Update Indonesia edisi September 2025 menyajikan rangkaian analisis kritis mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Laporan utama bulan ini berjudul “Penokohan dan Matinya Kepakaran: Bagaimana Kualitas Aktivisme Digital Anak Muda Indonesia?”. Artikel ini mengupas pergeseran pola partisipasi generasi muda di ruang digital, serta bagaimana penokohan dan hilangnya rujukan pakar memengaruhi kualitas wacana kebijakan ...

Siapa yang tidak kenal Warkop DKI? Grup lawak legendaris beranggotakan seniman-seniman hebat nan humoris, seperti Rudy Badil, Nanu Moeljono (Nanu), Wahjoe Sardono (Dono), Kasino Hadiwibowo (Kasino), dan Indrodjojo Kusumonegoro (Indro) ini telah berhasil memberi tawa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Film-film mereka selalu diputar saat hari akhir pekan maupun hari libur. Di samping itu, seluruh anggota Warkop DKI merupakan individu berpendidikan. ...

Indonesia tengah digempur dengan teriakan yang menuntut perubahan dari Sabang hingga Merauke. Bukan hanya karena perkara tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga banyak isu kenegaraan lain seperti sempitnya ruang sipil untuk berpendapat dan menempati jabatan di pemerintahan, komitmen pemerintah terhadap korupsi yang tidak kunjung diperlihatkan taringnya, serta aspirasi publik yang belum menjadi pertimbangan mendasar dibentuknya produk hukum dan kebijakan. ...

Dalam beberapa hari terakhir, banyak berita berseliweran di berbagai media mainstream maupun konvensional terkait demo di beberapa daerah, seperti Kabupaten Pati, yang didorong oleh kenaikan tarif pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dipicu karena berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda) sebagai akibat ...

The August 2025 edition of the Indonesian Update presents a critical analysis of the political, social, economic, and legal developments shaping the national policy landscape. This month’s main report highlights the dynamics of the separation of powers through the cases of Hasto’s Amnesty and Tom Lembong’s Abolition. This paper shall not only examine the legal and constitutional implications but shall ...

Media sosial kembali diramaikan dengan kemarahan netizen setelah mengetahui besarnya komponen tunjangan yang didapatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapatkan kenaikan. Beredar luas daftar infografis serupa dengan slip gaji yang menjabarkan besaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan anggota DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, selain gaji pokok, ...

Update Indonesia edisi Agustus 2025 menyajikan analisis kritis atas perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang membentuk lanskap kebijakan nasional. Laporan utama bulan ini menyoroti dinamika pemisahan kekuasaan melalui kasus Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong. Tulisan ini tidak hanya menelaah implikasi hukum dan konstitusional, tetapi juga mencerminkan interaksi kekuasaan dan peran aktor strategis dalam menentukan arah kebijakan publik. Di ...

Pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, Indonesia dihebohkan dengan kabar demonstrasi besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan imbas dari kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pati yang memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025 (bisnis.com, 13/8/2025). Peristiwa ini juga diduga merupakan puncak dari serangkaian respons yang dilayangkan oleh Sudewo, Bupati ...

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini semakin diperluas untuk menyasar anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Di tahun 2025, program CKG ditargetkan oleh pemerintah untuk menjangkau 53 juta pelajar dan 58,2 juta orang masyarakat Indonesia. Berbagai pemeriksaan yang telah dilakukan pada CKG di sekolah terdiri dari pemeriksaan status gizi, pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah, pemeriksaan mata, telinga, gigi, ...

Kebebasan akademik di Indonesia memiliki berbagai landasan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindunginya, termasuk di perguruan tinggi. Namun, hingga saat ini, masih banyak kasus terkait pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi yang masih terjadi. Bahkan, beberapa peraturan yang ada, seperti yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, hukum pidana, hukum acara pidana, juga kerap dijadikan rujukan untuk mengkriminalisasi kebebasan akademik. ...