Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Wajah Baru KPK, Dewan Pengawas, dan Harapan yang Pupus di Ujung Wacana Perppu

Memasuki akhir tahun 2019, persoalan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terlihat gencar dibicarakan dan belum usai memenuhi ruang-ruang perdebatan publik. Hal ini nampaknya akan semakin mengeruh seiring dengan pupusnya berbagai harapan masyarakat, di balik sikap Presiden Jokowi yang cenderung tidak konsisten dan urung menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU tersebut.

Jika mencoba menilik kronologi peristiwa beberapa bulan sebelumnya, akan dapat ditemui adanya beberapa sinyalemen Jokowi yang terlihat tidak menentu dalam memberikan sikap. Pada mulanya menolak, namun tidak lama setelahnya terlihat melunak pasca didesak oleh berbagai elemen masyarakat.

Sayangnya, hingga saat revisi UU KPK telah memenuhi ketentuan masa 30 hari, Perppu yang sebagaimana dijanjikan akan dipertimbangkan itu pada akhirnya tidak terlihat kunjung diterbitkan. Alhasil, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), revisi UU tersebut yang waktu itu masih berbentuk rancangan, mau tidak mau harus diundangkan dan berlaku secara sah dengan sendirinya, meski dalam bahasa hitam di atas putih tidak memperoleh pengesahan atau tanda tangan dari Presiden.

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan sikap yang tidak kunjung menerbitkan Perppu, juga tidak memberi pengesahan atau tanda tangannya terhadap revisi UU tersebut, tentu secara tidak langsung mengindikasikan adanya keadaan yang dilematis yang sedang merundung posisi politik Jokowi. Temuan The Indonesian Institute (TII) dalam Indonesia 2019 yang bertajuk “Menyigi Arah Politik dan Pembangunan Hukum Era Transisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II”, setidaknya memperlihatkan hal tersebut.

Dengan menunjukkan adanya kecenderungan oligarki oleh segelintir partai politik (parpol) atau koalisi parpol, yang diuntungkan dan diakibatkan oleh kebijakan presidential threshold yang mengunci hasil pemilu 2014 sebagai acuannya, kedudukan dan sikap Presiden hari ini terlihat begitu rentan ditekan dan dependen terhadap pilihan parpol atau koalisi parpol pemenang pemilu yang mengusungnya (TII, 2019). Terbaru, Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan sikap di balik urungnya penerbitan Perppu yang sebagaimana sempat dinyatakan akan dipertimbangkan itu.

Menariknya, alasan yang terlihat dilontarkan, tidak jauh berbeda dengan pernyataan parpol dan sejumlah parpol koalisi pengusungnya yang sedari awal terlihat mendukung revisi UU KPK dan menolak keras penerbitan Perppu terhadap UU itu. Sebagaimana diwartakan dalam nasional.kompas.com (01/11), Presiden Jokowi pada Jumat minggu kemarin, menyatakan kepastiannya tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK, dikarenakan proses uji materil terhadap UU tersebut telah terlanjur berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK), dan demi sopan santun dalam ketatanegaraan sekiranya ia harus menghargai proses itu.

Pernyataan dengan alasan yang kurang lebih sama, tentunya dapat ditemui pertama kali dilontarkan oleh ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) diawal bulan Oktober kemarin (nasional.kompas.com, 02/10), dan diikuti dengan sikap resmi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga menolak penerbitan Perppu (cnbcindonesia.com, 08/10). Alasan “demi sopan santun dalam ketatanegaraan”, tentu absurd dan tidak berdasar dalam hukum ketatanegaraan itu sendiri. Sebab penerbitan Perppu tidak memiliki relevansi sama sekali dengan hak uji materiil yang dimiliki MK. Satu menjalankan fungsinya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, satunya dalam hal menjaga marwah konstitusional dan prinsip check and balances terhadap kuasa pembentuk undang-undang.

