Pada tanggal 6 – 17 November lalu di kota Bonn, Jerman, dilangsungkan Pertemuan Para Pihak atau Conference of Parties (COP) ke-23 Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC. Banyak agenda penting yang dibahas dengan agenda utama pembahasan secara rinci tentang Modality, Procedure, and Guidelines (MPGs) untuk melaksanakan Paris Agreement.

Seperti diketahui bahwa  Paris Agreement dicapai pada COP 21 di Paris, 13 Desember 2015 setelah melalui perjalanan negosiasi panjang dan alot sebelumnya. Kesepakatan Paris adalah kesepakatan internasional berbasis hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paska 2020. Dimana memastikan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celcius adalah inti dari Kesepakatan Paris ini.

Dari rangkaian agenda yang panjang pada COP 23, Penulis tertarik akan satu agenda yang cukup intensif dibahas kali ini adalah kaitan antara kesehatan dan perubahan iklim. Hal ini patut diapresiasi karena memang benar bahwa aspek kesehatan sering terlupakan dalam bahasan perubahan iklim. Padahal kondisi perubahan planet Bumi akan memengaruhi tingkat kesehatan manusia yang menghuninnya.

Inisiatif untuk melindungi penduduk di negara-negara yang paling terdampak pun diluncurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNFCCC. Bicara negara paling terdampak, negara-negara kepulauan seperti negara-negara di Pasifik dan juga Indonesia yang sangat rentan menghadapi ancaman bencana yang timbul sebagai akibat dari perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, naiknya permukaan  air laut dan lain sebagainya.

Segala ancaman bencana itu juga disertai meningkatnya resiko berbagai penyakit menular, penyakit infeksi dan juga penyakit tidak menular yang khususnya diakibatkan oleh polusi. Polusi dari kebakaran hutan atau emisi gas buang kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan akan memicu munculnya penyakit-penyakit terkait pernafasan. Bahkan lebih jauh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanon Ghebreyesus mengatakan bahwa perubahan iklim juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan jiwa masyarakat (Kompas, 14/11).

Terlihat kemudian bahwa isu kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim tak bisa dipandang remeh. Perubahan iklim memiliki dampak kesehatan yang besar. Aspek kesehatan masyarakat yang terancam ini bisa menjadi konten komunikasi dan advokasi perubahan iklim yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah menaruh perhatian serius akan hal ini. Kementerian Kesehatan sudah memiliki berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Kebijakan dan program tersebut misalnya dengan adanya Permenkes No. 1018 Tahun 2011 tentang Strategi Adaptasi Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Kepmenkes No. 035 Tahun 2012 tentang Pedoman Identifikasi Faktor Resiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim.

Seperti program-program pemerintah lainnya, faktor sosialisasi menjadi catatan. Apalagi untuk sektor kesehatan yang nota bene sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di lain sisi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga diperlukan untuk menghadapi kemungkinan munculnya penyakit baru sebagai dampak perubahan iklim dan juga meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan tentang isu perubahan iklim itu sendiri berikut hubungannya dengan sektor kesehatan.

Pemerintah lah kemudian yang berperan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi dan Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA). Prinsip PDIA merupakan sebuah prinsip komprehensif karena fokus pada persoalan di lingkungan masyarakat yang spesifik, menggali solusi dari masyarakat sendiri, mempromosikannya ke lingkungan lain yang memiliki permasalahan relatif sama (OECD, 2015).

PDIA merupakan model pendekatan yang relatif baru namun penting jika pemerintah benar ingin mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan di sekitar mereka dan dalam hal ini, permasalahan kesehatan sebagai dampak perubahan iklim. Lebih jauh juga bila pemerintah ingin melakukan proses-proses pembangunan secara berbeda (doing development differently)  dari mainstream pola pembangunan selama ini.

Penulis: Lola Amelia, Peneliti Kebijakan Sosial The Indonesian Institute, email: lola@theindonesianinstitute.com