Dimulainya pemerintahan yang baru pada Minggu (20/10) kemarin tidak bisa dilepaskan dari momen elektoral yang mendahuluinya. Di masa elektoral tersebut, perdebatan begitu intens dan masuk ke berbagai ranah termasuk media sosial. Perbincangan di ruang media sosial kala itu kian hangat dengan kehadiran pendengung yang saling melempar argumentasi, yang tak jarang dibalut oleh disinformasi dan misinformasi. Kehadiran pendengung (sebutan lain buzzer) ...

Update Indonesia edisi Oktober 2019 mengangkat laporan utama mengenai urgensi keterbukaan informasi menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tema ini sangat relevan karena pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat ...

Pasca resmi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024, Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) mempunyai agenda pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar, yakni akses dan edukasi keuangan atau disebut inklusi dan literasi keuangan di tengah bergulirnya ekonomi digital yang tumbuh dengan pesat. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi ...

Keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan jiwa tampak begitu terang. Dalam buku Social Inclusion and Mental Health (Boardman dkk., 2010), kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah diidentifikasi memiliki risiko masalah kesehatan jiwa lebih tinggi ketimbang kelompok pendapatan lainnya. Pada anak-anak, prevalensi masalah kesehatan jiwa bahkan tiga kali lipat lebih tinggi antara rumah tangga kaya dan miskin (Green dkk., 2005). Lebih jauh, orang ...

Aksi demonstrasi yang terjadi pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 September 2019 kemarin, seolah mengingatkan kita pada peristiwa demonstrasi yang nyaris serupa terjadi di 1998. Bedanya, tidak ada tuntutan pelengseran kekuasaan di sini. Hanya ada desakan yang secara umum menuntut pembatalan pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai ngawur. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), adalah satu ...

The September 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the polemics over the idea of reviving the function and existence of the State Policy Guidelines (GBHN). This theme is very relevant because the revival of the GBHN discourse will actually damage and disrupt the improved government system, legislation system, and reform. On the economy, the Indonesian ...

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Pemerintahan baru akan segera dibentuk. Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan berbagai usulan nama yang masuk. Wacana milenial untuk mengisi jabatan menteri makin berhembus. Namun, kabar yang berkembang tidak berhenti disitu, restrukturasi birokrasi dalam hal ini kementerian juga santer terdengar. Jokowi akan membentuk kementerian baru dan menggabungkan beberapa kementerian dalam kabinet kerja keduanya nanti. Pentingnya Restrukturasi dan Praktik Pada dasarnya restrukturasi merupakan ...

Update Indonesia edisi September 2019 mengangkat laporan utama mengenai polemik upaya menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tema ini sangat relevan karena dengan dihidupkannya kembali wacana GBHN, justru akan merusak dan mengacaukan sistem pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang selama ini telah mengalami perbaikan, serta perjuangan reformasi. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. ...

Apa yang sontak terbayang ketika membicarakan soal perbatasan Indonesia? Bangunan yang berfungsi sebagai pos perbatasan Indonesia, yang juga dijaga oleh aparatur negara, mungkin menjadi salah satu jawabannya. Namun, apakah lingkup pembahasan perbatasan Indonesia selalu berkutat di urusan penjagaan teritori negara semata? Tidak jarang, dan seringkali, cara memandang batas yang teritorialistik malah menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah arogansi dan kekerasan ...