakan dan rekomendasi ...

The Indonesian Institute telah menyelesaikan penelitian kebijakan tentang “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” pada bulan April 2012. Penelitian kebijakan yang dilakukan TII selama 4 bulan sejak bulan Desember 2011 dan didukung oleh Program Representasi, Chemonics  International – USAID ini menghasilkan dua output, yaitu laporan penelitian kebijakan dan rekomendasi ...

Masyarakat Indonesia merasakan keprihatinan mendalam terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menderita penganiayaan bahkan tewas mengenaskan di luar negeri. Pada November 2010, setidaknya dua penganiayaan luar biasa terjadi pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia. Yang pertama, Sumiati Salan Mustapa (23 tahun), asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Madinah, Arab Saudi, mengalami luka ...

Tulisan yang dibuat pada tahun 2005 ini menganalisa tentang kebijakan seputar reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya berkaitan dengan upaya dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pendukung kerja kedewanan. Empat fasilitas pendukung kerja DPR akan menjadi fokus bahasan utama dalam tulisan ini adalah Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan (Asses I); Biro Persidangan; Unit Pengkajian dan Analisis; dan Unit Perpustakaan. Dua ...

Demokrasi dalam segala bidang dan struktur, baik ketatanegaraan, kultur, ekonomi, hukum maupun politik harus dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sehat dengan segala solusi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Contoh yang paling nyata terjadi di masa pemerintahan SBY-Kalla adalah pada saat dikeluarkannya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di era demokrasi saat ini yang menimbulkan berbagai gelombang demonstrasi sebagai bentuk pengungkapan kebebasan berpendapat ...