Masyarakat media sosial beberapa bulan terakhir ini di gegerkan dengan pernyataan dan sikap pribadi seorang influencer atas opininya tentang konsep kehidupan berkeluarga. Influencer tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai outlook-nya yang terlihat muda karena belum punya anak namun juga menjelaskan bahwa ketiadaan anak dalam rumah tangga menjadikannya dapat memiliki jam tidur yang lebih lama dan perawatan diri yang lebih baik dari ...

Pers memilki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara. Di negara demokrasi, pers menjadi tolak ukur kebebasan bersuara demi kemajuan negara. Hal ini karena pers berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjamin kebebasan pers sebagai salah satu elemen penting demokrasi adalah sebuah keniscayaan, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan pers sudah diatur ...

Pekan pertama di bulan Februari merupakan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama atau lebih populer dengan World Interfaith Harmony Week (WIHW). Peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) A/65/PV.34 yang diusulkan pada Sidang Umum PBB pada 23 September 2010 oleh H.M. Raja Abdullah II dari Yordania. Tujuan dari peringatan ini yaitu untuk mendorong ...

Indeks korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022 Indonesia telah dirilis oleh Transparency International (TI). Dengan menggunakan scoring 0-100, Indonesia mendapatkan skor 34. Skor tersebut 4 poin lebih kecil dibandingkan CPI tahun 2021 (detik.com, 1/2/2023). Perolehan skor indeks persepsi korupsi tersebut harus menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan karena akan berdampak pada iklim investasi yang ada di Indonesia. Meskipun hal ...

Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, Gibran Rakabuming, anak pertama dari ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 (antaranews.com, 10/1/2023). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan ...

Awal tahun 2023 ini, dinamika politik nasional diwarnai dengan perdebatan terkait kembali digunakannya sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif (Pileg). Hal ini dimulai dengan adanya gugatan uji materi terhadap sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Uji materi ini diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono ...

Pada 15 Desember 2022 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi undang-undang. Pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 (dpr.go.id, 15/12/22). Hasil keputusan tersebut tentunya memperkuat urgensi kemapanan sektor finansial bagi suatu negara dan menjadi optimisme peningkatan ...

Sejak 14 Desember 2022 kemarin, terdapat 17 partai politik yang telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi peserta pemilu tahun 2024 (cnnindonesia.com, 14/12/2022). Jumlah ini pun bisa bertambah mengingat Partai Ummat tengah melakukan verifikasi ulang di sejumlah daerah (Tempo.co, 27/12/2022). Jika nantinya Partai Ummat dinyatakan lolos oleh KPU RI, maka akan terdapat 18 partai ...

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 (kemenkumham.go.id, 6/12/2022). Kita perlu untuk kembali mengingat bahwa gagasan pembaruan hukum pidana nasional telah dimulai sejak digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada ...