Indonesia sedang diramaikan dengan pergerakan besar di akar rumput bertajuk      Indonesia Gelap. Indonesia Gelap berawal dari kekecewaan anak muda di media sosial yang mengkritisi berbagai kebijakan dari kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam jangka waktu 100 hari pemerintahannya. Bermuara di media sosial X, kebijakan-kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik dan berdampak pada masyarakat luas, sering menjadi topik pembicaraan, ...

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah menjadi dasar hukum bagi pernikahan sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam perkembangannya muncul berbagai kritik terhadap aturan-aturan yang dianggap tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Ada banyak aturan dan definisi hukum yang nampaknya perlu untuk diubah. Beberapa aturan dan definisi hukum tersebut antara lain seperti definisi kepala ...

Update Indonesia edisi Februari 2025 menghadirkan laporan utama yang menganalisis peralihan pendekatan dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, dari charity-based ke human rights-based approach. Dalam laporan ini, kami membahas dampak transformasi pendekatan ini terhadap penyelenggaraan pemilu, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa setiap langkah kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Di bidang ekonomi, Update Indonesia ...

Baru-baru ini, mencuat kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Kewenangan ini diatur dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari Selasa (4/2/2025) (Kompas.com, 4/2/2025). Kebijakan ...

Presiden Prabowo Subianto (Prabowo) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 8 persen selama dirinya menjabat. Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, dilansir dalam presidenri.go.id (16 Januari 2025), Presiden Prabowo optimis bahwa Indonesia dapat mencapai angka pertumbuhan tersebut dan mungkin bahkan melebihi target. Dalam situs resminya, dirinya pun menyebut beberapa faktor penting yang dapat mendukung tercapainya angka pertumbuhan ekonomi ...

The January 2025 edition of Update Indonesia presents a featured report that delves into the implementation of the free nutritious meals program as part of efforts to realize the Golden Generation 2045. This program aims to enhance the nutritional quality of Indonesian children, ensuring they grow healthy, intelligent, and competitive. Through this report, we also explore the challenges and opportunities ...

Pada tanggal 21 Januari 2025, Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dibuka dengan Rapat Paripurna. Dalam masa sidang baru ini, banyak harapan dan ekspektasi yang diberikan di pundak wakil rakyat terutama setelah hujan kritik yang didapat di akhir periode sebelumnya. Masa sidang ini perlu menjadi awal baru untuk DPR bisa kembali membuktikan dirinya dan mau ...

Update Indonesia edisi Januari 2025 menghadirkan laporan utama yang mengupas pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Melalui laporan ini, kami juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di bidang ekonomi, Update Indonesia edisi Januari 2025 ...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa wilayah daerah yang mengundurkan program tersebut hingga pada waktu yang telah ditentukan. Program MBG tidak hanya ditujukan bagi pelajar Indonesia tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Program ini tentunya menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) membawa implikasi positif yang signifikan terhadap masa depan demokrasi Indonesia (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Dengan penghapusan aturan ini, ruang kompetisi politik menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang lebih besar bagi partai politik, termasuk partai kecil dan baru, untuk mengajukan calon presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi ...