Harapan untuk memunculkan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara paripurna kepada masyarakat tampaknya sulit untuk terwujud. Beberapa pasal kontoversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ditolak oleh publik pada tahun 2019 ternyata tidak dihapus maupun diubah oleh pembentuk undang-undang. Padahal, terdapat potensi tergerusnya nilai demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital ketika pasal-pasal ...

Resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Resminya RUU IKN menjadi UU IKN menjadi sebuah genderang untuk ...

Update Indonesia edisi  bulan Oktober 2021 mengangkat laporan utama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus Azis juga ikut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini juga memberikan peringatan bahwa negeri ini sedang berada ...

The February 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the proposed dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). KASN as a non-structural institution (LNS) is tasked with overseeing the implementations of the merit system in ASN policy and management. The enforcement of the merit system through KASN has received a lot of ...

Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli ...

Update Indonesia edisi Januari 2021 mengangkat laporan utama mengenai kondisi ekonomi Indonesia khususnya dari sisi permintaan dan memberikan peta jalan alternatif apa yang dapat diambil untuk keluar dari krisis. Pemulihan ekonomi akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, di sinilah peran pemerintah harus masuk ke pasar dengan justifikasi adanya kegagalan pasar yang harus segera diatasi. Di bidang hukum, ...

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Pendaftaran calon anggota legislatif, baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD di seluruh Indonesia mulai dibuka pada 4 Juli 2018 hingga 17 Juli 2018 pukul 00.00 WIB. Namun, hingga hari ke-10 pendaftaran calon anggota DPR, belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan pihaknya ...

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna itu, dinilai bisa membuat DPR menjadi lembaga superpower yang antikritik. Peneliti dari The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berpendapat tidak ada urgensi dalam pengesahan revisi UU MD3. Jika nanti ada judicial review terhadap UU MD3, maka ...