Memasuki akhir tahun 2019, persoalan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terlihat gencar dibicarakan dan belum usai memenuhi ruang-ruang perdebatan publik. Hal ini nampaknya akan semakin mengeruh seiring dengan pupusnya berbagai harapan masyarakat, di balik sikap Presiden Jokowi yang cenderung tidak konsisten dan urung menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU tersebut. Jika mencoba menilik kronologi peristiwa beberapa bulan sebelumnya, ...

Pada hari Rabu 30 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor Dewan Pengurus Pusat PKS. Pertemuan itu kemudian menghasilkan tiga poin kesepakatan. Pertama, mereka sepakat bahwa jalannya demokrasi di Indonesia saat ini butuh check and balances atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Kedua, kedua partai bersepakat untuk ...

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

Masa transisi menuju era Jilid II Presiden Joko Widodo atau Jokowi diwarnai sejumlah demonstrasi. Rangkaian kritik tajam terlontar dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya melibatkan publik. Komunikasi publik menjadi salah satu catatan merah. Belum lagi, kasus korupsi yang kembali menyeret menteri dengan kinerja yang dinilai cukup baik. Tugas besarpun menanti kabinet baru “Indonesia Maju” ...

Dimulainya pemerintahan yang baru pada Minggu (20/10) kemarin tidak bisa dilepaskan dari momen elektoral yang mendahuluinya. Di masa elektoral tersebut, perdebatan begitu intens dan masuk ke berbagai ranah termasuk media sosial. Perbincangan di ruang media sosial kala itu kian hangat dengan kehadiran pendengung yang saling melempar argumentasi, yang tak jarang dibalut oleh disinformasi dan misinformasi. Kehadiran pendengung (sebutan lain buzzer) ...

Update Indonesia edisi Oktober 2019 mengangkat laporan utama mengenai urgensi keterbukaan informasi menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tema ini sangat relevan karena pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat ...

Pasca resmi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024, Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) mempunyai agenda pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar, yakni akses dan edukasi keuangan atau disebut inklusi dan literasi keuangan di tengah bergulirnya ekonomi digital yang tumbuh dengan pesat. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi ...

Keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan jiwa tampak begitu terang. Dalam buku Social Inclusion and Mental Health (Boardman dkk., 2010), kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah diidentifikasi memiliki risiko masalah kesehatan jiwa lebih tinggi ketimbang kelompok pendapatan lainnya. Pada anak-anak, prevalensi masalah kesehatan jiwa bahkan tiga kali lipat lebih tinggi antara rumah tangga kaya dan miskin (Green dkk., 2005). Lebih jauh, orang ...

Aksi demonstrasi yang terjadi pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 September 2019 kemarin, seolah mengingatkan kita pada peristiwa demonstrasi yang nyaris serupa terjadi di 1998. Bedanya, tidak ada tuntutan pelengseran kekuasaan di sini. Hanya ada desakan yang secara umum menuntut pembatalan pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai ngawur. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), adalah satu ...

The September 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the polemics over the idea of reviving the function and existence of the State Policy Guidelines (GBHN). This theme is very relevant because the revival of the GBHN discourse will actually damage and disrupt the improved government system, legislation system, and reform. On the economy, the Indonesian ...