The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The Indonesian Institute menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk tetap menjaga marwah DPD. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan, putusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). “Tujuannya adalah ...

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (parpol) menjabat sebagai anggota DPD RI, merupakan upaya untuk menjaga marwah lembaga tersebut. “Keputusan MK memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar,” kata peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, Selasa (24/7/2018) “Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” tambah dia. ...

The July 2018 edition of Indonesia Update raises the main topic on the results of the 2018 Local Elections (Pilkada): local democracy is mature. This main report highlights three things; namely, the collapse of political dynasties, the increasingly intelligent voters, and the importance of regulatory reform of the Regional Head Election Law Number 10/2016 on Local Elections. These three topics ...

Pengamat Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus parpol (Partai politik), adalah usaha untuk tetap merawat marwah DPD. Arfianto memiliki pendapat kalau putusan MK ini kuatkan susunan kelembagaan legislatif berubah menjadi metode bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). ...

JAKARTA – Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelarangan itu melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada DPD periode 2019-2024 dan sesudahnya. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pelarangan tersebut dapat ...

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengurus  partai politik dilarang menjadi anggota DPD (senator). Menurut peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, keputusan tersebut sudah tepat. Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara ...

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” kata ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Anggota/Pengurus Partai Politik (Parpol) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai merupakan sebuah langkah atau upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” ungkap Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, di ...

Peneliti The Indonesian Institute (TII), Riski Wicaksono, melakukan penelitian mengenai dampak Pilkada Serentak 2018 terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa secara nasional, jika dilihat secara kuartal maupun triwulan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ia juga menemukan, kontribusi Pilkada terhadap indikator-indikator pertumbuhan masih rendah, yakni di bawah angka 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ...

Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Pilkada serentak 2018 kemarin belum efisien. Sebab, menurutnya Pilkada serentak itu belum dilakukan bersaman mulai dari pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. “Kenapa efisiensi belum betul-betul bisa dicapai di Pilkada serentak, karena Pilkada itu baru bisa efisien kalau dia serentak taruh kabupaten/kota dan provinsi jadi Pilgub, Pilwalkot dan Pilbupnya berbarengan. Jadi, mau milih Bupati, mau ...