The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi September 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Analisis Kebijakan Fiskal dan Transfer Pusat-Daerah: Pemerataan, Efisiensi, dan Kebebasan Ekonomi”. Tulisan ini membahas kebijakan fiskal dan mekanisme transfer pusat-daerah dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta ruang bagi kebebasan ekonomi. Laporan ini juga mengulas berbagai tantangan dalam merancang hubungan fiskal pusat dan daerah yang mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat dua artikel yang membahas dinamika organisasi masyarakat sipil dan politik kepartaian. Artikel “Menguji Kembali UU Ormas: Akuntabilitas, Diferensiasi Regulasi, dan Ruang Sipil” membahas kerangka regulasi organisasi kemasyarakatan, khususnya terkait kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus memastikan adanya ruang yang memadai bagi masyarakat sipil. Sementara itu, artikel “Persaingan Antarpartai dan Masa Depan Koalisi Pemerintah Menuju Pemilu 2029” mengulas dinamika persaingan antarpartai politik serta kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi pemerintah dalam menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029.
Di bidang hukum, Update Indonesia memuat dua artikel yang mengangkat isu penegakan hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Artikel “Membesuk Penegakan Hukum Lingkungan untuk Satwa dalam Karhutla” membahas penegakan hukum lingkungan dalam konteks perlindungan satwa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta tantangan dalam memastikan perlindungan hukum terhadap satwa dan ekosistem. Sementara itu, artikel “Membaca Hak Asasi Manusia Setahun Terakhir” mengulas perkembangan isu hak asasi manusia selama satu tahun terakhir, dengan melihat berbagai dinamika dan tantangan dalam pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Di bidang sosial, edisi ini menghadirkan dua analisis mengenai tata kelola risiko bencana dan kerentanan berbasis gender. Artikel “Berangkat dari Masyarakat, Kunci Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia” membahas pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam memperkuat tata kelola pengelolaan risiko bencana, termasuk melalui peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Sementara itu, tulisan “Bencana Tidak Netral Gender: Memahami Kerentanan Kesehatan pada Perempuan” membahas bagaimana bencana dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan, serta pentingnya perspektif gender dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan risiko bencana.
Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
