Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat menurut Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu roh dan pilar tegaknya sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya dalam sistem demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kebebasan, apapun alasan pengkebiriannya, maka tak akan ada demokrasi (www.jimly.com). Oleh sebabnya kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak ...

Kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan minimnya infrastruktur merupakan sedikit potret dari realitas pembangunan yang terjadi di kawasan perbatasan. Kondisi yang memaksa penduduk menjadi terisolir sudah berjalan dalam jangka waktu yang tidak sebentar di daerah tersebut. Tidak heran jika acapkali dijumpai sumber daya yang tersedia di wilayah perbatasan tidak dapat digunakan secara optimal. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan ...

The main report in the October 2015 edition of the Indonesian Update is  “A Look at the Position of the People, the Corporations, and the State in Agrarian Conflicts”. On economic affairs, it discusses  “The Hope for Economic Advancement in the Tourism Sector.” On political affairs, it discusses “Testing the Commitment to Eradicating Corruption in Indonesia”.  On social affairs, it ...

Permasalahan sampah di DKI Jakarta, menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Sampah banyak menumpuk di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Hal ini dikarenakan terjadinya larangan truk sampah dari DKI Jakarta menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Larangan beroperasinya truk sampah memunculkan perseteruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi terkait Tempat ...

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merilis data luas lahan terbakar periode Juli hingga Oktober 2015 yaitu seluas lebih dari 2 juta hektar, dengan perbandingan lahan gambut sekitar 30 persen dan non gambut sisanya. Dari data tersebut 832.99 hektar terjadi di Sumatera, 806.817 di Kalimantan dan 353.191 di daerah Papua. Luas daerah yang sangat luas yang tentunya menimbulkan dampak yang ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2015 kali ini mengangkat judul “Melihat Lagi Posisi Rakyat, Perusahaan, dan Negara dalam Konflik Agraria”. Bidang ekonomi membahas “Asa Kemajuan Ekonomi dalam Sektor Pariwisata”. Bidang politik membahas “Menguji Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Apa Hasil Proyek Revitalisasi Museum 2010-2014?”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para ...

Secara konstitusional, memang benar bahwa bela negara termasuk salah satu pilar kita dalam bernegara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan ...

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri akibat terpaan ketidakpastian situasi global, terhitung mulai tanggal 9 September 2015 pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang dijuluki dengan paket September 1. Tidak hanya berhenti di paket pertama saja, pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan kembali paket kebijakan tahap 2 dan juga 3. Berdasarkan fokus kebijakan yang diambil, utamanya pada paket pertama dan kedua, terlihat ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digoyang. Upaya pelemahan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi kembali dilakukan. Kali ini, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menggulirkan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam daftar program legislasi nasional 2016.   Revisi UU KPK diusulkan oleh 45 anggota DPR dari 6 fraksi dalam rapat Badan Legislasi ...

The main report in the September 2015 edition of the Indonesian Update is  “Awaiting Bureaucratic Reforms in the Jokowi-JK era”. On economic affairs, it discusses “Reforming Sea Ports”. On legal affairs, it discusses “The House of Representatives and the agenda of working visits.  On social affairs, it talks about  “From the MDGs to the SDGs”. The regular publication of the ...