Hasil evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu 2024 mencatat bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental berjalan belum cukup efektif. Oleh sebab itu, perlu dioptimalisasi dengan proses pelatihan yang lebih lanjut dan dukungan sumber daya yang memadai. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, telah mengeluarkan ...

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Dalam Pemilu 2024, terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilih. Perubahan ini mendorong pentingnya mengevaluasi metode pendataan yang digunakan supaya bisa terus diperbaiki ke depannya. Dalam membahas isu pendataan penyandang disabilitas, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, telah mengeluarkan penelitian “Policy Assessment ...

Walaupun secara umum kebijakan transisi energi di Indonesia sudah memenuhi konteks ketahanan energi guna menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, unsur pemenuhan keadilan energi dan keberlanjutan lingkungan masih belum terlalu didorong dan dipenuhi dengan baik. Info lengkapnya, akses POLICY ASSESSMENT 2024 oleh Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute.  

The May 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding Freedom House’s assessment of civil liberties, democracy and Indonesian law in 2023 and 2024. The situation of civil liberties in Indonesia is very dependent on the quality of its legal dynamics. Every effort needs to be made to achieve Indonesia’s identity, which prioritizes the rule of law ...

Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 menjadi pijakan sentral bagi Pemilu 2024, analisis tengah tahun oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyoroti sejumlah kelemahan yang mendasar, khususnya dalam upaya sosialisasi dan strategi kampanye. Bersama dengan suara-suara kritis lainnya, kekhawatiran atas definisi yang samar dan ruang interpretasi yang terbuka lebar semakin menjadi sorotan. ...

Pada jelang pertengahan tahun 2024 ini, Indonesia sedang berada di momen transisi pemerintahan dengan pergantian presiden dan menuju masa akhir Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024. Dari antara rancangan undang-undang (RUU) yang hangat dibicarakan, di antaranya adalah yang berkaitan dengan kelembagaan negara yaitu RUU Kementerian Negara, RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK), dan disusul wacana revisi RUU Tentara Nasional Indonesia (RUU ...

Update Indonesia edisi Mei 2024 mengangkat laporan utama mengenai penilaian lembaga Freedom House terhadap kebebasan sipil, demokrasi, dan hukum indonesia tahun 2023 dan 2024. Situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan rule of law dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis. Di bidang ...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diusulkan masuk kategori RUU kumulatif terbuka. Perlu diketahui, RUU kumulatif terbuka adalah rancangan undang-undang yang dapat diajukan DPR atau Presiden di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam situasi tertentu. Mengubah jumlah kementerian dalam struktur pemerintahan Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat ...

Tanggal 9 Mei 2024 menjadi tahun kedua pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasca disahkannya UU tersebut, pemerintah juga telah menyusun empat rancangan peraturan presiden (ranperpres) serta tiga rancangan peraturan pemerintah (PP). Dua dari ranperpres tersebut telah disahkan. Peraturan presiden yang telah disahkan tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan ...

Ibu Kota Negara (IKN), atau yang juga disebut Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, adalah ibu kota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang dalam proses pengembangan dan pembangunan. Peraturan yang mendasari pembangunan IKN Nusantara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022. Saat ini, IKN ...