Di tengah gejolak geopolitik global dan polemik demokrasi, penegakan hukum, dan ekonomi di Indonesia, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menghadirkan kajian kebijakan tengah tahun, Policy Assessment. Di tahun 2026 ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan krusial. Di isu hukum dan politik, kami membahas tentang hambatan pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum ...

Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ...

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi secara nasional. Di balik tujuan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai desain kelembagaan, partisipasi publik, keberlanjutan pembiayaan, serta relasinya dengan institusi ekonomi desa yang telah ada. Melalui studi kebijakan ini, kami menganalisis implementasi dan desain ...

Kajian tengah tahun, “Policy Assessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang politik kali ini menganalisis dinamika diskursus elite partai politik dan persepsi masyarakat terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kajian ini membahas perkembangan perdebatan mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang kembali mengemuka sejak akhir tahun 2025, serta menelaah implikasinya ...

The June 2026 edition of the Indonesian Update features a main report titled “Budget Accountability in the Prabowo Era: How Should the Government be Accountable?” This article discusses the importance of accountability in state financial management; particularly, amidst various efficiency policies and budget adjustments implemented by the government. In the legal field, this edition contains two articles addressing institutional issues ...

Salam dari The Indonesian Institute, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan Kajian Kebijakan Tengah Tahun “Policy Assessment” 2026. Kajian Bidang Sosial tahun ini berjudul “Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya.” Kajian ini menelaah implementasi penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial ...

Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 RAPBN 2027, yang ditetapkan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) (cnbcindonesia.com, 11 ...

Update Indonesia edisi Juni 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?”. Tulisan ini membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah. Di bidang hukum, edisi ini memuat dua tulisan yang mengangkat isu kelembagaan dan representasi dalam sistem hukum Indonesia. Artikel “Praperadilan ...

Beberapa waktu terakhir, dua kampus besar di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menjadi sorotan publik karena dua peristiwa yang sekilas tampak berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki benang merah yang sama. Di UGM, Serikat Mahasiswa (Sema) UGM membubarkan sebuah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan ...

Sidang Paripurna 9 Juni 2026 mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), sebagai bentuk upaya supremasi sipil dan transformasi Polri menjadi lebih unggul dan profesional. Namun demikian, klausul siber dalam Polri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Polri telah memiliki Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara ...