The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...

Pada Kamis, 16 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 (Pilkada Serentak 2017). Pada sidang perdana ini MK menangani 27 perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon (Kompas.com, 16/03/17). Hingga hari terakhir penerimaan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2017 pada Rabu, 1 Maret ...

Masalah Freeport memang merupakan masalah strategis yang akan selalu menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini hubungan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (Freeport) dikabarkan tengah memanas. Freeport kabarnya menolak atau belum menerima ketentuan wajib perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang ditawarkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Republika.co.id, 21/02/17). Ketentuan wajib ...

Pada hari Kamis, 26 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sebagai tersangka kasus suap. Penetapan ini dilakukan setelah Patrialis diperiksa secara intensif pasca ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu, 25 Januari 2017. Patrialis diduga menerima suap sebesar 20.000 USD dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai 2,15 miliar dari pihak ...

Pada hari Rabu, 11 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 atas Perubahan Keempat PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.1/2017). Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2017, mengatakan ...

Setelah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden pada 27 Oktober 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhirnya mulai berlaku pada Senin, 28 November 2016. (Kompas.com, 28/11/16). Setidaknya ada 7 (tujuh) poin penting perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan/atau ...

Pada hari Rabu 16 November 2016, Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Penetapan tersebut dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri Selasa, 15 November 2016 (Kompas.com, 16/11/16). Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat ...

Isu penodaan agama kembali menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Hal itu dipicu oleh potongan video Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51 pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut viral di media sosial dan pada akhirnya mengundang respon publik yang besar, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak menilai ...

Tingginya tingkat mobilitas masyarakat dengan minimnya kualitas dan kuantitas armada layanan transportasi publik di sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia mendorong munculnya inovasi baru dalam dinamika sistem transportasi di dalam negeri. Hampir tiga tahun lamanya sejak 2013, aplikasi bernama Grab, GoJek, dan Ubersudah jamak terdengar di telinga masyarakat perkotaan. Ketiga aplikasi tersebut merupakan sistem pemanggil armada transportasi digital melalui perangkat telepon pintar yang ...