Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu nadi ekonomi suatu negara. Ketika terjadi guncangan saat pandemi, perputarannya terganggu dan memiliki efek multipel bagi bidang lain. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menopang keberlangsungan hidup UMKM dan juga dampak turunannya, seperti ketenagakerjaan dan iklim perbankan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri ...

Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu tersebut, siswa dan guru telah melakukan berbagai penyesuaian metode pembelajaran seperti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dan pembelajaran campuran (blended learning). Di tahun pertama dan tahun kedua pandemi, berbagai studi menunjukkan berbagai tantangan dalam berbagai proses ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Kajian kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik ...

Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi yang pemenuhannya wajib dilaksanakan negara. Namun ternyata, pergeseran model berekspresi ke ruang digital belum diakomodasi sebagai suatu bentuk penyampaian pendapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Policy Assessment tahun 2021, Peneliti Bidang Politik TII Rifqi Rachman mengkaji persoalan itu. Dapat dikatakan bahwa kajian kebijakan ini bertujuan agar pengaturan kemerdekaan ...

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Konsekuensi dari keputusan tersebut, maka tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. Padahal ...

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) digunakan oleh beberapa pasangan calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan kontestasi menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satunya melalui penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan electoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana dengan menggunakan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Dalam kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian ...

Bantuan Sosial Tunai COVID-19 merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di masa krisis. Namun, beberapa data sekunder menunjukkan bahwa BST belum tepat sasaran. Selain itu ada pula studi yang menunjukkan bahwa BST belum dimanfaatkan secara tepat. Maka dari itu, penting untuk dilakukan evaluasi mengenai efektivitas implementasi BST, baik itu dari aspek ketepatan ...

Upaya pemerintah dalam menegakkan sistem merit di Indonesia masih diwarnai banyak tantangan. Salah satu potret kinerja yang menjadi catatan merah adalah adanya perilaku korup yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara. Sebagai garda terdepan pelayanan publik perilaku tersebut harus dikikis. Kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), yang berjudul “Upaya Penegakan Sistem Merit Pada ...

Studi kebijakan publik ini menganalisis tentang dampak penurunan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya terkait kedatangan wistawan mancanegara (wisman). Analisis ini menggunakan data bulanan dari tahun 2004 – 2020. Dengan menggunakan analisis structural vector autoregresive (SVAR), studi ini menemukan bahwa respons cadangan devisa dan nilai tukar akibat guncangan kedatangan wisman sama-sama memperlihatkan pergerakkan yang semakin mendekati dari titik ...