Dalam situasi geopolitik yang semakin tidak stabil, negara sering mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan. Namun, kebijakan keamanan yang diambil tanpa komunikasi yang memadai kepada publik justru berpotensi memunculkan kegelisahan baru di masyarakat. Situasi inilah yang tampak dalam pemberitaan terbaru dari BBC News Indonesia yang menyoroti kebijakan peningkatan kesiagaan militer dan respons pemerintah terhadap dinamika global.

Pemerintah melalui institusi pertahanan menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi terhadap perkembangan situasi internasional yang semakin kompleks. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, ketegangan antarnegara, serta potensi eskalasi konflik global menjadi alasan utama mengapa aparat keamanan meningkatkan tingkat kewaspadaan. Secara normatif, kebijakan semacam ini bukanlah hal yang baru. Negara memang memiliki kewajiban utama untuk menjaga stabilitas dan melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal.

Namun demikian, persoalan muncul ketika kebijakan keamanan tersebut disampaikan secara terbatas dan tidak disertai dengan penjelasan yang komprehensif kepada publik. Ketika informasi hanya beredar dalam bentuk potongan pernyataan pejabat atau instruksi internal, masyarakat cenderung menafsirkan sendiri maknanya. Dalam situasi seperti ini, ruang spekulasi dan disinformasi menjadi sangat terbuka. Ketika informasi yang beredar tidak jelas sumbernya atau dipenuhi narasi yang menyesatkan, publik mudah terjebak pada asumsi, prasangka, dan tuduhan yang belum tentu benar. Kondisi ini membuat disinformasi tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi memperkeruh relasi sosial di masyarakat. Alih-alih menenangkan publik, kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara transparan justru dapat memicu ketidakpastian dan kekhawatiran.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan negara tidak hanya berkaitan dengan kesiapan militer atau strategi pertahanan, tetapi juga dengan manajemen komunikasi publik. Negara modern tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan komunikasi satu arah yang tertutup. Dalam era informasi digital, masyarakat menuntut penjelasan yang jelas, rasional, dan berbasis data mengenai kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Di sisi lain, pemberitaan media memainkan peran penting dalam menjembatani informasi antara negara dan masyarakat. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik. Liputan yang kritis dan mendalam membantu masyarakat memahami konteks kebijakan, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel dalam mengambil keputusan. Sejak lama, media internasional seperti BBC dikenal mengedepankan prinsip jurnalisme yang menekankan akurasi, keberimbangan, dan independensi dalam peliputan isu-isu global maupun nasional.

Namun demikian, pemberitaan mengenai isu keamanan sering kali berada dalam wilayah yang sensitif. Pemerintah biasanya beralasan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik karena berkaitan dengan kerahasiaan strategi negara. Argumen ini tentu memiliki dasar yang kuat. Dalam banyak kasus, keterbukaan yang berlebihan justru dapat membahayakan kepentingan keamanan nasional.
Meski demikian, prinsip kerahasiaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari transparansi secara keseluruhan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kepentingan keamanan dan hak publik untuk mengetahui. Pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, konteks situasi global, serta dampaknya bagi masyarakat tanpa harus membuka detail operasional yang sensitif. Dengan demikian, publik tetap mendapatkan pemahaman yang cukup tanpa mengganggu strategi pertahanan negara.

Selain itu, situasi ini juga menjadi pengingat bahwa ancaman keamanan di abad ke-21 tidak selalu berbentuk konflik militer langsung. Banyak risiko keamanan yang bersifat non-tradisional, seperti perang informasi, serangan siber, hingga disinformasi yang dapat memicu kepanikan sosial. Dalam konteks ini, komunikasi publik yang buruk justru dapat menjadi celah yang memperbesar dampak ancaman tersebut, termasuk ancaman terhadap hak dan kebebasan terhadap setiap individu warga negara yang bisa jadi terdampak atas nama sekuritisasi yang dijustifikasi oleh pemerintah, seperti lewat kondisi siaga satu tersebut yang jelas memberi wewenang lebih besar pada aparat pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu, dengan sejarah militerisasi dan kentalnya posisi dan kekuasaan militer dalam politik di Indonesia, pemerintah harus melihat kebijakan keamanan tidak hanya sebagai persoalan militer, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola informasi. Keterbukaan yang terukur, komunikasi yang konsisten, serta koordinasi yang baik dengan media menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam ketidakpastian. Informasi yang disampaikan secara jelas dan berkelanjutan dapat membantu publik memahami situasi secara lebih utuh sekaligus menekan ruang bagi spekulasi dan disinformasi yang berpotensi memperkeruh keadaan dan mengancam HAM setiap individu warga negara. Hal ini juga sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pada akhirnya, stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat memahami alasan di balik sebuah kebijakan, mereka cenderung lebih menerima dan mendukung langkah yang diambil negara. Sebaliknya, ketika kebijakan terasa tiba-tiba dan minim penjelasan, kepercayaan publik dapat tergerus.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan keamanan yang tertutup sepenuhnya. Transparansi yang bertanggung jawab harus menjadi bagian dari strategi keamanan nasional. Tanpa itu, bahkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas justru dapat menciptakan ketidakpastian baru di tengah masyarakat.

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
felia@theindonesianinstitute.com