The November-December 2019 edition of the Indonesian Update raises the main report on the Provincial Minimum Wages (UMP) in 2020. This theme is very relevant because the regulation on UMP needs to consider a balance between social welfare and the business climate. The minimum wages that are a guarantee for justice for workers are still burdening employers in Indonesia. In ...

Press Release The Indonesia Forum ke-60 Laporan Akhir Tahun Indonesia 2019 Jakarta, 17 Desember 2019   Jelang akhir tahun 2019, The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research, kembali mengadakan The Indonesia Forum (TIF) ke-60 dengan seri khusus, untuk menindak lanjuti dan menyuarakan Laporan Tahunan TII, yang bertajuk “Indonesia 2019”. Sebagaimana laporan-laporan tahunan yang telah lalu-lalu, TII kali ini ...

Jelang akhir tahun 2019, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan Laporan Tahunan, INDONESIA 2019, yang memberikan analisis kami terhadap peristiwa dan kebijakan publik di tahun terkait. Kali ini, kami mengangkat empat topik kebijakan, yang meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial, dengan merujuk pada isu-isu kebijakan publik yang kami nilai sangat penting dan hangat, yang ...

Pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. Peringatan Hari HAM sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengingat pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Di Indonesia, peringatan Hari HAM tahun ini menjadi sendu di tengah potret buram belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus-kasus seperti kasus Pelanggaran HAM 1965, Penembakan ...

Memasuki penghujung tahun 2019, pembahasan Kartu Pra-Kerja terus berlanjut. Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tim Project Management Officer (PMO) yang menangani atau Komite Cipta Lapangan Kerja juga akan dibentuk. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi berharap, menginjak bulan Januari program tersebut sudah dijalankan (nasional.kompas.com, 12/11). Namun, Pemerintah hingga kini masih menyusun ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2019 mengangkat laporan utama mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Tema ini sangat relevan karena pengaturan tentang UMP perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial sekaligus iklim usaha. Upah minimum yang masih menjadi jaminan bagi keadilan bagi pekerja masih menjadi kemelut yang membebani para pengusaha hingga saat ini di Indonesia. Di bidang ekonomi, Update Indonesia ...

Menjelang berakhirnya 2019, yang disebut sebagai puncak tahun politik Indonesia, rasanya melakukan sedikit refleksi atas ragam fenomena politik yang muncul menjadi tepat. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menapaki kembali beberapa fenomena politik itu, sembari memberikan catatan atasnya. Namun, catatan tersebut tidaklah berupa pandangan kritis yang tentunya memerlukan kajian mendalam. Tulisan ini hanya berharap bahwa beberapa fenomena yang berhasil dipotret ...

Pertengahan November lalu, saya diminta untuk memberikan insight dalam sebuah konferensi nasional di salah satu kampus negeri tersohor di Indonesia, mengenai kondisi Startup di Indonesia. Sebagai Peneliti ekonomi yang lebih tertarik untuk membicarakan hal-hal yang berbau makro dan konservatif, acara tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk mulai mencermati bagaimana perubahan tatanan struktur perekonomian dunia khususnya Indonesia pasca bergulirnya jargon ...

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) benar-benar tertunda pada periode lalu. RUU tersebut tetiba mandeg dengan iming-iming janji akan dibawa ke periode 2019-2024 dengan sistem carry over. Pasalnya, kekhawatiran berbagai pihak memang menemui jawabannya; keputusan tersebut terlihat amat keletihan dengan berbagai tekanan masyarakat yang hadir, baik mendorong maupun menolak rancangan peraturan tersebut. Dinamika perdebatan mengenai RUU tersebut memang bukanlah ...

Memasuki akhir tahun 2019, persoalan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terlihat gencar dibicarakan dan belum usai memenuhi ruang-ruang perdebatan publik. Hal ini nampaknya akan semakin mengeruh seiring dengan pupusnya berbagai harapan masyarakat, di balik sikap Presiden Jokowi yang cenderung tidak konsisten dan urung menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU tersebut. Jika mencoba menilik kronologi peristiwa beberapa bulan sebelumnya, ...