Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi ...

Jakarta, 27 Mei 2019-Dalam rangka memperingati momentum reformasi sekaligus 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi luas, The Indonesian Institute (TII) mengadakan kajian kebijakan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di era otonomi daerah. Hal ini berangkat dari kondisi yang dialami oleh Indonesia saat ini, yang sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Dalam ...

Jakarta, 27 Mei 2019-Memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, The Indonesian Institute mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam.Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan suatu program bernama Jaminan Kesehatan ...

Tahun 2019 bukan hanya tahun politik yang ramai dengan pemilu serentak pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif, namun juga penanda 21 tahun era Reformasi sekaligus 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu isu penting yang masih berpolemik adalah terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.  Keberadaan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan ...

Skema urun biaya harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan  Posisi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagai makan buah simalakama; maju kena, mundur kena. Di tengah defisit menahun yang tak kunjung beres, BPJS Kesehatan juga dituntut untuk bisa mengawal pelayanan kesehatan tetap prima bagi masyarakat. Imbasnya mudah ditebak. Pemerintah menghindari kenaikan iuran. Akibatnya kebijakan tambal sulam BPJS Kesehatan demi menekan ...

Sistem pengelolaan BPJS Kesehatan yang kurang matang menimbulkan gejolak dan merugikan peserta Pemerintah mengeluarkan strategi baru untuk menutupi kebocoran anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jurus yang diambil pemerintah untuk menambal kebocoran anggaran adalah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya. Permenkes ini lahir untuk menekan layanan yang banyak ...

Mencermati perihal sengkarut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) selama ini, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masing masing mengaku berkomitmen untuk membenahi BPJS Kesehatan. Perwakilan TKN Jokowi-Maaruf Amin, Hasbullah Thabrany misalnya mengaku jika program BPJS Kesehatan kedepan harus terus dijalankan. Karena menurutnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesahatan. “BPJS ...

Dua pasangan calon presiden-calon wakil memiliki komitmen yang sama terhadap keberlangsungan Badan Pusat Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Hasbullah Thabrany mengungkapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai Undang-Undang yang berlaku. “BPJS harus terus dijalankan. Hal ini didasarkan pada UU yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Hasbullah dalam diskusi “Masa Depan ...

Kedua pasangan Capres-Cawapres memiliki komitmen yang sama terhadap keberlangsungan BPJS Kesehatan. Hal ini terungkap pada diskusi bertajuk “Masa Depan BPJS: Menilik Visi Misi Kandidat di Pilpres 2019”, yang diselenggarakan The Indonesian Institute, di Jakarta. Tim Kampanye Nasional (TKN)  Jokowi-Ma’ruf Amin, dalam hal ini diwakili oleh Prof. dr. Hasnullah Thabrany menyatakan, bahwa BPJS harus terus dijalankan. Hal ini didasarkan pada UU yang ...

Hari, tanggal     :  Kamis, 24 Januari 2019 Waktu                 :  14.00 s/d 16.00 WIB Tempat               :  Kantor The Indonesian Institute, Jl. HOS Cokroaminoto no.92, Menteng, Jakarta Pusat Fokus Diskusi   : Masa Depan BPJS: Menilik Visi Misi Kandidat di Pilpres 2019   Indonesia ditargetkan harus mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019. BPJS Kesehatan selaku badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan tetap ...