July 30 is annually celebrated as the Day against the Trafficking in Persons. The United Nations’ International Labor Organization (ILO) data showed that there were currently about 21 million people trafficked and subsequently employed into forced labor, including sex workers. In the context of Indonesia, the 2016 Annual Trade Report issued by the US Embassy and Consulate in Indonesia stated ...
Read More »Publikasi
Saracen: Sisi Gelap Media Sosial
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media sosial sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah informasi bohong bisa dibuat oleh siapa saja. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika informasi bohong tersebut mengandung konten berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih lagi jika konten berbahaya tersebut diproduksi dengan tujuan “bisnis” ...
Read More »Langkah Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Rohingya
Pada 25 Agustus lalu, terjadi aksi kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar. Aksi kekerasan ini muncul karena adanya konflik antara ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) dengan militer Myanmar. Akibatnya ribuan warga Rohingya harus meninggalkan rumah mereka. Kantor berita Inggris BBC melaporkan hingga saat ini sudah lebih dari 123.000 warga Rohingya telah meninggalkan lokasi kekerasan di Rakhine, Myanmar, sejak 25 ...
Read More »Menyoal (Lagi) Keterwakilan Perempuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( UU Pemilu), ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari aturan presidential threshold, aturan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu hingga tentang kuota perempuan pada kepengurusan parpol. Pihak yang saat ini mengajukan gugatan terkait aturan kewajiban keterwakilan 30 persen perempuan di kepengurusan pusat parpol adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut PSI, dengan ...
Read More »Update Indonesia — Volume X, No. 6 – Juli Agustus 2017
30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks. Dalam konteks Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 yang dikeluarkan oleh Kedutaan ...
Read More »Perlukah Pengawasan terhadap KPK?
Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Temuan sementara itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta (detikNews, 21/08/17). Menurut Misbakhun, hasil temuan Pansus telah dikaji ...
Read More »Kapan Kita Merdeka dari Korupsi?
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tujuh puluh dua tahun yang lalu, menandai perubahan bangsa ini. Bangsa yang sebelumnya terjajah selama berabad-abad, menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan tujuh puluh dua tahun silam, bukanlah suatu tujuan akhir. Kemerdekaan mengamanatkan sebuah tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, bangsa ini masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Masalah terbesar ...
Read More »Menyikapi Perdagangan terhadap Perempuan
Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks. Setiap negara di dunia terkena dampak perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, ...
Read More »Perppu Ormas: Antara Ancaman dan Solusi
Senin, 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Perppu ini diterbitkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa UU No. 17/2013 tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
Read More »Melihat Presidential Threshold Pemilu 2019
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017). Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10. Sebelum pengesahan, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu dalam ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research