Babak baru perjalanan demokrasi Indonesia telah dimulai dengan dilantiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029. Aspek penting yang menjadi fokus adalah partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. The Indonesian Forum seri ke-113 berjudul “Harapan untuk Peningkatan Partisipasi Publik di Parlemen yang Baru” akan membahas secara mendalam pada Selasa, 29 Oktober 2024, 14.00 – 16.00 WIB, di ...
Read More »Tag Archives: dpr
The Indonesian Update — Volume XVIII , No.10 – October 2024 (English Version)
The October 2024 edition of the Indonesian Update features a major report on women’s representation in Indonesian politics, which still faces challenges even though the 30% quota has been formally implemented. Many political parties only fulfill this requirement symbolically without substantial support, such as cadreship and coaching. A strategy is needed to increase women’s participation in politics, including incentives for ...
Read More »Penyimpangan Pengaturan Hukum Elektronik dalam RKUHP
Harapan untuk memunculkan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara paripurna kepada masyarakat tampaknya sulit untuk terwujud. Beberapa pasal kontoversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ditolak oleh publik pada tahun 2019 ternyata tidak dihapus maupun diubah oleh pembentuk undang-undang. Padahal, terdapat potensi tergerusnya nilai demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital ketika pasal-pasal ...
Read More »Sumber Pembiayaan Pindah Ibu Kota Negara
Resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Resminya RUU IKN menjadi UU IKN menjadi sebuah genderang untuk ...
Read More »Update Indonesia — Volume XV, No.10 – Oktober 2021 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi bulan Oktober 2021 mengangkat laporan utama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus Azis juga ikut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini juga memberikan peringatan bahwa negeri ini sedang berada ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XV, No.2 – February 2021 (English Version)
The February 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the proposed dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). KASN as a non-structural institution (LNS) is tasked with overseeing the implementations of the merit system in ASN policy and management. The enforcement of the merit system through KASN has received a lot of ...
Read More »Update Indonesia — Volume XV, No.2 – Februari 2021 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli ...
Read More »Update Indonesia — Volume XV, No.1 – Januari 2021 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi Januari 2021 mengangkat laporan utama mengenai kondisi ekonomi Indonesia khususnya dari sisi permintaan dan memberikan peta jalan alternatif apa yang dapat diambil untuk keluar dari krisis. Pemulihan ekonomi akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, di sinilah peran pemerintah harus masuk ke pasar dengan justifikasi adanya kegagalan pasar yang harus segera diatasi. Di bidang hukum, ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XIII, No.10 – October 2019 (English Version)
The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...
Read More »Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK
Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...
Read More »