Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Indonesia Report 2017

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir di penghujung tahun 2017 ini, dengan laporan tahunan tentang Indonesia, “INDONESIA 2017”. Dalam laporan tahunan kali ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2017.

Peneliti bidang politk menulis tentang Politik Digital dan Partai Politik di Indonesia. Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kini teknologi digital telah menjangkau ke seluruh wilayah tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujudnya adalah internet. Saat ini pengguna internet mencapai tingkat yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan internet menyajikan informasi-informasi yang sangat luas, serta memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan termasuk di dalamnya ruang interaksi terbuka bagi penggunanya. Interaksi dan konektivitas dari banyak individu pengguna internet sebagai media informasi dan komunikasi ini pada akhirnya memunculkan ruang interaksi baru bagi warganegara yaitu dikenal dengan media sosial. Seperti yang telah terjadi di bidang lain, kemajuan teknologi telah membawa persaingan partai politik ke medan perang baru. internet meningkatkan kompetisi partai. Partai-partai baru yang marjinal dan gerakan politik non-partai dapat memanfaatkan Internet untuk meningkatkan visibilitas mereka. Internet dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pemimpin politik dan kandidat. Jaringan internet memfasilitasi adanya interaksi antara kandidat dan pendukung mereka.

Kemudian, Polemik Kasus Korupsi KTP Elektronik diangkat oleh peneliti bidang hukum. Proyek pengadaan KTP Elektronik digulirkan kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011. Saat itu kementerian yang dipimpin oleh Gamawan Fauzi menganggarkan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk membiayai megaproyek ini. Namun dalam proses pelaksanaannya, diketahui sebesar Rp 2,3 triliun dari dana tersebut telah dikorupsi. Kronologi kasus Korupsi KTP Elektronik dapat ditelusuri mulai dari tahap pemenangan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam tender proyek KTP Elektronik pada Juni 2011. Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sandipala Arthaput, dan PT Quadra Solution. Kementerian Dalam Negeri dan Konsorsium pemenang tender selanjutnya menandantangani proyek KTP Elektronik pada 1 Juli 2011. Proyek ini akan menggunakan pagu anggaran tahun 2011–2012.

Sementara di bidang sosial, dibahas tentang Pendidikan Karakter Masyarakat Indonesia. Jamak diketahui bahwa pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2017, wacana di bidang pendidikan yang ramai diperbincangkan, diulas dan didiskusikan adalah terkait pendidikan karakter. Tentu saya wacana ini tidak tiba-tiba muncul tanpa adanya hal yang melatarbelakangi. Selain pelbagai persoalan intoleransi terhadap penganut kepercayaan tertentu, etnis tertentu atau suku tertentu ramai di media massa, survei-survei dan penelitian-penelitian ilmiah juga mengkonfirmasi bahwa sikap intoleransi memang ada dan cenderung berkembang di tengah masyarakat. kebijakan Program Penguatan Pendidikan Karakter disepakati oleh para pembuat kebijakan dan juga elemen masyarakat, baik orang tua murid maupun masyarakat secara umum. Dalam tataran implementasinya, sekolah diharapkan bukanlah satu-satunya aktor pelaksana. Semua pihak mesti terlibat dan berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing.

Melalui ketiga topik yang kami angkat dalam “INDONESIA 2017” kali ini, kami berupaya untuk berbagi tidak hanya potret mengenai isu-isu tersebut sepanjang tahun 2017 ini, namun juga analisa komprehensif dan rekomendasi dari TII terkait permasalahan yang kami garisbawahi dalam keempat tulisan tersebut.

Selain itu, lewat publikasi yang rutin seperti laporan tahunan tentang kebijakan publik di Indonesia, TII berharap dapat melanjutkan kontribusinya untuk mendorong proses kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia. Semoga ulasan dalam “INDONESIA 2017” dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, baik dalam maupun luar negeri.

 

Selamat membaca.
Tim Penulis Indonesia 2017

TII – Indonesia 2017

Download Indonesia 2017

Komentar