Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, Gibran Rakabuming, anak pertama dari ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 (antaranews.com, 10/1/2023). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan ...

Awal tahun 2023 ini, dinamika politik nasional diwarnai dengan perdebatan terkait kembali digunakannya sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif (Pileg). Hal ini dimulai dengan adanya gugatan uji materi terhadap sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Uji materi ini diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono ...

Pada 15 Desember 2022 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi undang-undang. Pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 (dpr.go.id, 15/12/22). Hasil keputusan tersebut tentunya memperkuat urgensi kemapanan sektor finansial bagi suatu negara dan menjadi optimisme peningkatan ...

Sejak 14 Desember 2022 kemarin, terdapat 17 partai politik yang telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi peserta pemilu tahun 2024 (cnnindonesia.com, 14/12/2022). Jumlah ini pun bisa bertambah mengingat Partai Ummat tengah melakukan verifikasi ulang di sejumlah daerah (Tempo.co, 27/12/2022). Jika nantinya Partai Ummat dinyatakan lolos oleh KPU RI, maka akan terdapat 18 partai ...

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, pada hari Selasa, 6 Desember 2022 (kemenkumham.go.id, 6/12/2022). Kita perlu untuk kembali mengingat bahwa gagasan pembaruan hukum pidana nasional telah dimulai sejak digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada ...

Pada hari Rabu, 14 Desember 2022, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. Pada saat yang sama, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah, juga menyerahkan DP4 ...

Setelah sukses menjadi Presidensi Group of Twenty (G20), Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023. Hal tersebut diputuskan pada Upacara Penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 di Hotel Sokha Phnom Penh pada hari Minggu (13/11) (setneg.go.id, 13/11/2022). Berbeda dengan G20, kepemimpinan ASEAN merupakan pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ...

Setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan tiga provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua, pada tanggal 17 November 2022, DPR RI kembali mengesahkan pembentukan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu, tulisan ini mencoba untuk melihat kekuatan partai politik di provinsi baru tersebut berdasarkan hasil pemilu tahun 2019. ...

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...