Author Archives: Yossa Nainggolan

Keyakinan/Ideologi Dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Abu Ba’asyir secara tegas menolak untuk mendatangani kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI sebagai syarat pembebasannya. Menurutnya, Ia hanya mau setia kepada Tuhan, Allah SWT, dan tidak akan mematuhi aturan ataupun ideologi lain (CNN Indonesia, 21/012019). Penolakan Ba’asyir menandatangani janji setia kepada Pancasila merupakan sebuah keyakinan teguh yang bersangkutan berelasi dengan ideologi yang dianutnya. Artikel ini hendak memposisikan ‘keyakinan yang dianut’ ...

Read More »

Tantangan Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia

Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah warga lanjut usia 65 – 70 tahun pada tahun 2000 berjumlah 22,7 juta jiwa. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 30,1 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia (www.neliti.com, 2018). Menurut  lndeks Global Age Watch, Indonesia berada di peringkat bawah lndeks Global Age Watch yaitu pada posisi ke-71. ...

Read More »

Membakukan Berbagai Istilah Kedisabilitasan

Tersiar berita, Ma’ruf Amin calon wakil presiden urutan 1 dilaporkan oleh Ikatan Tuna Netra Indonesia terkait pernyatananya ‘buta’ dan ‘budek’ yang disampaikannya saat peresmian rumah relawan Barisan Nusantara di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur pada Sabtu, 10 November 2018 (Viva.co.id/12/11/2018). Ia menyampaikan kedua istilah untuk menyindir pihak- pihak yang tak mengakui keberhasilan Jokowi, calon presiden pendampingnya di pemilu tahun depan ...

Read More »

Anak Dengan Gangguan Perkembangan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Penyandang disabiltas mental terutama disabilitas dengan gangguan perkembangan, seperti autis dan hiperaktif patut menjadi perhatian. Di Indonesia, pada tahun 2013 diperkirakan terdapat lebih dari 112.000 anak yang menderita autisme dalam usia 5-19 tahun. Permasalahan menonjol muncul justru pada pendamping yang memiliki pemahaman yang minim mengenai disabilitas gangguan perkembangan serta pemenuhan hak atas pendidikan. Anak dengan gangguan perkembangan masuk dalam katagori ...

Read More »

Pentingnya Mendorong Aliansi Caleg Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data KPU, terdapat 28 calon legislatif penyandang (Caleg) disabilitas yang siap untuk dipilih pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Dari 28 caleg penyandang disabilitas tersebut, 78 % adalah penyandang disabilitas daksa dan 22% disabilitas netra. Belum ada keterwakilan disabilitas lainnya seperti rungu, wicara, intelektual, psikososial yang mendaftarkan diri menjadi caleg di Pemilu 2019. Keseluruhan caleg penyandang disabilitas tersebut berasal dari ...

Read More »

Surat Sehat dan Akses Informasi bagi Caleg Penyandang Disabilitas

Pendaftaran calon anggota legislatif yang berlangsung pada tanggal 4-17 Juli 2018  telah usai. Ketua KPU berharap, para caleg yang mendaftar di tingkat manapun dapat mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Terkait pendaftaran, parpol sudah diberikan akses mendaftarkan calegnya melalui Silon (Sistem Informasi pencalonan). Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Penyandang disabilitas), calon anggota legislatif dari ...

Read More »

Urgensitas Disusunnya Peraturan Terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Pemungutan suara rancangan Proposal Energi bertajuk  “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources” di kantor Parlemen Eropa (PE), Strasbourg 17 Januari 2018, memutuskan penghapusan penggunaan biodiesel dari minyak nabati  pada 2030 dan dari minyak kelapa sawit (termasuk dari Indonesia) pada 2021 ...

Read More »

Mencermati Gejala Munculnya Tribal Nationalism Menjelang Pilkada 2018

Sebagai bangsa yang bercorak pluralisme, sentimen atas nama kesamaan bahasa, asal daerah, dan kebiasaan termasuk kegemaran seringkali muncul. Dan tidak dipungkiri terbawa di ruang-ruang publik. Beberapa waktu lalu, beberapa sosial media memberitakan sejumlah orang di Kota Sukoharjo dan sekitarnya, pergi ke rumah makan tempat dimana Presiden Jokowi pernah menikmati hidangan khas setempat. Beberapa diantaranya mengaku bangga bisa menikmati hidangan khas ...

Read More »

Sertifikasi Tanah Adat: Investasi Sistemik Masyarakat Hukum Adat

Gembar gembor pengakuan tanah adat oleh negara sudah dimulai sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 terkait penegasan bahwa tanah adat bukan lagi tanah negara melainkan milik masyarakat adat. Dampak dari putusan tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kementeri Agraria dan Tata Ruang (Perka)/Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (MHA) ...

Read More »