Alasan Indonesia Minim Risiko Resesi

Berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg, Indonesia termasuk dalam deretan 15 negara Asia Pasifik yang kemungkinan akan mengalami resesi. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, bahwa potensi tersebut masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3 persen. Sementara itu, Sri Lanka menjadi negara yang paling berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 (Indonesia.go.id, 18/07/2022).

Sebelumnya, survei Bloomberg menunjukkan bahwa Sri Lanka mengalami potensi resesi sebesar 33 persen. Namun, di tahun 2022 potensi tersebut meningkat menjadi 85 persen. Survei yang dilakukan terhadap para ekonom ini juga menunjukkan negara yang paling tidak mungkin mengalami resesi ekonomi, yaitu India, dengan probabilitas nol persen. Sementara Malaysia memiliki kemungkinan resesi sebesar 13 persen.

Indikator survei yang digunakan Bloomberg antara lain, jumlah izin bangunan baru yang dikeluarkan pemerintah, indeks kepercayaan konsumen, serta hasil bersih dari surat berharga yang dikeluarkan oleh negara. Lebih lanjut, secara umum survei menunjukkan risiko resesi di benua Asia sebesar 20-25 persen, Amerika Serikat sekitar 35 persen, dan Eropa 50-55 persen.

Sebagai bagian dari benua Asia, Indonesia memiliki indikator lain yang menunjukkan masih kuatnya perekonomian, sehingga probabilitas resesi masih minim. Menurut Menkeu Sri Mulyani, indikator tersebut diantaranya kondisi neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, kebijakan moneter, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kondisi rumah tangga dan korporasi.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I tahun 2022 masih baik dan dinilai mampu menopang ketahanan eksternal. Pada triwulan I 2022, surplus transaksi berjalan masih berlanjut walaupun di tengah defisit transaksi modal dan finansial, sehingga NPI defisit USD1,8 miliar. Posisi cadangan devisa pada akhir bulan Maret 2022 tercatat sebesar USD139,1 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah.

Lebih lanjut, indikator pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 secara quartal to quartal menunjukkan adanya kontraksi sebesar 0,96 persen dibandingkan kuartal 4 2021. Sementara itu, jika dilihat secara year to year (yoy), ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen. Pada stabilitas harga, hingga bulan Juni 2022 terdapat gejolak harga pada komoditi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Hal itu berkontribusi pada inflasi bulan Juni sebesar 0,61 persen.

Pada indikator kebijakan moneter, Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan ekspansif yang memberikan akses kepada bank umum dan swasta untuk penyaluran kredit melalui alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Begitu pula kondisi rumah tangga dan korporasi yang masih mengandalkan PEN untuk operasionalnya.

Kondisi APBN dari data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan Mei 2022 tercatat mencapai Rp1.070,41 triliun atau sebesar 57,98 dari target APBN 2022. Sedangkan pada realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp653,91 triliun atau 33,63 persen dari pagu APBN 2022 dan meningkat 0,97 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,17 triliun (33,75 persen dari pagu APBN 2022) lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp359,79 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp334,75 triliun atau meningkat 16,29 persen (yoy).

Jika dilihat dari seluruh indikator yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan tersebut, kondisi ekonomi Indonesia masih terlihat aman. Namun, sebaiknya pemerintah tidak boleh jumawa atas pencapaian tersebut. Perlu adanya kewaspadaan yang konkrit untuk mengatasi resesi berdasarkan survei dari Bloomberg.

Dalam hal ini, BI perlu memastikan transaksi berjalan untuk tetap surplus. Pengurangan defisit transaksi modal dan finansial juga perlu dilakukan agar lebih maksimal untuk menopang ketahanan dari dampak eksternal. Tidak hanya itu, inflasi pada beberapa komoditi juga perlu kestabilan karena akan berdampak pada komoditi lain.

Kementerian Keuangan juga perlu meningkatkan target pendapatan negara mengingat pada tahun 2023, defisit APBN akan kembali sesuai dengan batas aturan, yaitu tidak lebih dari 3 persen. Dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, BI perlu menjaga stabilitas nilai rupiah agar neraca pembayaran tetap terjaga.

 

Nuri Resti Chayyani
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
nurirestic@theindonesianinstitute.com

Komentar