Bantuan sosial tunai bersyarat (conditional cash transfer) Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai mampu membantu rumah tangga berpendapatan rendah untuk berhadapan dengan dampak sosio-ekonomi COVID-19. Adanya berbagai penyesuaian dalam pemberian PKH, baik dalam perluasan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai 10 juta KPM, penambahan alokasi anggaran sebesar 25 persen untuk setiap indeks komponen, serta frekuensi pencairan menjadi setiap bulan selama 12 ...

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah banyak berkontribusi dalam upaya memerangi COVID-19. Namun, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (2020), terdapat responden yang kurang puas dan tidak puas sama sekali terkait kinerja Gugus COVID-19. Hal itu mendorong pentingnya evaluasi kinerja untuk menganalisis ketidakpuasan masyarakat atau permasalahan yang ada secara komprehensif. Dalam kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for ...

Salah satu topik yang diangkat dalam Policy Assessment (Polas) tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah tentang dampak ekonomi terhadap sektor pariwisata dan respons kebijakan. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pasca merebaknya pandemi COVID-19. Tidak hanya dalam tataran pariwisata global, namun pariwisata Indonesia pun turut menelan pil pahit akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab ...

Berikut studi awal The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Lewat studi yang dilakukan pada bulan April 2020 ini, TII berusaha untuk memberikan analisis mengenai peluang dan tantangan RUU Cipta Kerja. Studi kualitatif ini menggarisbawahi bahwa RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, khususnya terkait upaya mendorong kemudahan berusaha, ...

Tahun 2019 bukan hanya tahun politik yang ramai dengan pemilu serentak pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif, namun juga penanda 21 tahun era Reformasi sekaligus 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu isu penting yang masih berpolemik adalah terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.  Keberadaan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan ...

Tahun 2018 adalah tahun yang dinamis dan riuh untuk Indonesia, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode ketiga. Tahun 2018 juga menjadi tahun yang hangat mengingat tahun ini menjadi semacam pijakan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pilkada serentak sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dinamika Pilkada serentak ...

The Indonesian Institute telah menyelesaikan penelitian kebijakan tentang “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” pada bulan April 2012. Penelitian kebijakan yang dilakukan TII selama 4 bulan sejak bulan Desember 2011 dan didukung oleh Program Representasi, Chemonics  International – USAID ini menghasilkan dua output, yaitu laporan penelitian kebijakan dan rekomendasi ...

Tulisan yang dibuat pada tahun 2005 ini menganalisa tentang kebijakan seputar reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya berkaitan dengan upaya dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pendukung kerja kedewanan. Empat fasilitas pendukung kerja DPR akan menjadi fokus bahasan utama dalam tulisan ini adalah Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan (Asses I); Biro Persidangan; Unit Pengkajian dan Analisis; dan Unit Perpustakaan. Dua ...

Pada awal bekerja, pemerintahan SBY – Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam meperbaiki kondisi bangsa dan negara  

Pada dasarnya, pembangunan suatu negara jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam setiap proses pembangunan mempunyai beragam pendekatan. Peningkatan kesejahteraan ini tentunya tidak hanya pada satu aspek pembangunan, tetapi juga merata di segala sendi, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keamanan. Namun demikian, capaian pembangunan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali -laki-laki dan ...