Pada 13 Desember 1957, Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan kepada dunia bahwa perairan yang berada di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Republik Indonesia. Sontak, deklarasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Djuanda tersebut menghebohkan dunia internasional. Kapal dan juga pesawat terbang asing yang selama ini secara leluasa melewati perairan Indonesia, semenjak adanya deklarasi ...

Pemerintah tengah berpikir keras agar dapat menutup defisit yang terus dialami oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai lembaga pengelola dana Jaminan Kesehatan Nasional telah menghitung total defisit sampai akhir tahun 2018. Klaim dari BPJS Kesehatan menyatakan bahwa defisit yang dialami mencapai Rp 16.5 triliun. Sedangkan angka berbeda dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan defisit BPJS Kesehatan sekitar Rp ...

At the end of 2018, The Indonesia Institute (TII), Center for Public Policy Research, has conducted a comprehensive study of Indonesia’s economic freedom in 2018. This study assesses Indonesia’s economics freedom by using the indexes issued by the Fraser Institute. Moreover, TII also touched on the issue of financial inclusion in Indonesia, especially accessibility for people with disabilities in financial ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2018 secara umum mengangkat 4 tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Laporan Utama mengangkat tema sejauh mana pemajuan dan penegakan HAM di masa kepemimpinan Jokowi-JK selama 4 tahun. Di era Jokowi-JK penegakan dan pemenuhan HAM memang belum menjadi prioritas. Namun, terdapat sejumlah catatan yang sudah dilaksanakan dan patut diapresiasi, yakni terkait isu ...

Persoalan masih rendahnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengemuka. Berdasarkan situs http://publik.bapedadki.net disebutkan bahwa per 30 November 2018 pukul 11.00 Wib, penyerapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 61, 5991%. Rendahnya serapan anggaran sepanjang tahun ini dan baru bergerak di pengujung akhir tahun dianggap tidak sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di awal masa kepemimpinannya. Pada saat ...

Di penghujung tahun 2018 ini, pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI sebagai upaya memperkuat fundamental perekonomian dalam negeri. Dalam isi paket kebijakan tersebut, pemerintah memfokuskan pada perbaikkan defisit transaksi berjalan. Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa dalam rangka menekan defisit neraca berjalan, pemerintah akan mewajibkan para eksportir untuk menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam ...

Tersiar berita, Ma’ruf Amin calon wakil presiden urutan 1 dilaporkan oleh Ikatan Tuna Netra Indonesia terkait pernyatananya ‘buta’ dan ‘budek’ yang disampaikannya saat peresmian rumah relawan Barisan Nusantara di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur pada Sabtu, 10 November 2018 (Viva.co.id/12/11/2018). Ia menyampaikan kedua istilah untuk menyindir pihak- pihak yang tak mengakui keberhasilan Jokowi, calon presiden pendampingnya di pemilu tahun depan ...

Indonesia telah sukses menyelenggarakan Our Ocean Conference (OOC) pada tanggal 29-30 Oktober 2018 di Bali. Meski digelar di provinsi yang sama dengan Annual Meeting World Bank (AMWB) 2018, perhatian publik kepada OOC tidak sebanyak perhatian pada AMWB kemarin. Padahal kita sebagai negara yang memiliki luas laut sebesar 2/3 dari total luas wilayah Indonesia, OOC ini memiliki peran yang penting. Oleh ...

Salah satu aspek yang masuk dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2018 adalah aspek pemberdayaan. Di dalam aspek pemberdayaan, terdapat indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana pemerintah terus berupaya memerangi hal tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya disebabkan oleh pernikahan anak yang beberapa saat lalu kerap muncul di berbagai media berita. Beberapa kasus tersebut adalah kasus ...

Polemik terkait pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat kembali memanas. Kali ini yang menjadi pangkal permasalahan adalah persoalan pembayaran dana kompensasi dan hibah kepada Pemkot Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut Pemprov DKI telah menunaikan kewajiban membayar dana kemitraan wajib (pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST) alias dana kompensasi. Namun, dana ...