Meski demikian, kini revisi UU tersebut telah diundangkan dan berlaku mengikat secara umum dengan Nomor 19 Tahun 2019. Konsekuensinya, wajah kelembagaan KPK tentunya akan mengalami sejumlah perubahan fundamen. Salah satunya seperti perihal dewan pengawas, yang nampak seperti benalu ketimbang pelengkap. Bagaimana tidak, alat kelengkapan baru ini akan memiliki sejumlah kewenangan yang jauh lebih besar dari pimpinan KPK itu sendiri. Menjadi pengawas dengan menjalankan fungsi pengawasan, namun sekaligus juga menjadi eksekutor yang berwenang mengontrol dan memberikan izin pada sejumlah fungsi pro-Justicia KPK seperti penyitaan, penggeledahan dan penyadapan.

Dengan porsi kewenangan seperti itu, agenda pemberantasan korupsi tentu akan direcoki dengan sejumlah tahapan birokrasi, dan anasir-anasir lain yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan kecenderungan abuse of power. Sebagaimana postulat Lord Acton yang sudah sedemikian terkenal itu, “power tends to corrupt, and absolutely power corrupts absolutely”. Oleh karena itu, alih-alih membentuk struktur atau alat kelengkapan tersendiri untuk mengawasi kerja-kerja KPK, justru dewan pengawas inilah yang semestinya urgen untuk diawasi kedepan.

Membentuk kembali alat kelengkapan lain untuk mengawasi kinerja dewan pengawas ini, tentunya akan menambah ambiguitas konsep dewan pengawas itu sendiri. Satu-satunya yang bisa diharapkan, ialah adanya skema relasi kelembagaan yang disusun berdasarkan prinsip checks and balances antar dewan pengawas dan pimpinan KPK. Sayangnya, itikad ini sama sekali tidak terlihat dalam revisi UU KPK terbaru ini. Malahan, dengan melihat porsi kewenangan yang sebelumnya telah disebutkan diatas, skema relasi yang ada justru menempatkan dewan pengawas superordinat di atas pimpinan KPK.

Dengan demikian, dewan pengawas akan sangat mungkin menjadi alat represi sekaligus kompromis terhadap agenda pemberantasan korupsi. Terlebih, jika mengingat momen pertama kali pembentukannya di akhir Desember 2019 nanti, anggota dan ketuanya diatur hanya perlu ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dalam Pasal 69A ayat (1). Padahal dengan kewenangan dan peran yang begitu strategis, seharusnya pembentukan pertamanya diadakan terbuka dan seobjektif mungkin dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara masif.

Hal ini karena sejak awal wacana pembentukannya, citra dewan pengawas ini senantiasa dipenuhi dengan nuansa yang tendensius dan juga sensitif. Pembentukan yang diadakan sedemikian rupa dengan cara-cara mengenyampingkan ketentuan-ketentuan penyeleksian yang sebagaimana mestinya, tentu hanya menguatkan kecurigaan publik akan kecenderungan penyimpangan. Apalagi jika dikaitkan dengan Pasal 69A ayat (2), yang mengekstensif syarat penunjukannya termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 tahun.

Bisa jadi, dengan rumusan-rumusan pasal permisif ini, telah ada orang-orang yang sedari awal memang dipersiapkan untuk mengisi pos-pos strategis dewan pengawas ini. Orang-orang, yang bisa jadi muncul dari kesepakatan-kesepakatan transaksional politik pasca pemilu serentak, atau bisa jadi dipasang untuk memuluskan agenda politik tertentu. Jelasnya, jika pada hasil proses penyeleksian pimpinan KPK 2019-2024 saja, publik masih bisa dikagetkan dengan nama-nama pimpinan terpilih yang jauh dari yang diharapkan, padahal telah melalui proses pemilihan yang melibatkan DPR dan Presiden secara kelembagaan. Apalagi, dengan format penunjukan yang hanya disajikan begitu saja kepada Presiden seperti ini.

Dengan indikasi-indikasi oligarki yang sebagaimana terbaca sejak revisi UU ini dibahas, akan sangat sulit memproyeksikan bahwa anggota-anggota dewan pengawas KPK yang nantinya ditunjuk, merupakan orang-orang yang memang sejatinya dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan rakyat, atau paling tidak datang dari kehendak murni sang Presiden. Hasil penunjukannya nanti, tentu sudah sangat jelas dapat ditebak. Sejelas dentingan lonceng kematian KPK, yang sejak kemarin telah lama dibunyikan.

– Muhammad Aulia Y Guzasiah –

Peneliti Hukum The Indonesian Institute

Komentar