Greetings From The Indonesian Institute, The November-December 2025 edition of the Indonesian Update presents critical analyses of economic, legal, political, and social developments that have influenced Indonesian public policy at the beginning of this year. The main report “Examining Child Protection in Indonesia from the Threats of Cigarettes,” highlights the health risks children face due to cigarette consumption and exposure. ...
Read More »Publikasi
Perhatikan Ini Jika Keukeuh Redenominasi Rupiah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggulirkan wacana pemerintah untuk meredenominasi mata uang Rupiah. Secara umum, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya (Alhusain, 2012). Dogarawa (2007) dalam Karnadi dan Adijaya (2017) menjelaskan bahwa redenominasi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengubah nilai denominasi mata uangnya dengan rasio tertentu. Redenominasi dapat mengubah nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp1, ...
Read More »Update Indonesia — Volume XIX, No. 11 — November 2025 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi November – Desember 2025 menghadirkan analisis kritis terkait perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan isu sosial yang memengaruhi kebijakan publik Indonesia pada awal tahun ini. Laporan utama berjudul Menelaah Perlindungan Anak di Indonesia dari Ancaman Rokok menyoroti risiko kesehatan yang dihadapi anak-anak akibat konsumsi dan paparan rokok. Tulisan ini menekankan perlunya perlindungan hukum yang efektif, regulasi yang tegas, ...
Read More »Pentingnya Mengingatkan Satu Sama Lain tentang Sejarah Soeharto
Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, telah resmi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada perayaan Hari Pahlawan Nasional. Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan oleh Intelligence National Security Studies/INSS (2025), 84,25% dari 1.200 responden, lewat telepon (“tele survey”), menyatakan mereka setuju Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan. INSS juga menyampaikan bahwa 16,09% menyatakan kontroversi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ...
Read More »Framing Kebijakan dalam Revisi UU TNI Analisis Narasi dan Relasi Kuasa
Penelitian ini menelaah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pergeseran makna antara narasi keamanan dan kontrol sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasannya berlangsung terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. ...
Read More »Menilik Putusan MK Tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate, TII. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, sekaligus mengurangi beban ...
Read More »Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Tantangan Perkembangan dan Strategi Optimalisasi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan Kajian Kebijakan Tahun 2025 (Indonesia Report). Kajian bidang sosial tahun ini berjudul “Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif: Perkembangan, Tantangan, dan Strategi Optimalisasi.” Kajian ini menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif (Comprehensive Sexuality Education/CSE) dalam membekali remaja Indonesia dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab ...
Read More »Upaya Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat di Tahun 2025
Penelitian ini menelaah efektivitas Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan baru di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) pada proses pembentukan undang-undang. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan demokrasi Indonesia untuk memiliki mekanisme legislasi yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif, di mana masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, ...
Read More »Dari Langit Turun Plastik, Bagaimana Kebijakan Harus Bersikap?
Penelitian terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (2025) mengungkap temuan yang mengkhawatirkan, yakni setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik. Temuan ini menunjukkan bahwa krisis plastik di Indonesia telah mencapai tingkat atmosferik, di mana partikel hasil degradasi limbah plastik melayang di udara, terbawa angin, dan kembali turun bersama hujan. Fenomena ini bukan hanya simbol kegagalan tata kelola ...
Read More »Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia
[Revisi ini disesuaikan berdasarkan sumbangsih informasi dari penanggap/narasumber dan paparan penulis dalam diseminasi The Indonesian Forum (TIF) seri 126 pada Kamis, 27 November 2025 yang dapat diakses di https://www.theindonesianinstitute.com/tif-126-analisis-implementasi-kebebasan-ekonomi-dan-implikasinya-bagi-lingkungan-di-indonesia/. Seluruh kesalahan dalam file sebelumnya adalah murni kesalahan penulis.] The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi tahunan, INDONESIA 2025. Di bidang ekonomi, kajian tahunan TII ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research