Kajian tengah tahun, “Policy Assessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang politik kali ini menganalisis dinamika diskursus elite partai politik dan persepsi masyarakat terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kajian ini membahas perkembangan perdebatan mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang kembali mengemuka sejak akhir tahun 2025, serta menelaah implikasinya ...

The June 2026 edition of the Indonesian Update features a main report titled “Budget Accountability in the Prabowo Era: How Should the Government be Accountable?” This article discusses the importance of accountability in state financial management; particularly, amidst various efficiency policies and budget adjustments implemented by the government. In the legal field, this edition contains two articles addressing institutional issues ...

Salam dari The Indonesian Institute, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan Kajian Kebijakan Tengah Tahun “Policy Assessment” 2026. Kajian Bidang Sosial tahun ini berjudul “Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya.” Kajian ini menelaah implementasi penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial ...

Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 RAPBN 2027, yang ditetapkan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) (cnbcindonesia.com, 11 ...

Update Indonesia edisi Juni 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?”. Tulisan ini membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah. Di bidang hukum, edisi ini memuat dua tulisan yang mengangkat isu kelembagaan dan representasi dalam sistem hukum Indonesia. Artikel “Praperadilan ...

Beberapa waktu terakhir, dua kampus besar di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menjadi sorotan publik karena dua peristiwa yang sekilas tampak berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki benang merah yang sama. Di UGM, Serikat Mahasiswa (Sema) UGM membubarkan sebuah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan ...

Sidang Paripurna 9 Juni 2026 mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), sebagai bentuk upaya supremasi sipil dan transformasi Polri menjadi lebih unggul dan profesional. Namun demikian, klausul siber dalam Polri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Polri telah memiliki Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara ...

Bulan Mei 2026, publik dan pakar ramai mengkritisi terobosan Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan memberikan susu formula lanjutan untuk anak usia 6–12 bulan dan formula pertumbuhan untuk balita usia 1–3 tahun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara kesehatan masyarakat, terobosan ini sangat berkontradiktif dengan standar emas pemberian asupan bayi berupa Air Susu Eksklusif (ASI) pada anak sejak lahir ...

Kasus pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Temanggung yang dihentikan sementara setelah menuai sorotan publik perlu dibaca lebih jauh dari sekadar persoalan lokasi bangunan. Persoalan utamanya bukan semata apakah sebuah bangunan berdiri di atas sebagian akses jalan umum atau tidak, tetapi bagaimana pembangunan dijalankan, siapa yang menentukan keputusan, dan sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses tersebut. Program Koperasi ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merilis Policy Assessment terbaru berjudul “Hambatan Pemenuhan Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP Terbaru” yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania. Kajian ini menganalisis bagaimana KUHAP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 mengakomodasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Meski terdapat sejumlah kemajuan normatif, penelitian ini menemukan masih adanya tantangan serius ...