Publikasi

Saracen: Sisi Gelap Media Sosial

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media sosial sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah informasi bohong bisa dibuat oleh siapa saja. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika informasi bohong tersebut mengandung konten berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih lagi jika konten berbahaya tersebut diproduksi dengan tujuan “bisnis” ...

Read More »

Langkah Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Rohingya

Pada 25 Agustus lalu, terjadi aksi kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar. Aksi kekerasan ini muncul karena adanya konflik antara ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) dengan militer Myanmar. Akibatnya ribuan warga Rohingya harus meninggalkan rumah mereka. Kantor berita Inggris BBC melaporkan hingga saat ini sudah lebih dari 123.000 warga Rohingya telah meninggalkan lokasi kekerasan di Rakhine, Myanmar, sejak 25 ...

Read More »

Menyoal (Lagi) Keterwakilan Perempuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( UU Pemilu), ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari aturan presidential threshold, aturan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu hingga tentang kuota perempuan pada kepengurusan parpol. Pihak yang saat ini mengajukan gugatan terkait aturan kewajiban keterwakilan 30 persen perempuan di kepengurusan pusat parpol adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut PSI, dengan ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 6 – Juli Agustus 2017

30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks. Dalam konteks Indonesia,  Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 yang dikeluarkan oleh Kedutaan ...

Read More »

Perlukah Pengawasan terhadap KPK?

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17). Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji ...

Read More »

Kapan Kita Merdeka dari Korupsi?

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tujuh puluh dua tahun yang lalu, menandai perubahan bangsa ini. Bangsa yang sebelumnya terjajah selama berabad-abad, menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan tujuh puluh dua tahun silam, bukanlah suatu tujuan akhir. Kemerdekaan mengamanatkan sebuah tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun, untuk  mewujudkan hal tersebut, bangsa ini masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Masalah terbesar ...

Read More »

Menyikapi Perdagangan terhadap Perempuan

Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks. Setiap negara di dunia terkena dampak perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, ...

Read More »

Perppu Ormas: Antara Ancaman dan Solusi

Senin, 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Perppu ini diterbitkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa UU No. 17/2013 tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...

Read More »

Melihat Presidential Threshold Pemilu 2019

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017). Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10. Sebelum pengesahan, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu dalam ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.5 – May, June 2017 (English Version)

In the year 2017, for the first time, Pancasila birthday is commemorated differently from previous years. The birthday of Pancasila was designated as a national day according to Presidential Decree Number 24/2016 on Pancasila Birthday. In a speech to celebrate the birthday of Pancasila on June 1, President Joko Widodo (Jokowi) highlighted the challenge faced by the nation and the ...

Read More »