The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan sejak 21 Oktober 2004. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan, serta lembaga donor nasional maupun internasional. Visi TII adalah menjadi pusat penelitian di Indonesia untuk masalah kebijakan publik ...

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...

Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 40” Hari, tanggal    :  Kamis , 23 Maret  2017 Fokus Diskusi  :  “MK dan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2017” Kasus suap yang pernah menimpa mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, di tahun 2013 telah banyak mengejutkan banyak pihak. Pada saat itu Akil Mochtar terlibat kasus suap dalam penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala ...

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi dari MK? Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik ...

The administration of public debates in the elections in 2017 is expected to provide relevant information to the voters on the visions, missions and programs of all regional head candidates. On these occasions, the voters can assess the capabilities of all candidates. However, the problem now is that the public debates have become  political dramas as parts of the campaign ...

Penyelenggaraan debat publik dalam Pilkada tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilih terkait visi-misi dan program dari masing-masing kandidat pemimpin daerah. Pada kesempatan inilah pemilih dapat menilai kemampuan masing-masing kandidat. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah debat publik kini menjadi drama politik sebagai bagian dari strategi kampanye pasangan calon. Saling serang tidak lagi berkutat soal adu visi, misi, ...

The revised Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) came into effect on Monday, November 28, 2016. Although it has been revised, UU ITE is still drawing criticisms, which are mainly concerned with the articles on insults and / or defamation regulated in Article 27 Paragraph (3) UU ITE. Generally, both before and after the revision, Article ...

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil perubahan telah berlaku mulai Senin, 28 November 2016. Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat ...