Arus balik setelah libur lebaran sering juga diikuti dengan arus urbanisasi. Ini sudah menjadi momok bagi pelbagai kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan beberapa kota satelit di sekitar Jakarta. Khusus untuk Jakarta, berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) warga pendatang pasca lebaran 2017 ini mencapai 70.752 orang dengan mayoritas berasal dari Jawa ...
Read More »Publikasi
Mencari Calon Hakim Berkualitas dan Berintegritas
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Asman Abnur, telah memberikan persetujuan prinsip formasi calon hakim tahun 2017 sebanyak 1.678 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmadja, pada Sabtu, 10 Juni 2017 (www.menpan.go.id, 10/6/17). Di samping itu MA juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim ...
Read More »Perlukah Pemindahan Ibukota Negara?
Ibu kota negara atau capital city atau political capital, berasal dari bahasa latin caput yang berarti kepala (head), dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan. Di Indonesia, Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota ...
Read More »Menuju Mudik Nyaman dan Aman
Salah satu tradisi yang dijalankan oleh sebagian besar Umat Muslim Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah mudik ke kampung halaman. Persiapan untuk mudik bukan hanya dilakukan pada hari mudik itu sendiri, tapi jauh sebelum itu. Persiapan dari jauh-jauh hari misalnya untuk membeli tiket kereta, pesawat atau bis. Tiket kereta Lebaran misalnya sudah dijual dua bulan atau 60 hari sebelum ...
Read More »Update Indonesia — Volume X, No. 5 – Mei, Juni 2017 (Bahasa Indonesia)
Di tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.Pada pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tantangan berbangsa dan bernegara hari ini. Tantangan tersebut adalah menguatnya sikap intoleran dari ...
Read More »Mengawal Pansus Hak Angket KPK
Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...
Read More »Peringatan Hari Kelahiran Pancasila dan Bayang-Bayang Intoleransi
Mulai tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, ...
Read More »Tak Henti Bicara Harga Pangan
Kita sudah memasuki bulan Ramadhan atau sering juga disebut bulan puasa. Bulan di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh setiap tahunnya. Fenomena yang sama juga setiap tahunnya adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tak dipungkiri, ada kebiasaan di masyarakat kita untuk menyajikan makanan yang berbeda dan cenderung berlebihan untuk dikonsumsi selama bulan puasa. Hal inilah kemudian yang ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XI, No.4 – April 2017 ( English Version)
The Constitutional Court (MK), through MK Decision Number 137/PUU-XIII/2015, annulled the rules on the authority of the Minister of Home Affairs (Mendagri) to cancel local government regulations (Perdas). The judicial review of Law No. 23/2014 on the authority of the Mendagri to revoke Perda was submitted by the Association of District Governments of Indonesia (Apkasi) and friends in 2015. The ...
Read More »Apakah Pembubaran HTI Melanggar Hukum dan Demokrasi?
Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi Massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 di mana dalam surat Keputusan tersebut ia disebut sebagai perkumpulan yang berstatus badan ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research