The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

JAKARTA – Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelarangan itu melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada DPD periode 2019-2024 dan sesudahnya. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pelarangan tersebut dapat ...

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengurus  partai politik dilarang menjadi anggota DPD (senator). Menurut peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, keputusan tersebut sudah tepat. Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara ...

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” kata ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Anggota/Pengurus Partai Politik (Parpol) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai merupakan sebuah langkah atau upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” ungkap Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, di ...

Peneliti The Indonesian Institute (TII), Riski Wicaksono, melakukan penelitian mengenai dampak Pilkada Serentak 2018 terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa secara nasional, jika dilihat secara kuartal maupun triwulan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ia juga menemukan, kontribusi Pilkada terhadap indikator-indikator pertumbuhan masih rendah, yakni di bawah angka 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ...

Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Pilkada serentak 2018 kemarin belum efisien. Sebab, menurutnya Pilkada serentak itu belum dilakukan bersaman mulai dari pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. “Kenapa efisiensi belum betul-betul bisa dicapai di Pilkada serentak, karena Pilkada itu baru bisa efisien kalau dia serentak taruh kabupaten/kota dan provinsi jadi Pilgub, Pilwalkot dan Pilbupnya berbarengan. Jadi, mau milih Bupati, mau ...

Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengkritik fenomena artis masuk partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Partai dinilai ingin meraup suara instan untuk mengamankan kursi di parlemen. “Sekarang hampir semua parpol mencalonkan artis. Kenapa artis diminati? Karena kompetisi 2019 akan semakin sengit, ada sejumlah aturan baru yang membuat parpol makin sulit untuk bisa memperoleh suara dan kursi,” kata Titi saat ...

Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 48” Hari, tanggal  : Kamis, 19 Juli 2018 Waktu                 : 14.00 s/d 16.00 WIB Tempat              : Kantor The Indonesian Institute (TII), Jalan HOS. Cokroaminoto No.92,                                 Menteng, Jakarta Pusat 10310   Fokus Diskusi               : “Aspek Ekonomi: Pilkada 2018 dan Proyeksi ...

Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 47” Hari, tanggal       :  Rabu, 18 Juli 2018 Waktu                    :  14.00 s/d 16.00 WIB Tempat                  :   Kantor The Indonesian Institute (TII) Jl. HOS Cokroaminoto No.92 RT 2/RW 5, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 (sebelah kiri Dunkin Donut Menteng) Fokus Diskusi    :  “Isu Kesehatan di Pilkada 2018”   Pilkada 2018 telah dilaksanakan ...

Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan kampanye partai politik belum menyentuh isu yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat diskusi di The Indonesian Institute, Jl HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Rabu (18/7). “Sulit bagi partai politik untuk merancang secara serius program kampanye yang berdasarkan persoalan riil. Kondisi tersebut ...