Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: dpr

The Indonesian Update — Volume XV, No.2 – February 2021 (English Version)

The February 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the proposed dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). KASN as a non-structural institution (LNS) is tasked with overseeing the implementations of the merit system in ASN policy and management. The enforcement of the merit system through KASN has received a lot of ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.2 – Februari 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.1 – Januari 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Januari 2021 mengangkat laporan utama mengenai kondisi ekonomi Indonesia khususnya dari sisi permintaan dan memberikan peta jalan alternatif apa yang dapat diambil untuk keluar dari krisis. Pemulihan ekonomi akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, di sinilah peran pemerintah harus masuk ke pasar dengan justifikasi adanya kegagalan pasar yang harus segera diatasi. Di bidang hukum, ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIII, No.10 – October 2019 (English Version)

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

Read More »

Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Read More »

Faktor Lambatnya Pendaftaran Caleg

Pendaftaran calon anggota legislatif, baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD di seluruh Indonesia mulai dibuka pada 4 Juli 2018 hingga 17 Juli 2018 pukul 00.00 WIB. Namun, hingga hari ke-10 pendaftaran calon anggota DPR, belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan pihaknya ...

Read More »

DPR Jadi Antikritik, Pemilih Diminta Bijak Pilih Anggota Dewan di 2019

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna itu, dinilai bisa membuat DPR menjadi lembaga superpower yang antikritik. Peneliti dari The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berpendapat tidak ada urgensi dalam pengesahan revisi UU MD3. Jika nanti ada judicial review terhadap UU MD3, maka ...

Read More »

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sepanjang tahun 2017 hingga tulisan ini dibuat, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) masih belum tuntas. Hingga hari ini kasus ini masih menyisakan berbagai polemik karena di samping nilai kerugiannya yang besar, kasus ini melibatkan banyak sekali nama pejabat pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu kasus ini juga telah menciptakan isu berupa drama ...

Read More »

Dinamika Politik Partai Golkar Setelah Penahanan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Penahanan Setnov dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Setelah ditahannya Setnov oleh KPK, muncul dorongan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar guna melengserkan Setnov dari kursinya. Desakan adanya Munaslub ini direspon oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menyelenggarakan ...

Read More »

Kasus Meme Setya Novanto dan Ancaman Kebebasan Berekspresi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Berselang waktu kemudian, polisi menangkap salah satu pemilik akun yaitu Dyann Kemala Arrizqi. Dyann melalui akun media sosialnya mengunggah meme tentang Setya Novanto. Selain Dyann, polisi masih memburu para penyebar meme lainnya. Jumlah akun yang dilaporkan Setnov ...

Read More »