Pada bulan Mei 1998, tepat 19 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa yang memilukan bagi perjalanan bangsa ini yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota. Kerusuhan tersebut dipicu oleh tertembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 ...

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. ...

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Menyambut Hari Kartini tahun ini, film Kartini yang diangkat dari sepenggal kisah hidup dan perjuangan Kartini diputar di bioskop. Dari sudut pandang feminis, banyak hal yang bisa dilihat. Poligami, posisi perempuan di dalam adat, perempuan dan agama terutama islam, pendidikan dan sebagainya. Namun yang ingin penulis elaborasi dalam tulisan ini khusus terkait aspek literasi Kartini. Hal ini juga didasari bahwa ...

Berita bencana alam belakangan ramai di media. Indonesia mengalami banyak jenis bencana, seperti banjir, kekeringan, angin topan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, dan sebagainya. Kerugian yang disebabkan oleh bencana bukan hanya materi tapi non materi hingga kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana alam  yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya sejak 2008 hingga 2016. Diprediksi kemudian ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI pada, Selasa (4/4/2017) dini hari WIB. Terpilihnya Oso merupakan “akhir cerita” dari kegaduhan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir di tubuh lembaga tinggi negara ini. Kegaduhan yang terjadi di tubuh DPD RI ...

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...