Salah satu tradisi yang dijalankan oleh sebagian besar Umat Muslim Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah mudik ke kampung halaman. Persiapan untuk mudik bukan hanya dilakukan pada hari mudik itu sendiri, tapi jauh sebelum itu. Persiapan dari jauh-jauh hari misalnya untuk membeli tiket kereta, pesawat atau bis. Tiket kereta Lebaran misalnya sudah dijual dua bulan atau 60 hari sebelum ...

Di tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.Pada pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tantangan berbangsa dan bernegara hari ini. Tantangan tersebut adalah menguatnya sikap intoleran dari ...

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...

Mulai tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, ...

Kita sudah memasuki bulan Ramadhan atau sering juga disebut bulan puasa. Bulan di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh setiap tahunnya. Fenomena yang sama juga setiap tahunnya adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tak dipungkiri, ada kebiasaan di masyarakat kita untuk menyajikan makanan yang berbeda dan cenderung berlebihan untuk dikonsumsi selama bulan puasa. Hal inilah kemudian yang ...

The Constitutional Court (MK), through MK Decision Number 137/PUU-XIII/2015, annulled the rules on the authority of the Minister of Home Affairs (Mendagri) to cancel local government regulations (Perdas). The judicial review of Law No. 23/2014 on the authority of the Mendagri to revoke Perda was submitted by the Association of District Governments of Indonesia (Apkasi) and friends in 2015. The ...

Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi Massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 di mana dalam surat Keputusan tersebut ia disebut sebagai perkumpulan yang berstatus badan ...

Pada bulan Mei 1998, tepat 19 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa yang memilukan bagi perjalanan bangsa ini yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota. Kerusuhan tersebut dipicu oleh tertembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 ...

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. ...