Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Mengawal MK Tuntaskan Sengketa Hasil Pilkada 2017

Pada Kamis, 16 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 (Pilkada Serentak 2017). Pada sidang perdana ini MK menangani 27 perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon (Kompas.com, 16/03/17).

Hingga hari terakhir penerimaan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2017 pada Rabu, 1 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 49 perkara. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10/2016), permohonan gugatan sengketa hasil pilkada diterima dalam jangka waktu tiga hari sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat (news.detik.com, 03/03/17).

Bedasarkan keterangan Ketua MK, Arief Hidayat, saat jumpa pers di Gedung MK  (27/2/17) sidang perkara sengketa hasil Pilkada tersebut akan dituntaskan pada 19 Mei 2017. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa MK menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada serentak paling lambat 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi (news.detik.com, 03/03/17).

Penanganan perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2017 ini menjadi momentum bagi MK untuk membuktikan kepada publik profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang. Mengingat baru-baru ini MK kembali harus menghadapi kasus suap yang menjerat salah satu hakimnya, yakni Patrialis Akbar. Pasca ditangkapnya Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 25 Januari 2017 lalu, kredibilitas MK kembali dipertanyakan publik.

Terlebih, kasus yang menimpa hakim MK ini adalah kali kedua setelah kasus yang menimpa mantan Ketua MK, Akil Mochtar di tahun 2013. Pada saat itu Akil Mochtar terlibat kasus suap dalam penanganan sengketa hasil Pilkada, Gunung Mas dan Lebak. Setelah kasus tersebut, publik yang pada saat itu sangat percaya terhadap kredibilitas MK mulai meragukan integritas, independensi dan akuntabilitas hakim-hakim MK.

Belum tuntas upaya untuk membenahi wajah atau citra MK di hadapan publik, integritas profesi hakim MK kembali tercoreng akibat perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh segelintir oknum. Meskipun sebagian pihak mengungkapkan bahwa kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar tidak menyangkut profesionalisme, tapi menyangkut masalah perilaku pribadi atau integritas. Namun tetap saja, sebagian pihak yang lain khawatir terhadap profesionalisme hakim MK dalam menangani perkara yang menjadi kewenangannya.

Salah satunya berkaitan dengan kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sampai saat ini masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab MK. Berdasarkan UU No. 10/2016, MK masih diamanatkan untuk menangani sengketa hasil Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus pada pilkada serentak nasional.

Pengalaman kasus suap yang pernah menimpa hakim MK dalam penanganan kasus sengketa hasil Pilkada, juga suap terhadap kasus penanganan uji materi undang-undang, membuktikan tidak ada yang bisa menjamin MK akan benar-benar terhindar dari korupsi judisial (judicial corruption). Sehingga banyak pihak merasa perlu mengawal dan memantau setiap proses penanganan perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2017 ini. Oleh karena itu demi mengembalikan citra positif MK di mata publik, Publik berharap MK konsisten dalam menjaga profesionalismenya. Sebab profesionalisme dan integritas merupakan kunci ganda yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim MK dalam menjaga independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, agar kasus-kasus pelanggaran etik oleh hakim MK tidak terulang, peran Dewan Etik dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim MK perlu dioptimalkan. Dewan Etik diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan secara represif yakni dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyelesaikan pelanggaran etik yang telah terjadi. Melainkan ia juga perlu melakukan pengawasan secara preventif melalui upaya pencegahan. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik selama ini seharusnya dilakukan lebih terbuka.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, sebetulnya upaya pencegahan oleh Dewan Etik ini dapat dilihat dari adanya upaya memberi peringatan terhadap indikasi adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim MK. Seperti yang terjadi pada kasus Patrialis Akbar, Dewan Etik mengklaim sudah berulang kali mengingatkan yang bersangkutan sebelum akhirnya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Sayangnya, peringatan Dewan Etik tersebut tidak sampai ke publik. Padahal masyarakat layak mengetahui persoalan tersebut sehingga peringatan itu dapat menjadi peringatan dini bagi hakim yang bersangkutan. Hal ini berarti pengawasan yang dilakukan Dewan Etik selama ini tidak terbuka dan dapat diketahui publik (hukumonline.com, 09/02/17).

Oleh karena itu menurut Penulis, peran Dewan Etik dalam melakukan pengawasan terhadap hakim MK perlu dioptimalkan dan perlu lebih terbuka kepada masyarakat. Penulis sepakat dengan gagasan Saldi Isra bahwa sebaiknya posisi Dewan Etik tidak berada di MK. Seharusnya Sekretariat Dewan Etik ini dibentuk secara terpisah dari MK, memiliki anggaran sendiri dan staf yang mendukung. Sehingga dapat melakukan perannya secara optimal.

Apalagi Komisi III DPR, Arsul Sani, pun telah mengakui bahwa saat ini eksistensi Dewan Etik masih bersifat ad hoc karena personel dan anggaran terbatas. Oleh karena itu menurut Penulis optimalisasi peran Dewan Etik ini patut dipertimbangkan dalam pembahasan agenda revisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2017 (news.detik.com, 30/01/17).

 

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Zihan@theindonesianinstitute.com

Komentar