Update Indonesia edisi Maret 2019 mengetengahkan laporan utama di bidang hukum tentang “Menilik Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto dan Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia”.Tidak dipungkiri, tulisan ini merupakan respon dari acara debat calon Presiden pada 17 Februari lalu, yang pada akhirnya memicu diskusi hangat mengenai regulasi kepemilikan lahan dan pertanahan, dan carut-marutnya implementasi perizinan dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Di bidang ...
Read More »Publikasi
Mengejar (Lagi) Bunga Kredit Single Digit
Masih ingat dengan bunga kredit single digit yang dinanti-nanti dunia usaha dan dijanjikan pemerintah sejak dua tahun silam? Iya, nyatanya usaha pemerintah untuk mewujudkan mimpi tersebut tidak main-main. Melalui kebijakan moneter BI, BI mengerek turun BI rate. tercatat pada bulan Juni 2016 lalu, suku bunga acuan dipangkas menjadi 4,75%. Sejak itu, BI konsisten memangkas suku bunga acuan. Kemudian, pada Agustus 2017, BI 7-Day Reverse ...
Read More »Menimbang Wacana Masa Jabatan Presiden: Satu Periode untuk 8 Tahun
Ide terkait perubahan jabatan presiden menjadi satu periode untuk 8 tahun mencuat di beberapa media di tahun politik ini. Beberapa pengagasnya justru dari pejabat teras partai politik yang tengah duduk di legislatif dan para pengamat hukum ketatanegaraan (Viva.co.id; 1/03/2019). Alasan kuat dan patut dicermati adalah, bahwa masa jabatan presiden yang berlaku saat ini, yakni satu periode untuk 5 tahun dan ...
Read More »Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital
Perusahaan start-up dan industri ekonomi digital, saat ini tengah menjadi sektor usaha yang begitu potensial bagi perekonomian Indonesia. Selain terlihat pada meningkatnya jumlah start-up Indonesia yang berpredikat sebagai “Unicorn”, hal ini juga terlihat pada tren tiga tahun belakangan ini, dimana investor asing mulai gencar menanamkan modalnya hingga mencapai 2 miliar US dollar, atau sebesar Rp. 27,98 triliun jika dirupiahkan dengan ...
Read More »The Indonesian Updated-Vol.XII, No. 12-Februari 2019-English (Version)
The February 2019 edition of Indonesian Update raises a main topic on the group of people who will abstain from voting (golput) in the 2019 elections. Golput has become a hot issue lately. Some parties have declared to be Golput on 17 April 2019. Even though to abstain from voting is the right of a voter, the benefits of becoming ...
Read More »Minimnya Bahasan Energi Baru Terbarukan Dalam Debat Pilpres 2019
Pada tanggal 17 Februari kemarin, para calon presiden (capres) menyampaikan gagasannya masing-masing terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Jokowi mengungkapkan pencapaian kinerjanya bahwa saat ini program B20 sudah tercapai. Yang dimaksud B20 ialah, bauran energi dengan komposisi 20 persen dari energi nabati dan 80 persennya masih menggunakan energi fosil. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berambisi untuk meningkatkan bauran energi nabati ...
Read More »Menyoal Tanah dan Kebijakan Adil Gender
Debat Pilpres putaran kedua (17/2) mengusung payung topik yang saling berkaitan. Isu-isu energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan, serta infrastruktur menjadi perdebatan yang tentu menarik. Jika digali lebih dalam, isu-isu tersebut bisa mengarah pada persoalan substansial mengenai sumber daya di masyarakat dalam konteks pedesaan maupun perkotaan, yaitu tanah, lingkungan, tata ruang dan lain-lain. Tanah, dalam hal ini, seharusnya ...
Read More »Updated Indonesia Vol.XII No. 12 Februari 2019 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi Februari 2019 mengetengahkan laporan utama tentang golput dalam Pemilu 2019. Golput menjadi perbincangan akhir-akhir ini, dan belakangan banyak pihak yang mendeklarasikan akan memutuskan Golput pada 17 April mendatang. Meskipun, golput merupakan hak bagi setiap pemilih, manfaat dari golput perlu dipertimbangkan mengingat pemilu merupakan ajang pemilihan pemimpin pemerintahan, dimana arah dan kebijakan diantaranya ditentukan oleh pola kepimpinanan sosok ...
Read More »Menuntut Keterbukaan Informasi Data Caleg Pemilu 2019
Baru-baru ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyatakan, sebanyak 2.049 dari 8.037 caleg tidak membuka data pribadinya ke publik. Artinya, dalam situs infopemilu. kpu.go.id, caleg tersebut tidak mencantumkan sejumlah informasi, seperti riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, hingga status khusus (terpidana/mantan/bukan mantan terpidana), motivasi, serta target/sasaran yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) (kompas.com, 7/2). ...
Read More »Hari Menabung Nasional: Strategi Pemerintah Dongkrak Inklusi Keuangan
Memasuki awal tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah serius mengejar target indeks inklusi keuangan nasional yang dipatok sebesar 75 persen. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan yang saat ini terbilang masih relatif rendah. Merujuk hasil survei Global Findex 2017, baru sekitar 48,9 persen penduduk dewasa di Indonesia memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal (Bank ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research