Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: dpr

The Indonesian Update — Volume XIII, No.10 – October 2019 (English Version)

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

Read More »

Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Read More »

Faktor Lambatnya Pendaftaran Caleg

Pendaftaran calon anggota legislatif, baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD di seluruh Indonesia mulai dibuka pada 4 Juli 2018 hingga 17 Juli 2018 pukul 00.00 WIB. Namun, hingga hari ke-10 pendaftaran calon anggota DPR, belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan pihaknya ...

Read More »

DPR Jadi Antikritik, Pemilih Diminta Bijak Pilih Anggota Dewan di 2019

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna itu, dinilai bisa membuat DPR menjadi lembaga superpower yang antikritik. Peneliti dari The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berpendapat tidak ada urgensi dalam pengesahan revisi UU MD3. Jika nanti ada judicial review terhadap UU MD3, maka ...

Read More »

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sepanjang tahun 2017 hingga tulisan ini dibuat, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) masih belum tuntas. Hingga hari ini kasus ini masih menyisakan berbagai polemik karena di samping nilai kerugiannya yang besar, kasus ini melibatkan banyak sekali nama pejabat pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu kasus ini juga telah menciptakan isu berupa drama ...

Read More »

Dinamika Politik Partai Golkar Setelah Penahanan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Penahanan Setnov dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Setelah ditahannya Setnov oleh KPK, muncul dorongan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar guna melengserkan Setnov dari kursinya. Desakan adanya Munaslub ini direspon oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menyelenggarakan ...

Read More »

Kasus Meme Setya Novanto dan Ancaman Kebebasan Berekspresi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Berselang waktu kemudian, polisi menangkap salah satu pemilik akun yaitu Dyann Kemala Arrizqi. Dyann melalui akun media sosialnya mengunggah meme tentang Setya Novanto. Selain Dyann, polisi masih memburu para penyebar meme lainnya. Jumlah akun yang dilaporkan Setnov ...

Read More »

Keluar dari Pansus Angket KPK, Citra Gerindra Diprediksi Naik

JAKARTA – Pengamat politik dari lembaga kajian The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan citra Partai Gerindra bisa saja menguat pasca-menarik diri dari Pansus Angket KPK. “Jelas hal ini akan berdampak pada penguatan citra Gerindra sebagai parpol yang menolak pelemahan KPK,” ujar Afrianto dihubungi di Jakarta, Rabu (26/7/2017) Arfianto mengatakan, penerimaan publik terhadap keberadaan Pansus Angket KPK tidak baik. Gerindra dapat ...

Read More »

Momentum Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Senin, 22 Februari 2016, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya menetapkan FS salah satu anggota DPR RI menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)-nya. Padahal T, PRT yang menjadi korban sudah melaporkan tindak penganiayaan tersebut sejak September 2015 lalu. Namun memang sesuai Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), mengatur pemeriksaan setiap anggota MPR, ...

Read More »

Update Indonesia Volume X, No. 1 – Desember 2015

Menjelang akhir tahun 2015, publik dikejutkan dengan pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perihal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses renegosiasi kontrak PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto. Meski Setya Novanto pada akhirnya telah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI pada 16 Desember 2015, ...

Read More »